Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

Ini Penerapan Teknologi e-Rekapitulasi BPPT Secara Nasional

Untuk menuju perubahan atau pembaharuan tata kelola pemilu (electoral governance reform) di Indonesia, BPPT sebagai lembaga pengkajian dan penerapan teknologi di Indonesia menawarkan sistem e-Rekapitulasi yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses pengumpulan, pengiriman, dan penayangan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu di setiap TPS.

Sampai saat ini, penerapan teknologi e-Rekapitulasi secara nasional dalam berbagai bentuk teknologi yang berbeda telah dipergunakan pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009 yang lalu. BPPT juga telah mendampingi KPU dalam penyiapan dan implementasi teknologi e-Rekapitulasi nasional pada Pemilu 2004 dan 2009.

 

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Hammam Riza, mengatakan di Pemilu 2004 lalu, KPU menggunakan teknologi yang berbasis aplikasi lokal yang ditempatkan di tingkat Kecamatan dan melakukan pengiriman data ke pusat data di KPU. Walaupun mengalami beberapa kendala teknis, hasil capaian pengiriman data pada Pemilu 2004 yang lalu cukup tinggi, untuk legislatif sekitar 81 persen data TPS terkumpul, sedangkan pada Pilpres putaran kedua sejumlah lebih dari 96 persen data TPS dapat terkumpul.

"Sedangkan pada tahun 2009, teknologi yang digunakan adalah ICR (Intelligent Character Recognition) yang dapat melakukan pemindaian (scanning) perolehan suara secara elektronis tulisan tangan dari KPPS di form C1, dan mengirimkannya dalam bentuk elektronis ke pusat data KPU. Sayangnya, penggunaan teknologi ini menemui banyak masalah dilapangan. Capaian hasil yang diperoleh kurang maksimal, hanya sekitar 28% persen data TPS yang dapat terkumpul pada Pemilu Legislatif 2009," kata Hammam dalam surelnya, Kamis (22/05).

Untuk di Pemilu tahun 2014 kemarin, tambah Hammam, KPU melakukan upaya pengumpulan Form C1 dari setiap TPS dengan melakukan pemindaian form C1 di KPU Kab/Kota dan mengirimkan hasil pemindaian ke KPU Pusat secara elektronis. Pemindaian yang dilakukan hanya menggunakan proses scanning dan hanya dilakukan untuk form C1 DPR dan DPD. Sehingga, hasil pemindaian hanya berbentuk image dan hasil itu tidak dapat dilakukan rekapitulasi secara nasional.

"Walaupun telah dilakukan cukup lama, penggunaan teknologi e-Rekapitulasi dalam proses Pemilu hanya bersifat sebagai data pembanding belum dapat digunakan secara resmi sebagai alat penentu perolehan suara hasil Pemilu. Hasil ini disebabkan oleh belum diakomodirnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam UU Pemilu," ungkap Hammam.

Hammam juga menyampaikan, kompleksitas permasalahan penyelenggaraan Pemilu tidak bisa hanya diselesaikan dengan penggunaan teknologi e-Rekapitulasi. Sebagaimana yang pernah digagas oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqqie dibutuhkan adanya reformasi tata kelola kepemiluan nasional (Electoral Governance Reform). Jika TIK dijalankan dengan benar maka akan banyak membantu dalam mendukung tata kelola kepemiluan nasional.

"Misalnya, penggunaan teknologi electronic voting (e-Voting) yang juga perlu dipertimbangkan dalam proses pelaksanaan Pemilu karena akan dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas hasil pemilu. Walaupun e-Voting belum dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, tapi perlu dipertimbangkan untuk dapat mulai dipergunakan di beberapa daerah yang telah siap, baik itu dalam pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, ataupun sebagai bagian dari pemilu nasional," harap Hammam.

Sebagai informasi, BPPT sudah sejak tahun 2010 telah melakukan kajian terhadap e-Voting, dan telah melaksanakan sosialisasi, uji coba, simulasi pemungutan suara elektronik, serta memfasilitasi penggunaan e-Voting di pemilihan beberapa Kepala Desa di kabupaten Boyolali Jawa Tengah, Jembrana Bali dan Musi Rawas Sumatera Selatan.

"Hasil kajian terhadap e-voting telah disampaikan baik ke DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP, untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan undang-undang atau peraturan terkait penyelenggaraan Pemilu kedepannya," tutup Hammam. (tw/SYRA/Humas)

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id