6640
Hits

BPPT KEMBALI RAIH WTP UNTUK LAPORAN KEUANGAN 2011

Administrator
19 Sep 2011
Layanan Info Publik

 

Kementerian dan lembaga lainnya tersebut antara lain Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM Kementerian Koordinator Politik, Kementerian BUMN Kementerian Riset dan Teknologi. Selanjutnya dari LIPI, BAPETEN, LAPAN, BATAN, BMKG, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial. Dari Pemerintah Provinsi diantaranya Pemerintah Provinsi Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Riau, serta dari pemerintah kota seperti Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Mojokerto dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Wakil Presiden Boediono yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional dengan tema Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Yang Berkualitas tersebut menekankan pentingnya good financial reporting sebagai landasan dasar untuk menjadi good governance.

Inti dari laporan keuangan, katanya, adalah ketertiban dalam penggunaan uang pemerintah dan basis dari perbaikan yang disebut dengan istilah good governance. Good governance tidak akan berhasil jika laporan keuangan tidak memenuhi kualitas. Jadi, laporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk mencapai predikat good governance, ucap Wapres.

Oleh karena itu, sambungnya, sebagai upaya memenuhi laporan keuangan yang bernilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di setiap kementerian/lembaga, maka langkah kedepannya setiap para pimpinan kementerian/lembaga pemerintah harus memiliki komitmen yang mutlak untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Selanjutnya, dibutuhkan rencana aksi yang jelas atau action plan setiap tahunnya. Diharapkan setiap pimpinan instansi pemerintah pusat maupun daerah yang sudah WTP maupun belum harus  menyusun action plan dan pimpinan memberikan tugas kepada tim khusus untuk melaksanakan action plan tersebut, tegasnya.

Dalam pengelolaan keuangan, kendala yang banyak dialami oleh beberapa instansi adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola keuangan yang berkualitas tinggi. Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah adalah dengan melaksanakan training kepada SDM di setiap instansi-instansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan baik di pemeritahan pusat maupun di daerah, ungkapnya.

Sesaat sebelumnya dalam laporan pembuka Rapat Kerja Nasional, Menteri Keuangan, Agus Martowardjojo menyampaikan pelaporan keuangan pemerintah baik pusat, daerah maupun kementerian lembaga dari tahun 2010 yang mengalami peningkatan. Sebagian memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sejak pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2006, kualitas pelaporan keuangan pemerintah terus membaik, katanya. Menurutnya, berdasarkan catatan pada tahun 2006 hanya tujuh kementerian/lembaga yang dinilai WTP dan 36 dinilai disklaimer. Selanjutnya, tahun 2009 meningkat menjadi 45 kementerian/lembaga yang dinilai WTP dan tujuh yang dinilai disklaimer. Kemudian, di tahun 2010, penilaian kementerian/lembaga yang memperoleh WTP dari BPK sebanyak 53 kementerian/lembaga dan hanya dua yang telah dinilai disklaimer.

Dalam laporannya, Ia menjelaskan beberapa permasalahan pengelolaan keuangan yang terjadi di beberapa kementerian yang masih harus diselesaikan diantaranya adalah pungutan-pungutan yang dikelola dan penerimaan yang diterima masih dikelola diluar mekanisme APBN. Selain itu, anggaran belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pelaksanaan inventarisasi dan penilaian lembaga belum selesai secara keseluruhan. Dan perbedaan dari melakukan hasil inventarisasi serta realisasi di beberapa kementerian/lembaga yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, paparnya.

Dengan demikian, sambungnya melalui Rakernas ini diharapkan dapat memeliharaan sekaligus meningkatkan komitmen pengelolaan keuangan yang berkualitas di seluruh instansi level pemerintah pusat dan daerah, mendorong transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip good governance dan green governance. Selain itu, sebagai forum interaksi antar kementerian dan lemabga guna mendapat pemahaman dan sousi atas masalah yang dialami serta saling memberikan informasi mengenai arah pengembangan dan strategi pelaksanan akuntansi dan pelaporan, tambahnya. (KYRAS/humas)