7361
Hits

DUKUNG PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL DENGAN MENDAYAGUNAKAN INDUSTRI NASIONAL

Administrator
08 Aug 2011
Layanan Info Publik

Kalau dilihat dari potensi industri kapal di Indonesia yang cukup banyak dan cukup besar tersebut, dibutuhkan pula kemampuan yang handal untuk bisa memproduksi kapal, termasuk kapal untuk keperluan pertahanan dan keamanan, demikian dikatakan Kepala BPPT Marzan A Iskandar saat pembukaan workshop bidang hankam dengan tema Kemampuan Industri Perkapalan Nasional Untuk Mendukung Pertahanan dan Keamanan, di BPPT, Rabu (03/08).

Lebih lanjut Marzan menjelaskan bahwa dalam hal ini BPPT memberikan kontribusi dan kolaborasi dalam upaya bersama untuk mendayagunakan kemampuan nasional dalam memproduksi kapal.  Dengan workshop tersebut diharapkan muncul pandangan dari segi pendanaan dan cara-cara yang inovatif, agar kepentingan hankam nasional dapat tumbuh. Tentunya dengan mendayagunakan kemampuan industri perkapalan nasional.

Berbagai masalah perlu dikupas bersama“sama misalnya pembuatan kapal untuk spesifikasi hankam. Yang kita inginkan adalah diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun kekuatan pertahanan dan keamanan khususnya alutsista, jelasnya.

Dikesempatan yang sama, perwakilan dari Kementerian Pertahanan menjelaskan dalam presentasinya tentang pentingnya memanfaatkan produk industri perkapalan nasional diantaranya yaitu melakukan sinkronisasi pemenuhan kebutuhan alutsista dengan kemampuan industri dalam negeri, mempercepat proses alih teknologi untuk pembangunan infrastruktur,  dan meningkatkan kandungan lokal, serta kerjasama produksi. Untuk bisa diwujudkan, dibutuhkan suatu master plan industri pertahanan yang berisi tentang bagaimana upaya membangun jaringan melalui kerjasama strategis dengan mitra luar negeri dan dalam negeri serta mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri.

Sebagai upaya untuk mendukung sistem pertahanan nasional, dalam kerangka master plan perlu ditentukan  berbagai kapal dalam negeri yang mampu memenuhi kebutuhan operasional di laut sepanjang wilayah garis pantai hingga ke laut lepas. Selanjutnya kapal-kapal tersebut diharapkan mampu melakukan tugas pengamanan batas wilayah perairan negara republik Indonesia, penegakan kedaulatan dan menjaga misi perdamaian.

Guna mendukung penguatan sistem pertahanan nasional, perlu dibuat Kebijakan atau regulasi yang mendukung sistem pertahanan yakni   1) Kebijakan produksi; Konsistensi pengadaan alutsista hasil produksi dalam negeri (BUMNIP & BUMS), program offset, r&d dan alih teknologi, penataan struktur industri pertahanan, 2) Kebijakan pembiayaan dan insentif fiskal; mekanisme pembiayaan, 3) Kebijakan penyehatan korporasi BUMNIP; penyehatan cash flow dan neraca BUMNIP, penataan organisasi BUMNIP, peningkatan kemampuan SDM BUMNIP serta 4) Kebijakan pengadaan barang dan jasa; mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Perwakilan asosiasi Industri perkapalan nasional yang juga hadir pada workshop tersebut pada prinsipnya setuju berkontribusi membangun berbagai jenis kapal yang dibutuhkan oleh pemerintah, dan sangat mendukung diterapkannya berbagai kebijakan dan regulasi yang kondusif. Sehingga bukan saja kedaulatan negara terhadap wilayahnya akan meningkat, tetapi dampak positif ekonomis yang timbul akibat keberpihakan pemerintah terhadap industri galangan kapal nasional akan mampu menumbuhkan berbagai industri komponen lokal dan menyerap cukup banyak tenaga kerja. Dari sisi pemerintah, Kementerian Perindustrian sangat diharapkan ikut membantu mewujudkan kebijakan  dan regulasi, khususnya dalam penataan aspek industrinya.

Berkairan dengan industri perkapalan nasional, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Iskendar pada kesempatan tersebut menjelaskan tentang pentingnya mewujudkan produk industri perkapalan nasional dalam kerangka sistem inovasi nasional secara terintegrasi. Oleh karena itu masing-masing pihak pelaku kepentingan yang terlibat harus sepakat untuk tetap komit dan konsisten memproritaskan pendayagunaan produk buatan dalam negeri untuk mendukung kebutuhan hankam.

Hadir di dalam workshop tersebut Ketua Umum IPERINDO, Perwakilan Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Deputi Kepala BPPT Bidang TIRBR, Iskendar, Ketua Umum BKTK Persatuan Insinyur Indonesia, Perwakilan Instansi terkait tugas hankam, Perwakilan Perguruan Tinggi, serta para perekayasa BPPT. (SYRA/humas)