13932
Hits

ARTI PENTING PENGAMANAN INFORMASI PADA E-GOVERNMENT

{rokbox}images/stories/lesaneg.jpg{/rokbox}{rokbox}images/stories/lesaneg1.jpg{/rokbox}

"Sosialisasi persandian ini digagas untuk menjawab tantangan bagaimana mengamankan proses e-government di Indonesia. Hal ini penting karena menurut instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, seluruh pengelolaan informasi mengarah ke e-government. Harapan kami melalui kerjasama dengan Lemsaneg ini, bisa membantu bukan hanya proses knowledge tapi juga pada proses pendampingan dalam penerapan e-government di BPPT", kata Kepala Biro Umum dan Humas, Hamir Hamzah dalam laporannya.

Mendukung pernyataan Kepala Biro Umum dan Humas, dalam sambutannya Sekretaris Utama BPPT, Jumain Appe mengatakan pelaksanaan e-government di BPPT sebenarnya sudah tidak asing lagi. ‚Bahkan untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di BPPT telah dibentuk CIO (Chief Information Officer) yang bertujuan untuk memberdayakan seluruh implementasi penggunaan sistem informasi secara keseluruhan di BPPT, baik software, hardware maupun informasi yang diberikan itu sendiri".

Lebih lanjut Jumain mengatakan bahwa e-government merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan BPPT kepada masyarakat. Perkembangan sistem informasi teknologi begitu cepat, dan tidak semua penggunaannya bersifat positif. ‚Karena itu kita perlu mengembangkan sistem informasi yang aman dan akurat sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)‚.

‚Ada enam strategi yang harus dilakukan dalam pengembangan e-government, pertama mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. Kedua menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Strategi ketiga yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, seperti pelaksanaan e-procurement dan e-reporting. Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi dalam negeri. Sedangkan strategi kelima adalah meningkatkan kapasitas SDM disertai dengan meningkatkan elektronifikasi masyarakat, dan strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistik dan terukur‚, jelas Jumain.

Menurut Kepala Direktorat Pengendalian Persandian Lemsaneg, Salius Matram Saktinegara dalam paparannya, terdapat beberapa resiko atau kerawanan di dalam e-government, diantaranya yakni resiko kecurangan, kesalahan, keterlambatan, interupsi layanan dan safety critical system. ‚Kita mengalami sendiri kasus pembobolan situs website pemerintah seperti pembobolan website Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan situs website Kementerian Komunikasi dan Informatika beberapa waktu lalu. Hal ini menunjukkan pentingnya dibangun sistem pengaman informasi yang handal dan akurat‚.

Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa kerawanan sistem e-government dapat diturunkan tingkatnya dengan mengintegrasikan aspek layanan keamanan informasi dan security control yang bersifat prosedural maupun administratif.

Terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam membangun keamanan sistem informasi dalam e-government. ‚Aspek pertama yang harus dipenuhi adalah confidentially dan privacy, hal ini diperlukan untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Untuk meningkatkan jaminan privacy dapat menggunakan kriptografi dan steganografi. Aspek kedua adalah integrity dimana dalam aspek ini informasi maupun sistem tidak boleh diubah tanpa seijin pemilik informasi. Aspek ketiga yakni availability, ketika dibutuhkan pengguna yang berhak akan selalu dapat mengakses informasi dan aset yang berkaitan. Untuk aspek keempat dan kelima adalah authentication dan access control. Sedangkan aspek non repudiation adalah aspek keenam yang harus dipenuhi. Dalam aspek ini seseorang tidak dapat menyangkal bahwa ia telah mengirimakn suatu data digital‚, jelas Salius.

‚Sistem e-government merupakan suatu sistem yang perlu dibuat perencanaan yang komprehensif dalam bentuk roadmap agar dapat diselenggarakan dan dipelihara dengan baik. Lemsaneg bersama BPPT ikut berperan serta dalam keamanan e-government sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku‚, ucapnya di akhir paparan. (YRA/humas)