Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

HARMONISASI REGULASI UN ECE UNTUK INDUSTRI OTOMOTIF NASIONAL

Seiring dengan berkembangnya globalisasi dalam industri otomotif, maka diperlukan harmonisasi persyaratan teknis secara internasional untuk kendaraan. Persyaratan teknis tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk mengurangi biaya pengembangan industri otomotif serta menghindari berulangnya suatu prosedur administratif dalam pengembangan industri otomotif nasional.

United Nations Economic Commission for Europe (UN ECE) merupakan satu dari lima komisi regional PBB yang bertugas untuk menciptakan regulasi keseragaman dalam industri otomotif internasional. UN ECE membentuk kerangka kerja hukum di negara-negara anggota mengenai approval tipe kendaraan dan komponennya, kata Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR), Iskendar saat membuka acara Workshop Framework of UN ECE to Automotive Industries.

Lebih lanjut Iskendar menjelaskan bahwa sampai saat ini telah berkembang sebanyak 126 regulasi yang didasarkan atas agreement 1958 dan sebanyak 58 negara telah menandatangani perjanjian tersebut. Melalui workshop kali ini kita akan mendengarkan pengalaman pelaksanaan regulasi tersebut untuk dipelajari bagaimana implementasinya ke depan di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Putroko mengatakan bahwa acuan regulasi otomotif dunia mengacu pada tiga sumber yaitu ECE, Japan International Standard (JIS) dan American National Standard Industry (ANSI). Dalam forum Asia Pasific Economic committee (APEC), disepakati bahwa negara anggota telah memutuskan untuk melakukan adopsi regulasi otomotif sesuai dengan regulasi internasional UN ECE.

Namun demikian, menurut Hendro, dalam proses adopsi regulasi perlu dipersiapkan sarana dan prasarana, payung hukum melalui undang-undang atau peraturan pemerintah serta koordinasi antar instansi terkait. Sarana dan prasarana yang perlu dipersiapkan antara lain organisasi yang menaungi terdiri dari para stakeholder, laboratorium uji, alat-alat uji, sumber daya manusia dan sistem sertifikasi produk.

Tentunya diperlukan langkah panjang dalam upaya harmonisasi regulasi UN ECE di Indonesia. Oleh karena itu baik peraturan, kebijakan maupun organisasinya harus dibentuk dengan baik, jelas Hendro.

Berkaitan dengan harmonisasi regulasi UN ECE di Indonesia, General Manager within Mobility Division Greater China, TUV Rheinland Group, in PT TUV Rheinland Indonesia, Wolfram Wagner mengatakan bahwa ada beberapa keuntungan yang akan didapat baik oleh pemerintah, industri maupun konsumen Indonesia jika tergabung dalam skema UN ECE.

Keuntungannya antara lain, peningkatan keselamatan kendaraan dan jalan, pengurangan dampak terhadap lingkungan (emisi gas dan suara), dan mendukung terwujudnya efisiensi energi. Selain itu juga akan menciptakan kesempatan bisnis bagi industri lokal Indonesia, dimana akan tersedia free akses kepada negara-negara ECE seperti Jepang, Amerika dan Eropa", jelas Wagner.

Executive Vice President of Mobility TUV Rheinland, Thomas Aubel juga berkesempatan untuk memaparkan profil TUV Rheinland itu sendiri. TUV Rheinland merupakan perusahaan internasional yang mempunyai misi menciptakan pembangunan berkelanjutan yang aman dan berkualitas, dalam interaksi antara manusia teknologi dan lingkungan. Berbagai bidang jasa dilakukan oleh TUV Rheinland, diantaranya yaitu testing, inspecting, certifying, qualifying dan consulting.

Dalam kaitannya dengan transportasi, bidang yang digeluti TUV Rheinland meliputi automotive, rail, Intelligent Transport System (ITS), Aviation dan Maritime, jelas Aubel. (YRA/humas)

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id