Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

PENERAPAN AWAL KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI INDONESIA

Panas sinar matahari yang terik tidak mengurangi antusiasme warga Kecamatan Denpasar Barat menunggu giliran melakukan pemindaian sidik jari sebagai bagian dari alur proses penggantian KTP lama menjadi e-KTP. Keramaian yang tidak biasa terjadi di Kantor Kecamatan Denpasar Barat cukup beralasan mengingat acara yang diagendakan akan dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tersebut merupakan kali pertama e-KTP diterbitkan di Indonesia. Kecamatan Denpasar dan Kecamatan Negara di Bali adalah dua dari enam kecamatan yang diujicobakan dalam penerapan awal Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

e-KTP merupakan sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal kepada setiap penduduk di Indonesia sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Program e-KTP merupakan kerjasama antara Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Institut Teknologi Bandung (ITB), Lembaga Sandi Negara (LSN), dan Asosisasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM). Penerapan awal e-KTP diawali dengan melakukan uji petik yang sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja infrastruktur, kinerja prosedur operasional, kinerja sistem, perilaku fisik KTP, dan kinerja SDM aparat pelaksana di lapangan.

‚Dengan uji petik ini, kita dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan teknis dan operasional, sehingga pada skala yang lebih besar, kelemahan-kelemahan tersebut dapat diperbaiki‚, demikian disampaikan Kepala BPPT Marzan A. Iskandar pada pemaparannya dalam acara Penerbitan e-KTP di Denpasar (31/12). ‚BPPT dalam hal ini berperan dalam memberikan rekomendasi spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko kartu tanda penduduk berbasis NIK yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip agar dapat menjadi bahan penyusunan Peraturan Mendagri yang mengatur aspek infrastruktur teknologi e-KTP‚, lanjut Kepala BPPT.

e-KTP diproyeksikan dapat mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu. Data kependudukan yang akurat dapat pula diwujudkan melalui program e-KTP ini, sehingga data penduduk wajib KTP yang identik dengan data potensial pemilih pada Pemilihan Umum yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi. Ruang gerak pelaku kriminal termasuk teroris pun akan menjadi terbatas dengan digulirkannya program e-KTP ini. e-KTP merupakan KTP Nasional yang berlaku diseluruh Indonesia, sehingga pemrosesan kepemilikan aset tanah seseorang yang berada di daerah lain tidak perlu membuat KTP setempat. Namun demikian bagi penduduk yang pindah domisili tetap harus merubah KTP sesuai domisili yang baru.

‚Dengan begitu besarnya manfaat dari e-KTP, maka pemerintah dan DPR RI melalui Komisi II telah sepakat untuk mewujudkan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk selesai akhir tahun 2011 dan penerapan e-KTP secara nasional selesai pada akhir tahun 2012‚, kata Diah Anggraeni, Sekretariat Jendral Departemen Dalam Negeri yang membacakan sambutan mewakili Menteri Dalam Negeri yang berhalangan hadir pada acara penerbitan e-KTP tersebut.

e-KTP menyimpan informasi pemiliknya dengan ciri-ciri fisik yang sulit dirubah atau dikenal dengan istilah biometrik, dalam hal ini adalah sidik jari. Karakteristik sidik jari yang tidak pernah berubah dan tidak ada dua sidik jari yang sama menjadi pertimbangan mengapa biometrik tersebut dipilih untuk digunakan dalam e-KTP. Sidik jari yang dipindai akan dikirim ke sistem identifikasi sidik jari terotomasi atau Automated Fingerprint Identification System (AFIS) yang berada di Data Center Administrasi Kependudukan di Jakarta. Dari 26.000 perekaman hasil pindai sidik jari di enam kecamatan belum ditemukan satupun sidik jari ganda dan hanya ada satu false match dimana AFIS menyatakan dua sidik jari sama tetapi ternyata berbeda karena dua orang yang memilikinya ternyata berbeda yaitu satu orang laki-laki dan satu lagi perempuan.

Setelah prosesi acara penerbitan perdana e-KTP selesai dilaksanakan di Denpasar, rombongan melanjutkan rangkaian penerbitan e-KTP ke Kabupaten Jembrana, tepatnya di Kecamatan Negara yang berjarak sembilan puluh kilometer dari Denpasar. Sedikit berbeda dengan Denpasar Barat, di Negara pelaksanaan penerbitan e-KTP tampak lebih sistematis dan terotomasi dengan baik. Pemanggilan wajib KTP sudah menggunakan nomor antrian digital dan tersedianya terminal komunikasi jarak jauh (teleconference) dengan ADMINDUK di Jakarta untuk melakukan verifikasi secara verbal.

Pada kesempatan tersebut Dirjen Depdagri mencoba fasilitas tersebut dan ternyata berfungsi dengan baik, dimana biometrik wajib KTP yang baru saja diinputkan dapat dicocokkan ke Data Center di Jakarta dengan waktu identifikasi dibawah satu menit. Penetrasi teknologi informasi sangat terasa di Kabupaten Jembrana yang dipimpin oleh Bupati I Gde Winasa. Bupati Jembrana sempat pula mendemonstrasikan implementasi e-KTP dalam pelayanan kesehatan dan e-Voting yang memang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya di Jembrana.

Masyarakat diharapkan pula untuk tidak khawatir mengenai aspek keamanan penggunaan e-KTP karena sudah dirancang sedemikian rupa oleh BPPT, LSN, dan ITB untuk menghindari pemalsuan dan penggandaan melalui metode autentikasi antara chip yang menyimpan informasi sidik jari dan reader, enkripsi data dan tanda tangan digital terhadap data yang direkam. (SS/humas)

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id