Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

PERLUNYA KEBIJAKAN PEMANFAATAN KONTEN SIARAN TV DIGITAL DALAM KERANGKA SID

Sebagai upaya mengusung pendekatan Sistem Inovasi Daerah (SID), maka dalam perspektif kami di Kedeputian Pengkajian dan Kebijakan Teknologi (PKT) telah melaksanakan agenda kegiatan untuk menunjang pelaksanaan sistem inovasi nasional dengan mensinergikan ataupun memanfaatkan potensi suguhan konten siaran dari lembaga penyiaran pada era TV Digital, ungkap Wawan Rusiawan, mewakili Direktur PPKDT, saat sambutan pembuka acara FGD Kebijakan Pemanfaatan Konten Siaran TV Digital untuk mendukung penguatan SID (20/10).

Sesuai tema FGD tersebut, kata Wawan, dimaknai sebagai salah satu upaya infrastruktur dasar informasi serta mendukung dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penciptanya, inovasi dan bisnis. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan, baik di daerah, masyarakat maupun kelompok yang aktif dalam mengembangkan inovasi serta menumbuhkembangkan kolaborasi antar penggiat inovasi atau antar operator TV lokal dan nasional, tambahnya.

Ia berpandangan hal yang terpenting dari aktivitas ini adalah membangun budaya inovasi. Inilah yang dimaksudkan untuk terus menurus dikembangkan. Kelihatannya TV lokal dan komunitas sarat dengan muatan edukasi yang akan membangun kreatifitas dan inovasi dari masyarakat, terangnya.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Arwanto dari PPKDT PKT mengenai keunggulan dari TV digital. Keunggulan sistem TV digital dibanding analog terletak pada kualitas penerimaan yang lebih baik, kebutuhan daya pancar yang lebih kecil dan ketahanan terhadap interferensi, katanya.

Keunggulan lain, sambungnya, dari sistem penyiaran TV Digital adalah dimungkinkannya beberapa program (maksimum 6 program) dapat masuk dalam satu kanal. Dengan demikian akan semakin banyak jumlah program atau siaran yang dapat tayang dalam periode waktu yang sama. Terlebih lagi dengan teknologi penyiaran TV Digital akan ada efisiensi pemanfaatan bandwith, jelasnya.

Di Kedeputian PKT, terkait dengan agenda kegiatan tersebut, telah bekerjasama dengan beberapa daerah serta sudah diujicobakan pada Kota Cimahi, Pekalongan dan Kabupaten Bantul. Menurutnya berdasakan hasil penelitian, masyarakat lebih suka menonton daripada membaca. Oleh karena itu,  jika konten yang bernuansa inovasi sudah dikemas dan masuk ke media lalu disebar ke masyarakat sehingga target knowledge sharing  dapat berjalan untuk meningkatkan daya saing daerah, imbuhnya.

Selanjutnya dikatakan, dengan kelebihan ini maka pada masa TV Digital akan banyak lembaga penyiaran yang dapat muncul dan menayangkan programnya. Namun ada juga beberapa permasalahan. Masalah regulasi yang mengatur sinergi kelembagaan dan bagaimana saat migrasi dari tv analog ke tv digital salah satunya, jelasnya.

Terkait masalah regulasi, Indra Siswoyo dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan dasar hukum implementasi berupa Peraturan Menteri No. 39/PER/M.KOMINFO/10/2009. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang kerangka dasar penyelenggaraan penyiaran tv digital terestrial  penerimaan tetap tidak berbayar (free to air), dengan frekuensi radio untuk keperluan TV digital terestrial pada pita frekuensi radio 478-694 MHz. Selain regulasi implementasi TV Digital, juga telah diatur regulasi pada penyelenggara program TV Digital. Kewajiban mutlak dari penyelenggara program siaran adalah memperoleh izin dari menteri sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu untuk penyiaran multipleksing salah satu aturannya harus memiliki izin dan membayar penggunaan spektrum frekuensi radio serta menyediakan sistem perangkat multipleks, pemancar dan jaringan, papar Indra.

Selain pihak pemerintah, unsur penting lainnya adalah TVRI sebagai lembaga penyiaran publik sejak tahun 2006. Menurut Daniel Pattipawae dari TVRI terkait dengan pemanfaatan potensi TVRI lokal untuk menyiarkan konten mendukung SID tidaklah terlepas dari SIN dan tentunya dapat mendorong pula daya saing daerah tersebut dari berbagai aspek

Oleh karena itu, sambungnya, menjelang era TV Digital kaitannya dengan SID tidak akan bermanfaat bagi publik apabila tidak dipublikasikan. Untuk publikasi, TVRI memiliki pusat pendidikan kameramen, editor dan jurnalistik yang dapat dimanfaatkan BPPT. Sebaliknya, BPPT dapat mengadakan workshop pendidikan bagi tenaga jurnalistik untuk menulis karya penelitian sehingga dapat dipublikasikannya kepada publik secara baik, tepat dan benar, papar Daniel. (KYRAS/humas)

 

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id