Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

KEPALA BPPT: AMANDEMEN SNI SISTEM KOMPOR LPG

Berkaitan dengan kasus ledakkan tabung gas ukuran 3kg yang masih terjadi hingga saat ini, BPPT mengadakan Rapat Pembahasan Penggunaan LPG dengan instansi-instansi terkait lainnya di Ruang Rapat Lt 2 BPPT, Jum'at (27/08).

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Indroyono Soesilo, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, Prawitaningrum, Direktur V Bareskrim Polri, Suhardi Alius serta perwakilan dari Pertamina, Kementerian Perindustrian dan Bappenas.

Dalam pembahasan rapat, BPPT mengusulkan perbaikan komponen sistem kompor gas LPG yang beredar di masyarakat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh audit investigasi yang telah dilakukan BPPT terhadap sistem kompor LPG dan aksesoris, menunjukkan bahwa ledakan yang terjadi diakibatkan akumulasi gas yang bocor dari sistem kompor gas LPG.

Menurut Kepala BPPT, Marzan A Iskandar dalam press conference usai rapat pembahasan, BPPT melihat terdapat dua solusi yang dapat dilakukan untuk jangka waktu pendek dan panjang. ‚Untuk jangka pendek, BPPT mengusulkan solusi yang dapat dilakukan, yakni (1) Setiap pengisian tabung LPG di Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE), rubber seal pada tabung harus diperiksa dan spesifikasi rubber sesuai dengan SNI. Bila tidak sesuai, rubber seal diganti dengan yang baru, (2) Dibuat peraturan bahwa semua pengguna tabung LPG, agar meletakkan tabungnya diruang terbuka. Untuk itu, selang LPG yang digunakan diperpanjang 3,6m dan dijauhkan dari sumber api, (3) Meneruskan program pemerintah dengan menjual selang dan regulator dengan harga pabrikan, (4) Melakukan sosialisasi penggunaan LPG yang benar ke masyarakat, dan terakhir (5) adalah dengan menghilangkan disparitas harga untuk mencegah pengoplosan‚.

Sedangkan untuk jangka panjang, BPPT menyarankan beberapa solusi, diantaranya ialah peningkatan pengawasan dalam proses produksi dan pengujian, peningkatan pengawasan dalam distribusi melalui penggunaan Radio Frequency Identification (RFID) untuk mengetahui data historis tabung gas.

‚Jangka panjang yang kami maksud adalah maksimum dalam waktu satu tahun. Kami juga akan mengamandemen atau melengkapi seluruh SNI sistem kompor gas LPG dengan usulan baru yang didasarkan atas hasil riset BPPT. Selain itu, kami juga merekomendasikan agar seluruh valve yang beredar ditarik untuk direpair dengan menggunakan konstruksi seal baru. Perkiraan biayanya sekitar Rp. 2500/unit yang dikerjakan selama satu tahun untuk sekitar 60 juta valve. Sementara untuk pengadaan valve berikutnya, harus sudah menggunakan seal baru tanpa ada perubahan harga‚, paparnya. (KYRA/humas)

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id