3504
Hits

Hadiri Dialog Bersama Menristekdikti, Kepala BPPT Yakin UU SISNAS IPTEK Perkuat Peran LITBANGJIRAP Dalam Pembangunan Nasional

Administrator
15 Oct 2019
Layanan Info Publik

Kepala BPPT Hammam Riza hadiri acara Silaturahmi dan Dialog Antara Menteri Riset Teknologi dan Pendikan Tinggi (Menristekdikti) Dengan Para Peneliti dan Perekayasa di Auditorium B.J. Habibie, Jakarta, Senin (14/10). Acara dilangsukan untuk menginformasikan produk legislasi yang baru saja disahkan oleh DPR RI, yakni UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU SISNAS IPTEK).

 

Menristekdikti Mohamad Nasir dalam paparannya mengatakan baru kali ini dalam sejarah Indonesia merdeka, ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan landasan kebijakan dalam pembangunan nasional, dan itu semua diperkuat dengan UU SISNAS IPTEK yang telah disepakati bersama.

 

“Harapannya dengan adanya UU SISNAS IPTEK ini pengembangan ekosistem riset dapat semakin kuat, dan fokus penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) dapat menghasilkan produk inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Menteri Nasir.

 

Kepala BPPT Hammam Riza juga mengatakan UU SISNAS IPTEK merupakan langkah awal untuk menciptakan lompatan kemajuan bagi Bangsa Indonesia.

 

"UU SISNAS IPTEK merupakan tonggak sejarah kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Dengan Undang-undang tersebut, pengambilan kebijakan pembangunan nasional akan memerhatikan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi," jelasnya.

 

Hammam juga menuturkan bahwa adanya Undang-undang ini juga berarti, untuk pertama kalinya hasil inovasi dan teknologi anak bangsa akan dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan.

 

"Selama ini kaji terap teknologi dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional, hanya dijadikan rekomendasi saja. Setelah Undang-undang Sisnas Iptek ini ada, maka kaji terap teknologi akan dijadikan salah satu dasar dalam perumusan kebijakan. Hal ini tentu akan meningkatkan daya saing dan  kemandirian bangsa," papar Hammam.

 

Kehadiran UU SISNAS IPTEK juga menegaskan 7 peran BPPT, yakni perekayasaan, kliring teknologi, audit teknologi, alih teknologi, intermediasi, difusi, dan komersialisasi iptek.

 

“Dalam memperkuat peran tersebut, BPPT saat ini sedang menyusun peraturan atau pedoman jabatan fungsional perekayasa, dalam hal ini merevisi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik (Menteri PAN-RB) mengenai jabatan fungsional perekayasa berserta turunannya,” detil Hammam.

 

Undang-undang yang dimaksud di atas adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU SISNAS IPTEK), Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara, dan turunannya yakni Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

 

“Semoga dengan adanya revisi Permenpan Perekayasa mampu memperluas kegiatan perekaysaan selaras dengan UU SISNAS IPTEK, dan mampu memaksimalkan peran perekaysaan dalam menghela pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” tutup Hammam.

 

Sebagai informasi acara ini juga dilakukan penyerahan Produk Legilasi (UU SISNA IPTEK) oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti Muhammad Dimyati, kepada Kepala BPPT, Kepala LIPI, Kepala Bapeten, Kepala Lapan, dan perwakilan LPNK lainnya di bawah koordinasi Kemenristekdikti. Acara juga dilanjutkan dengan dialog interaktif dengan perwakilan Peneliti dan Perekayasa dari beragam instansi. (Humas/HMP)