Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

BPPT DUKUNG POLDA METRO JAYA DALAM PENERAPAN ELECTRONIC LAW ENFORCEMENT

‚Diawali dengan penandatanganan MoU antara BPPT dengan Polda Metro Jaya tentang Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 1 Maret lalu, maka kami melanjutkan pada implementasi MoU tersebut yaitu dengan pembuatan aplikasi Elektronik Law Enforcement (E-Law Enforcement)‚, jelas Kepala Bidang Sistem Transportasi, Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi (PTIST) BPPT, Rusmadi Suyuti, Rabu (16/06).

Lebih lanjut Rusmadi mengatakan, E-Law Enforcement ini memanfaatkan kamera yang bisa memotret nomor polisi mobil yang melanggar lalu lintas. ‚Pada 15 Juni 2010, kami telah memasang kamera dengan resolusi 1,3 MP di perempatan Sarinah (Jalan MH. Thamrin-red). Pemasangan kamera ini merupakan uji coba dalam penerapan E-Law Enforcement sebelum dilaunching pada 1 Juli mendatang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kepolisian Republik Indonesia‚.

Teknologi kamera yang dikembangkan oleh BPPT ini sanggup memotret nomor polisi mobil atau motor dengan berbagai kondisi dan kecepatan tertentu secara detail. ‚Kamera yang diujicobakan di perempatan Sarinah ini masih bersifat semi automatic, jadi masih dibutuhkan operator yang selalu standby selama 24 jam. Untuk pemasangan awal, kamera hanya dipasang di satu arah yaitu dari Utara ke Selatan atau dari arah Jalan MH. Thamrin ke Jalan Sudirman. Fokus pengawasan kamera terletak pada pelanggaran lampu merah oleh pengendara mobil atau motor‚.

Cara kerjanya yaitu kamera dihubungkan dengan lampu lalu lintas dan berfungsi saat lampu merah menyala. Jadi saat lampu merah, jika ada mobil atau motor yang terlihat melanggar lalu lintas, operator yang standby akan segera menekan tombol dan foto mobil atau motor yang melanggar tersebut akan segera didapat. Data hasil pemotretan dapat segera dilihat ke pos polisi terdekat agar petugas dapat segera menindak pelanggar lalu lintas tersebut.

‚Contohnya jika pelanggaran terjadi di perempatan Sarinah, maka data hasil pemotretan dapat dikirim ke server di Traffic Management Centre (TMC) melalui fiber optic, kemudian secara otomatis akan muncul foto kendaraan yang melanggar di layar komputer pos polisi terdekat yaitu di Bundaran HI, sehingga petugas dapat langsung menindak pelanggarnya. Data yang dihasilkan ini bersifat realtime‚, kata Perekayasa Bidang Teknologi Prasarana Transportasi PTIST BPPT, Mulyadi Sinung Harjono.

Ia menambahkan bahwa ke depannya, E-Law Enforcement ini akan dikembangkan dengan menggunakan teknologi sensor. ‚Jadi nantinya pelaksanaan E-Law Enforcement ini sepenuhnya bersifat automatic, tanpa perlu menggunakan operator lagi. Selain itu juga kamera juga akan dipasang di empat arah, tidak hanya satu arah.

‚Saya berharap dengan penerapan E-Law Enforcement ini dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Selain itu akan tercipta pula efesiensi dalam melakukan penindakan apabila terjadi pelanggaran dan petugas kepolisian dapat lebih efektif lagi dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu, arus lalu lintas juga dapat berjalan lancar‚, tegas Rusmadi. (YRA/humas)

(dok foto: SP/humas)

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id