Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

RAPAT KERJA KEMENTERIAN NEGARA RISTEK DAN LPND RISTEK DENGAN KOMISI VII DPR-RI TENTANG CAPAIAN KEGIATAN PRIORITAS RISTEK DAN LPND TAHUN 2008

Bertempat di Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI pada 25 Febuari 2009 telah dilakukan rapat kerja antara Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan LPND. Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Menristek Kusmayanto Kadiman, para Kepala LPND serta perwakilan dari Lembaga Eijikman dan DRN. Pada rapat kerja tersebut Menristek memaparkan tentang kendala dan upaya optimalisasi dalam capaian kegiatan prioritas Ristek dan LPND tahun 2008.

Dalam pemaparannya Kusmayanto menjelaskan kendala yang dihadapi yaitu: -kebijakan pemerintah tentang penundaan atau penghematan anggaran memerlukan waktu pembahasan, - persetujuan pembuatan dokumen dan penundaan proses lelang, pencairan bintang dan revisi DIPA memerlukan waktu, - kegiatan pembangunan infrastruktur data spasial nasional khususnya pengadaan consultant service II (CSII) belum terealisasi karena belum adanya kontrak pengadaan CSII (pemenang tender tahap I Pasific Consultant International Cooperation Ltd mendapatkan masalah hukum di negaranya dan diminta untuk mengundurkan diri oleh pemerintah Jepang/JICA.) Sementara itu dikatakan pula upaya optimalisasi untuk hal itu antara lain: - menyempurnakan Pedoman Pengelolaan APBN TA 2008 dan menjabarkan secara rinci aturan-aturan tambahan yang belum termuat dalam peraturan‚peraturan terkait pengelolaan APBN, - melakukan penggabungan beberapa kegiatan yang subtansinya sama, - melakukan konsultasi ke instansi terkait (Direktotar Perbendaharaan Depkeu, KPPN, JICA) secara intensif terhadap hal-hal yang dapat menghambat pencairan dana.

Sementara itu Menristek juga menjelaskan kerjasama lintas kementerian atau lembaga diantaranya: Deptan, kerjasama program integrasi sawit-sapi di perkebunan sawit Sumatera Utara, dalam rangka peningkatan produktifitas tanaman ternak, peningkatan pendapatan petani, zero waste dan mendukung program peningkatan populasi sapi 1 juta ekor; Dep.ESDM, diseminasi teknologi BBN; Dep.Kominfo, tentang pemanfaatan OSS, implementasi program wimax; Dephan dan POLRI, tentang teknologi hankam; Depkes tentang penelitian penyakit menular tropis; Dep.PU, tentang kajian dan implementasi pembangunan jembatan Suramadu; Dephut tentang pendeteksian titik api dalam rangka antisipasi kebakaran hutan; MenkoPerekonomian dan Deperin tentang pengembangan pusat inovasi UMKM.

Pada kesempatan tersebut masing-masing Kepala LPND Ristek juga memberikan pemanaparannya tentang Capaian Kegiatan Prioritas Ristek dan LPND tahun 2008. Kepala BPPT Marzan A Iskandar mengatakan ‚tentang belum adanya peraturan perundang-undangan dalam sektor keuangan yang mengatur dukungan finansial terhadap kegiatan operasional yang bersifat khusus di LPND seperti program penyemaian hujan buatan, program seismik laut dan lain sebagainya. BPPT telah berupaya untuk mengatasi hal ini dengan mengajukan usulan tarif khusus bagi pelaku peneliti maupun perekayasa yang bekerja dalam kegiatan pelayanan teknologi yang penuh resiko seperti penyemaian hujan buatan yaitu berupa Usulan Biaya Khusus atau (UBK) kepada Departemen Keuangan. Dimana dalam usulan tersebut disampaikan agar honor peneliti atau perekayasa yang melakukan layanan teknologi tersebut diberikan nilai yang lebih‚.

Rapat kerja dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala LPND lainnya dan beberapa pertanyaan dari para anggota DPR Komisi VII, kemudian ditutup oleh Pimpinan Rapat Sonny Keraf.

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id