Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

BPPT Kaji Fitur Pengaman Data Pribadi di Internet

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) siap melakukan pengkajian terhadap penggunaan teknologi Public Key Infrastructure yang diperkenalkan oleh Hong Kong Public Key Infrastructure Forum Limited (HKPKIF). Teknologi ini bisa menjamin identitas sesorang yang bertransaksi online dan diyakini dapat diajukan ke penegak hukum jika terjadi perselisihan dalam transaksi tersebut.



Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan saat ini para penggunaan Internet tidak hanya menggunakan Internet untuk mencari informasi atau sosial media, tetapi juga digunakan untuk bertransaksi seperti e-banking, layanan pemerintah menggunakan internet (pelayanan pajak, imigrasi) dan e-Commerce (perdagangan melalui internet).

 


"Namun, sekarang di Indonesia kita belum selalu bisa memastikan dengan siapa kita berkomunikasi melalui Internet.  Misalnya saja si Budi yang bisa saja mendaftarkan dirinya dengan email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Sehingga dalam e-Commerce saat ini, pembayaran pembelian dilakukan sebagian besar melalui cash-on-delivery atau atm bank dan hanya untuk jumlah kurang dari Rp5 juta rupiah," kata Unggul.



Dengan menggunakan teknologi Public Key Infrastructure yang menjamin data identitas seseorang pada sistem perbankan, tambah Unggul, maka diharapkan e-Commerce di Indonesia akan meningkat dengan drastis. Selain itu, e-commerce juga dapat membantu efisiensi dalam perdagangan antar pulau di Indonesia.



"Bukan hanya perdagangan dalam negeri, pembeli potensial dari luar negeri pun akan lebih yakin akan identitas penjual di Indonesia sehingga mempermudah mereka melakukan perdagangan dengan industri Indonesia. Hal ini tentunya akan meningkatkan ekspor kita, terutama untuk produk – produk ekonomi kreatif seperti barang-barang kerajinan dan garmen. Tentunya saya berharap bahwa teknologi  teknologi Public Key Infrastructure  ini memungkinkan terjadinya penjaminan identitas lintas negara untuk mendorong ekspor Indonesia," kata Unggul.



Kepala BPPT juga menyampaikan, teknologi Public Key Infrastructure  juga dapat digunakan untuk mengamankan identitas digital dalam pertukaran data melalui Internet. Tentu semua orang tidak ingin data pribadinya seperti nomor kartu kredit, nama dan nomor telepon diketahui oleh orang lain, karena melanggar hak pribadi. Contohnya, saat ini kita sering mendapat telepon dari orang lain yang tidak kenal untuk menawarkan berbagai jasa keuangan.



Jika pengamanan transmisi data ini bisa dilakukan, maka teknologi Public Key Infrastructure ini juga akan dapat digunakan untuk pertukaran data antar instansi pemerintah. Sehingga data pribadi seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat, ada di satu instansi saja yaitu di Kementrian Dalam Negeri. Jadi, seseorang tidak perlu lagi setiap kali meminta layanan dari suatu instansi pemerintah harus memasukkan data-data pribadi.  Dengan memasukkan nomor induk kependudukan, maka instansi tersebut tinggal mengambil data pribadi di Kementrian Dalam Negeri secara elektronik.



"Saya dapat membayangkan betapa membantunya teknologi Public Key Infrastructure  bagi efisiensi pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, BPPT bersama Lembaga Sandi Negara akan mengkaji teknologi ini dan segera menyesuaikannya untuk digunakan di Indonesia," tutup Kepala BPPT. (Humas)

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id