Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

PENINGKATAN PERAN IT DALAM PELAYANAN PUBLIK

‚Acara ini terselenggara sebagai bentuk tanggung jawab dan pencapaian pada semester satu pelaksanaan struktur perekayasaan CIO BPPT. Hal ini juga terkait dengan pengembangan IT government di pemerintahan yang dilandasi dengan PP Nomor 80 tahun 2008‚, kata Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT, Hammam Riza yang juga merupakan pelaksana harian Chief Information Officer (CIO) pada acara Pemaparan Program CIO dan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BPPT, Rabu (7/07).

Acara tersebut juga menurut Hammam akan memaparkan program CIO yang akan dilaksanakan 2010 ini yaitu pengembangan enterprise sistem dan konselerasi infrastruktur TIK di BPPT. ‚Selain itu akan dilakukan pula legalisasi piranti lunak dan peningkatan pelayanan informasi melalui portal BPPT. Disisi lain kita juga akan memanfaatkan layanan informasi dan keterbukaan secara maksimal‚.

Lebih lanjut Hammam mengatakan bahwa BPPT telah berhasil melakukan beberapa keberhasilan terkait dengan good government. ‚Melalui program perekayasaan CIO, bidang sistem integrasi dan IT government telah berhasil membuat buku rencana induk teknologi informasi BPPT. Selain itu juga telah dibuat rencana pengembangan infrastruktur TIK BPPT yang terintegrasi di seluruh unit kerja. Pada bidang layanan informasi publik telah dilakukan layanan informasi publik yang sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. Sementara di bidang OSS dan sofware legal, kita telah melakukan pelatihan OSS di lingkungan BPPT dan penyediaan repository serta silabus OSS‚.

Sementara itu dalam pengarahannya, Kepala BPPT Marzan A Iskandar mengatakan bahwa CIO dibentuk untuk merealisasikan teknologi informasi sebagai infrastruktur pelayanan publik. ‚Kita ingin memanfaatkan teknologi informasi untuk memaksimalkan pelayanan. BPPT juga ingin menjadi pionir dan contoh diantara instansi pemerintah lainnya dalam penggunaan TIK dalam pelayanan publik, dan semua itu akan kita lakukan secara sistematis‚.

Lanjut ia mengatakan bahwa harus diakui perkembangan IT di BPPT masih belum optimal. Untuk mencapai kondisi yang optimal harus ditentukan suatu indikator yang jelas seperti paperless dalam pelaksanaan tata kerja kerekayasaan, meningkatnya transaksi dan tumbuh berkembangnya UMKM. Tidak bisa dipungkiri, kedepannya sistem pemerintah yang efektif dan dinamis dilakukan secara elektronik. Mudah-mudahan dengan upaya ini kita bisa menjadi lembaga yang terkemuka dalam pemanfaatan ICT dan menjadi contoh teladan guna menunjukkan manfaatnya yang besar‚.

Pada kesempatan yang sama, dalam presentasinya tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik, Ketua Kelompok Kerja Layanan Informasi Publik CIO Andrari Grahitandaru mengatakan bahwa dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPPT yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

‚Hak dan kewajiban yang dapat dilakukan Badan Publik adalah hak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta mengecualikan informasi publik untuk diakses secara ketat dan terbatas berdasarkan prinsip Uji Konsekuensi, Uji Kepentingan dan Uji Permanen. Sementara itu kewajibannya Badan Publik antara lain menyediakan, memberikan atau menerbitkan/mengumumkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya, menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik‚, jelas Andrari.

Acara dilanjutkan dengan pelatihan layanan informasi publik online di setiap unit kerja oleh Kepala Bidang Data dan Informasi PDIS BPPT, Zainul Azwar. (YRA/humas)

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id