Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

E-PROCUREMENT: MENUJU SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABLE DAN TRANSPARAN

‚Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada pelaksanaannya dapat dilakukan secara elektronik mengingat hal ini telah dimungkinkan melalui Keppres No 80 Tahun 2003, dan terhadap semua informasi, transksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Berdasarkan hal tersebut BPPT melalui instruksi harian Kepala BPPT telah menerapkan E-procurement, yaitu sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik. E-procurement ini juga dilaksanakan untuk memperbaiki akuntabilatas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa lembaga pemerintah, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time‚, demikian antara lain dikatakan Kepala BPPT dalam acara Sosialisasi Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Implementasi E-Procurement dan LPSE di BPPT, Rabu (7/04).

Lebih lanjut Kepala BPPT mengatakan bahwa dengan e-procurement, diharapkan dapat menjadi sarana pendukung bagi pelaksanaan tugas di BPPT. ‚Pelaksanaan e-procurement ini juga diharapkan menjadi pelopor dalam mendukung e-government sebagai upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntable dan transparan. Adapun persiapan yang perlu dilakukan adalah dengan membuka link dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Diharapkan pada triwulan ke dua e-procurement ini sudah dapat berjalan guna memaksimalkan kegiatan di BPPT serta LPSE di BPPT pun telah terbentuk‚.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Himawan Adinegoro yang merupakan narasumber pada acara sosialisasi tersebut mengatakan bahwa e-procurement yang merupakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik mempunyai ruang lingkup meliputi e-tendering dan e-purchasing.

E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Sementara E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik. Tujuan diselenggarakannya e-purchasing agar tercipta proses pemilihan barang dan jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua ULP atau Pejabat Pengadaan dapat memilih barang dan jasa pada pilihan terbaik serta peningkatan efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang dan jasa dari sisi penyedia barang dan jasa dan pengguna.

‚Pengadaan barang dan jasa pemerintah telah di dukung dalam bentuk regulasi antara lain, (1) Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, (2) Inpres No 5 Tahun 2003 tentang Kebijakan Ekonomi Selama dan Setelah Program Kerjasama dengan IMF, (3) Lampiran I Bab IV Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, (4) Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, (5) Perpres No.20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan TIK Nasional, (6) Perpres No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), (7) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (8) UU No.14 Tahun 28 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (9) Inpres No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dan (10) Draft Perpres tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah‚, kata Himawan.

‚Hasil positif yang didapat dengan adanya penerapan e-procurement antara lain yaitu dapat mencegah penunjukan langsung, meningkatkan efesiensi dan efektifitas, meningkatkan mutu dan spek yang dibutuhkan, meningkatkan jumlah vendor yang ikut lelang serta memudahkan audit oleh Inspektorat, BPK dan KPK‚, tegas Himawan. (YRA/humas)

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id