1666
Hits

Aplikasi SIDUPER, Wujud Tata Kelola Pemerintahan Dinamis Berbasis Digital

Administrator
06 Oct 2020
Layanan Info Publik

 

Reformasi Birokrasi pada setiap Kementerian dan Lembaga salah satunya diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang dinamis, bercirikan proses biokrasi yang cepat, responsif dan efisien yang berbasis elektronik. Ini merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi melalui implementasi atau perapan transformasi digital yang menyeluruh, baik dari sistem hingga sumberdaya manusia khususnya kepada Pejabat Fungsional Perekayasa.

 

Disampaikan Kepala BPPT Hammam Riza saat membuka webinar dengan tema Sosialisasi Sistem Informasi SIDUPER. SIDUPER merupakan sebuah aplikasi untuk mengajukan Daftar Pengusul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) bagi Jabatan Fungsional Perekayasa (6/10).

 

BPPT ditunjuk untuk mengkoordinir pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Perpres No. 95/2018. Sebagai instansi pembina, Hammam menuturkan, BPPT saat ini telah melakukan pembuatan dan pengembangan aplikasi dan layanan berbasis digital, salah satunya melalui pembuatan dan pengembangan aplikasi SIDUPER.

 

Dengan pengembangan transformasi digital diperlukan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga baik pusat maupun daerah. Pada aplikasi SIDUPER ini memerlukan data pejabat fungsional perekayasa di setiap Kementerian dan Lembaga, karenanya BPPT berkolaborasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), ujarnya

 

Sementara, Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan BPPT Suhendar I. Sachoemar menyampaikan, sosialisasi bertujuan guna memberikan kemudahan bagi para perekayasa dan tim penilai dari setiap Kementerian dan Lembaga dalam melakukan proses pengelolaan DUPAK sampai dengan penerbitan PAK dan surat rekomendasi.

 

Selain itu, sosialisasi ini juga meneragkan bagaimana mengintegrasikan data kepegawaian di BKN ke dalam aplikasi SIDUPER secara nasional sehingga memudahkan pengguna aplikasi untuk melakukan tanda tangan elektronik. Diharapkan sosialisasi ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi tim penilai tentang tata cara pengajuan DUPAK penilaian Perekayasa secara online dan nasional, jelasnya. (Humas BPPT)