Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

BPPT Siap Sertifikasi Para Insinyurnya

BPPT bersama dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menandatangani kesepakatan bersama untuk melakukan sertifikasi para insinyur yang bekerja di BPPT. Penandatanganan itu dilakukan oleh Kepala BPPT Marzan A. Iskandar dan Ketua Umum PII Bobby Umar di Kantor BPPT, Jakarta, Kamis 24 April 2014.

Marzan mengatakan sertifikasi para insinyur ini diperlukan, karena BPPT merupakan instansi pembina jabatan fungsional perekayasa untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

 

"Para perekayasa itu hampir identik dengan insinyur. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara insinyur profesional dengan para perekayasa BPPT. Untuk itu kami bekerja sama dengan PPI dalam hal pemberian sertifikasi insinyur bagi para perekayasa di BPPT," kata Marzan, disela acara "Customer Gathering 2014”. 

Di tempat yang sama, Bobby mengatakan, sertifikasi insinyur profesional sangat dibutuhkan mengingat sebentar lagi akan diimplementasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. "Apabila insinyur profesional di Indonesia tidak disertifikasi, maka saat MEA nanti insinyur-insinyur Indonesia akan kalah dari insinyur asing, terutama dari negara ASEAN," ujarnya.

Bobby menambahkan, kerjasama antara BPPT dan PII ini merupakan kerjasama yang pertama dilakukan setelah Undang-Undang Keinsinyuran disahkan pada Februari lalu. Kerjasama ini baru yang pertama kali karena BPPT memiliki banyak sekali insinyur yang jumlahnya mencapai 2.700 orang.

"Saat ini, Indonesia memiliki 700.000 insinyur. Padahal, kebutuhan insinyur untuk mendukung pembangunan mencapai 1,4 juta sampai 1,5 juta orang. Namun, dari 700.000 insinyur tidak semuanya bekerja di bidang keinsinyuran. Yang bekerja di bidang keinsinyuran hanya 19.000 orang. Sedangkan, kebutuhan akan insinyur profesional mencapai 50.000 orang. Jika dari BPPT ada 2.700 insinyur yang disertifikasi, maka jumlahnya sudah lumayan untuk tahap awal," jelas Bobby.

Undang-Undang Keinsinyuran memang baru disahkan, sehingga belum ada peraturan turunan yang akan mengatur palaksanaannya di lapangan. "Tapi, masih ada waktu dua tahun untuk mempersiapkan semuanya, sebelum MEA akan mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2015 nanti," tutup Bobby. (tw/SYRA/Humas)

 

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id