Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

UU Keinsinyuran: Payung Hukum Terhadap Kredibilitas Profesi Insinyur

Telah disahkannya Undang-Undang Keinsinyuran Indonesia No 11 Tahun 2014 oleh DPR RI, membuat pentingnya sebuah pemahaman dan pengenalan terhadap UU tersebut. Tujuannya agar kegiatan perekayasaan dapat terjamin dari aspek teknis, aspek ekonomi, aspek hukum dan aspek remunerasi bagi keselamatan dan kesehatan.

Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur Umar mengatakan salah satu stake holder keinsinyuran yang paling penting di Indonesia adalah BPPT. Hal tersebut disampaikannya di acara Sosialisasi Undang-Undang Keinsinyuran di Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis, Puspiptek, Serpong, (13/8). Acara tersebut juga merupakakan rangkaian kegiatan perayaan HUT BPPT ke-36 yang mengusung tema Inovasi Teknologi untuk Daya Saing dan Kemandirian Bangsa.

 

"Proses disahkannya Undang-Undang Keinsinyuran sudah ditunggu selama 13 tahun. Akhirnya, kini Undang-Undang tersebut sudah disetujui dan dapat dijadikan payung hukum terhadap kredibilitas dari profesi insinyur," kata Bobby.

Kegiatan sosialisasi ini, tambah Bobby, merupakan tindak lanjut untuk pengenalan dan pemahaman terhadap Undang-Undang No 11 tahun 2014 kepada seluruh stake holder keinsinyuran di Indonesia. "Selain itu, sosialisasi ini juga sebagai tindak lanjut dari MoU antara PII dan BPPT mengenai pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka mendukung harmonisasi jabatan fungsional perekayasa pada tanggal 24 April 2014 lalu," tambahnya.

PII berharap Undang-Undang Keinsinyuran Indonesia dapat diakselerasikan keseluruh insan perekayasa di BPPT. Kiprah para perekayasa di BPPT merupakan tolak ukur kemandirian profesi insinyur di Indonesia. Sehingga dapat memberikan dampak strategis bagi bangsa dalam meningkatkann daya saing nasional, khususnya dalam menghadapi persaingan global.

Hal senada juga dikatakan Deputi Kepala Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT) Tatang A Taufik. Menurutnya, dengan diterbitkannya Undang-Undang Keinsinyuran Indonesia membawa arti penting bagi dunia keinsinyuran di Indonesia, khususnya di lingkungan BPPT.

"Diharapakan dari acara sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai landasan legislasinya. Dengan begitu kita bisa berkontribusi dalam mempersiapkan kompetensi sumber daya Iptek di Indonesia untuk pembangunan. Saya juga berharap apresiasi terhadap para perekayasa semakin baik," tutup Tatang.(Tw/RT/SYRA/Humas)

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id