5100
Hits

Enam Peran BPPT Dorong Kemandirian Nasional

Administrator
21 Sep 2017
Layanan Info Publik

 

Lebih lanjut terkait peran tersebut Kepala Biro Sumberdaya Manusia dan Organisasi BPPT, Suratna menyampaikan bahwa enam peran BPPT, intinya adalah melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi, yang merupakan tugas pokok BPPT untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi di berbagai bidang.

Suratna yang juga mewakili Sekretaris Utama dalam pembahasan khusus Enam Peran BPPT dan RUU SISNAS IPTEK kemudian mengemukakan bahwa saat ini teknologi telah mendapat perhatian khusus dari pemangku kepentingan. Untuk itu peran BPPT perlu diperkuat dengan adanya undang-undang khusus sebagai landasan yang kuat terkait peran dan kewenangan BPPT.

Diuraikan lebih lanjut oleh Suratna, Peran BPPT ini diusulkan masuk ke dalam RUU Sisnas Iptek dengan dua kata kunci yakni Pengkajian dan Penerapan. dalam hal Pengkajian, BPPT memiliki peran kerekayasaan , kliring teknologi dan audit teknologi. Selanjutnya untuk hal Penerapan, peran BPPT adalah alih teknologi, intermediasi teknologi, serta difusi dan komersialisasi teknologi.

“Peran inovasi teknologi dibutuhkan sebagai pengungkit kemandirian nasional, untuk itu harus dianggap sebagai kewajiban dan butuh keberpihakan. Hal ini sangat penting supaya bangsa kita mampu meningkat daya saing dan mengurangi ketergantungan pada produk asing,” paparnya dalam pembahasan yang juga mengundang beberapa tokoh senior BPPT yang digelar di Ruang Rapat Biro Hukum Kerjasama dan Humas BPPT, Jakarta (20/9).

 

Enam Peran BPPT

Di tempat yang sama, Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Humas BPPT Ardi Matutu menyebut bahwa Enam Peran BPPT ini telah diatur dalam Keputusan Kepala BPPT No. 84 Tahun 2017. Dijelaskan lebih lanjut oleh Ardi bahwa Keputusan Tentang Penetapan Enam Peran BPPT adalah sebagai berikut;  Kerekayasaan, adalah kegiatan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bentuk desain / rancangh bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan / atau proses produksi yang lebih baik dan / atau efisien dengan mempertimbangankan keterpaduan sudut pandang dan / atau konteks teknikal  , fungsional , bisnis , social budaya , dan estetika.

Peran kedua, Kliring Teknologi, adalah proses penyaringan kelayakan atau suatu Teknologi melalui kegiatan Pengkajian untuk menilai atau mengetahui dampak dari penerapannya pada suatu kondisi tertentu.

Audit Teknologi yang menjadi peran ketiga, diurai Ardi yaitu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluiasi bukti secara obyektif terhadap asset teknologi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi dengan kriteria dan / atau standar yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pengguna yang bersangkutan.

Keempat,  Difusi dan Komersialisasi yaitu kegiatan penyebarluasan informasi dan / atau promosi tentang suatu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemuannya dan / atau pihak- pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.

Peran penting kelima lanjut Ardi Alih Teknologi, yakni pengalihan kemampuan menguasai dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atar lembaga, atau orang, baik yang sama-sama berada didalam negeri, maupun yang berasal dari luar negeri kedalam negeri dan sebaliknya.

"Terakhir adalah Intermediasi, yang merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya Inovasi antara Investor dengan calon pengguna teknologi atau alih teknologi antara pihak kepada pengguna.

 

“Melalui enam peran BPPT dan RUU Sisnas Iptek ini diharapkan peran inovasi teknologi semakin strategis, serta dibutuhkan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan Indonesia,” pungkasnya. (Humas/HMP)