Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

TATANG A TAUFIK: BERIKAN REKOMENDASI TEKNOLOGI YANG BERMANFAAT

Kedeputian Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT) BPPT baru saja mendapatkan deputi baru. Adalah Tatang A Taufik, yang mendapatkan kepercayaan tersebut. Seperti apakah postur Kedeputian PKT kedepan dibawah kepemimpinannya? Langkah-langkah apa saja yang akan Ia ambil? Berikut hasil wawancara yang dilakukan di ruang kerjanya.

‚Saya melihat, terdapat tiga poin pokok yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Pertama yaitu penataan mendasar, kedua adalah rencana prioritas, sedangkan poin ketiga adalah tentang kontribusi baru PKT atau quick win 2010‚, ungkap Tatang.

Dalam hal penataan dasar, Tatang mengatakan bahwa instruksi harian yang ditetapkan Kepala BPPT akan menjadi dasar yang sangat baik dalam meningkatkan kinerja, khususnya bagi Kedeputian PKT. ‚Perekrutan SDM baru, termasuk juga mengoptimalkan SDM yang sudah ada, untuk dipersiapkan hingga 10 tahun kedepan, merupakan salah satu dari rencana prioritas yang akan di ambil‚, tambahnya.

‚Berbeda dengan kedeputian lainnya, dalam hal kontribusi, PKT menghasilkan kebijakan. Untuk itu perlu adanya persamaan persepsi dari seluruh unit dibawah Kedeputian PKT. Hal tersebut diperlukan agar rekomendasi yang kita berikan dapat benar-benar dipercaya. Saya menginginkan agar PKT mampu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang baik dan membawa manfaat bagi BPPT dan Indonesia‚.

Berbicara mengenai inovasi di Indonesia, Tatang secara jelas mengatakan bahwa PKT harus berkontribusi terhadap inovasi teknologi. Program-program yang terkait dengan dukungan teknologi dalam mendukung sistem inovasi dapat lebih dipertajam. Dengan adanya Komite Inovasi Nasional yang baru saja dibentuk, menurutnya dapat lebih memperkuat tumbuh dan berkembangnya inovasi di Indonesia.

Dukungan bagi daerah

‚Kita sering mengklaim bahwa rekomendasi kebijakan tentang teknologi yang diberikan BPPT adalah tepat. Tapi apakah betul rekomendasi yang diberikan tersebut diperlukan? Untuk itu, kedeputian PKT akan membuat tata kelola rekomendasi kebijakan formal atau yang kita sebut dengan Risalah Kebijakan BPPT. Selain itu, kami juga akan membuat Radar Inovasi Indonesia atau RINA. RINA berfungsi sebagai indikator inovasi teknologi yang telah atau ada dan berkembang di suatu daerah. RINA dapat membantu policy maker dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang terkait dengan pengembangan teknologi di daerah‚.

Begitu pentingnya pengembangan inovasi bagi daerah, membuat Tatang yakin bahwa perlunya digalakkan kembali Gerakan Membangun Sistem Inovasi dan Daya Saing Daerah di Seluruh Wilayah Nusantara (Gerbang Indah Nusantara). ‚Gerbang Indah Nusantara merupakan ikhtiar dalam mendorong sistem inovasi secara sinergis, baik pada tataran nasional maupun daerah yang sesuai dengan konteks spesifik masing-masing daerah. Prakarsa praktik kebijakan yang baik perlu dikembangkan dan dijadikan agenda bersama, untuk dijadikan keserentakan gerakan secara nasional‚.

Lain halnya dengan audit teknologi, secara tegas Ia mengatakan bahwa kemanfaatan hasil audit harus bisa dirasakan langsung bagi masyarakat luas. Hasil audit pun harus bisa diakses dan diketahui oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu cara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. ‚Audit tersebut tentunya telah melalui standar-standar tertentu‚, imbuhnya. (YRA/humas)

 

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id