Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

Pilkada Serentak dengan e-Voting, Pasti Bisa! (1)

Setelah dibolehkannya Pemilu secara elektronik (e-Voting) dalam pilkada sesuai hasil dari uji materi UU 32/2004 ke Mahkamah Konstitusi tentang coblos dan contreng, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terus mengupayakan terwujudnya Pilkada dengan e-Voting. Syarat diperbolehkannya oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2010 tersebut adalah asalkan sistemnya memenuhi azas luber jurdil serta memenuhi kesiapan kumulatif dari sisi teknologi, pembiayaan, penyelenggara, legalitas dan masyarakat.


BPPT sendiri, ungkap Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK-BPPT), Hammam Riza, telah mengambil langkah strategis dan hati-hati untuk melaksanakan beberapa simulasi e-Voting di beberapa Pilkada sejak 2010 sampai 2012. Adalah Pilkada Pandeglang, Pilgub Gorontalo dan Pilgub Bengkulu sebagai ajang simulasi Pilkada e-Voting untuk menguji coba seluruh aspek kesiapan sistem pemilu elektronik.

 


Namun Hammam menuturkan bahwa berbagai upaya itu tidak berbuah hasil karena izin pelaksanaan e voting belum terwujud karena legalitas Peraturan KPU belum ada. Pengalaman panjang ini akhirnya baru terwujud pada Perppu 1/2014 ini yang masih memerlukan dukungan peraturan KPU untuk penerapannya di Pilkada.


Bahkan Hammam menyayangkan pernyataan Komisioner KPU, Hadar Gumay, dalam pemberitaan di harian nasional Kompas (Kompas, 14 Okt 2014, hal. 5), dimana KPU mengisyaratkan tidak akan menggunakan sistem pemungutan suara elektronik atau e-Voting pada pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2015. Dinyatakan dalam berita tersebut; “KPU khawatir, jika langsung diterapkan pada Pilkada 2015, nanti justru menjadi masalah.... Kalau e-voting bermasalah nanti, pilkada akan dianggap secara keseluruhan bermasalah. Terlalu sederhana jika acuannya dari pemilihan kepala desa untuk e-Voting”.


Menanggapinya, Hammam mengutarakan bahwa KPU harusnya mau menjalankan revolusi mental untuk menyelenggarakan Pemilu (terutama Pilkada) yang lebih baik, lebih transparan dan akuntabel. Bila KPU tidak pernah mencobanya, tidak melaksanakan “blusukan” ke Pilkades e-Voting di berbagai desa di Indonesia, KPU tidak akan pernah tahu kepercayaan masyarakat terhadap sistem e-Voting.


"Pilkades memang pemilu skala kecil, tetapi pilkades juga merupakan pemilihan umum yang harus memenuhi seluruh azas pemilu yang luber jurdil. Justru dengan melaksanakan e-Voting di tingkat Pilkades, dapat dijadikan sebuah miniatur untuk menuju ke jenjang yang lebih besar, yaitu Pilkada,” ujar Hammam.

 

BPPT telah melaksanakan Pilkades e-Voting di lebih dari 20 desa, dengan jumlah pemilih mencapai hampir 10,000 orang dari masyarakat desa, dan saat ini sedang menyelesaikan Grand Design Pilkades dengan e-Voting yang akan diluncurkan pada Dialog Nasional Inovasi TIK untuk Pelayanan Publik secara Elektronik, pada tanggal 12 November 2014.


Oleh karena itu, Hammam menegaskan bahwa perlu ‘kebijaksanaan dan kedewasaan’ dari KPU untuk melihat kesiapan kumulatif dari sisi teknologi, pembiayaan, penyelenggara, legalitas dan masyarakat pada Pilkades e-Voting untuk benar-benar memahami kepercayaan masyarakat.


“Saya ingin KPU tidak hanya berpikir bahwa “elite politik” yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan e-Voting serta menjadikan hal tersebut sebagai alasan keengganan KPU untuk melaksanakan Pemilu secara elektronik ini,” pungkas Hammam.

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id