Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

BPPT: Pengembangan KTP Elektronik Harus Mandiri di Indonesia  

 

BPPT memberikan dukungan penuh pada penerapan KTP elektronik sejak tahun 2009 dengan melakukan pendampingan uji petik penerapan awal KTP elektronik di 6 daerah. Dukungan konkrit lain dari BPPT kepada Kementerian Dalam Negeri khususnya Dirjen Dukcapil antara lain perancangan teknis KTP elektronik pada grand design sistem administrasi kementerian dalam negeri, pemberian rekomendasi teknologi KTP elektronik dan pengujian eKTP serta penerapan eKTP pada 2011 dan 2012 hingga saat ini. Demikian ungkap Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material, Hammam Riza pada acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPPT dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (DUKCAPIL). (28/01)

 

 

Hammam menyatakan pada kesempatan ini BPPT juga memiliki kompetensi dan fasilitas untuk pengembangan KTP elektronik. Pada fasilitas laboratorium yang kami miliki, melakukan kajian dan penerapan teknologi kartu cerdas (smart card) serta pusat komputasi untuk geometric," jelas Hammam.

 

Hammam juga menyebut BPPT mampu membangun kemandirian dan kedaulatan dalam pengembangan teknologi KTP elektronik. "Kami harapkan PKS ini sebuah langkah panjang bagi kita untuk bisa mengembangkan keseluruhan aset teknologi kartu cerdas dan juga sudah dipilih menjadi rancangan induk riset nasional oleh Kementrian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memperkuat barisan supaya tercapai kemandirian bangsa," tambahnya.

 

Senada dengan Hammam, Dirjen DUKCAPIL Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen pada kemandirian dan kedaulatan teknologi dalam pengelolaan keseluruhan grand design pengembangan data kependudukan berbasis KTP elektronik.

 

"Kami ingin 2 tahun kedepan kita sudah bisa mandiri dalam rangka mengelola Data Center dan Data Recovery Center. Untuk itu perlu dikembangkan teknologi yang dapat kita dikelola dalam negeri sendiri, seperti kartu multiguna serta biometric. Untuk biometric dan iris mata kedepan semua isi nya bisa kita handle sendiri, sehingga kita tidak tergantung lagi dan bisa kita produksi sendiri," ungkap Zudan.

 

5 tahun kedepan diharapkan tidak ada lagi unsur asing kecuali licence. Saya minta BPPT dapat mengawal keseluruhan program nasional ini. “Program pendataan kependudukan ini tidak akan berhenti sampai negara ini runtuh,” pungkasnya. (Humas/HMP)

 

 

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id