6198
Hits

INOVASI TEKNOLOGI AGAR PEMILU ELEKTRONIK BERJALAN EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Administrator
22 Sep 2011
Layanan Info Publik

Sebagai upaya mendukung e-voting, lanjutnya, BPPT saat ini telah menciptakan prototipe yang sudah di uji coba atau disimulasikan di sejumlah daerah seperti Pandegelang, Tangerang Selatan, Banda Aceh, Tegal, Gorontalo, dan Pasuruan. Di beberapa negara maju maupun berkembang pun teknologi e-voting telah banyak digunakan karena dapat membantu mempercepat waktu proses pemungutan dan perhitungan suara serta mengurangi resiko kesalahan dalam proses, jelas Marzan.

Senada dengan kepala BPPT, terkait dengan teknologi inovasi e-voting, Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata mengatakan bahwa bagaimana pun pemilu elektronik tidak lepas dari teknologi yang merupakan hasil dari inovasi. Meskipun,  teknologi  inovasi daya saing Indonesia kita tetap di posisi 36 sama seperti tahun sebelumnya. Hanya saja teknologi readiness menurun di posisi 94 sedangkan di tahun lalu menempati posisi 91, inilah yang menjadi tantangan bangsa, imbuhnya.

Suharna berpandangan, acara tersebut merupakan kesempatan yang memungkinkan dalam membangun kerjasama antar berbagai kementerian lembaga dan dunia usaha untuk meningkatkan kembali daya saing bangsa. Dengan cara merumuskan rekomendasi teknologi apa yang diperlukan dengan merangkul para inovator-inovator sehingga dapat menciptakan produk-produk inovasi yang diharapkan mampu meningkatkan dayasaing bangsa.

Dialog nasional ini merupakan kali kedua diadakan BPPT. Menurut Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT, Hammam Riza, Dialog Nasional tersebut mencoba mengkaji dari berbagai aspek mengenai pemanfaatan e-voting baik dari komponen utama maupun pendukung dalam rangka meningkatkan inovasi produk nasional untuk digunakan pada pemilu elektronik di Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, sambungnya maka dialog ini secara khusus akan membahas beberapa aspek yang terkait dengan kebijakan, pengawasan, teknologi dan pengalaman  yang menyangkut grand desaign, pembiayaan, kesiapan infrastruktur,  resiko kecurangan, kelemahan dan keberhasilan pemilu, pemanafaatan e-voting, teknologi hardware dan software, pemanfaatan SIAK dan e-KTP,  dan terpenting aturan dan regulasinya.

Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kemeterian Dalam Negeri, Irman mengungkapkan ide e-voting sudah dilaksanakan di Kabupaten Jembrana untuk pemilihan tingkat kepala desa. Selanjutnya ide tersebut akan dikembangkan pada e-voting pemilihan umum tingkat nasional. Oleh karena itu Kemendagri mencoba mencermati kondisi disetiap daerah dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menuju e-voting agar dapat segera dilaksanakan dalam  waktu yang relatif singkat, jelas Irman.

Dalam hal ini, Kemendagri berpandangan pelaksanaan e-voting di Indonesia perlu dilakukan secara bertahap, dikarenakan kondisi antar daerah saling berbeda dari segi SDM maupun kesiapan infrastruktur. Intinya dari pihak Kemendagri menyarankan lebih baik e-voting dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan masing-masing daerah mengenai kesiapan teknologi, SDM, infrastruktur, pembiayaan serta kesiapan dari masyarakat sebagai pemilih, paparnya.

Setelah itu, lanjutnya, satu hal yang terpenting adalah payung hukum. Menurutnya, tanpa adanya payung hukum, resiko konsekuensi pelaksanaan e-voting semakin simpang siur.  Sehingga sebaiknya langkah selanjutnya pemerintah harus segera menyusun dan menetapkan regulasinya.

Kemudian, untuk mendukung percepatan dan efisiensi pelaksanaan e-voting dari aspek teknis, Kemendagri  menawarkan agar e-voting menggunakan SIAK. Selain itu,  program e-KTP juga sudah dimulai, selain merancang chip didalamnya,  juga sudah disiapkan elemen data didalam chip tersebut untuk dalam pemilu, sehingga tidak mungkin memeilih dua kali di TPS yang berbeda.

Melengkapi paparan Kepala BPPT, mengenai teknologi inovasi pemilu, Ketua KPU Hafiz Anshary berpandangan inovasi pemilu harus menuju pada 6 hal penting, yaitu pemilu harus mudah bagi penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemilih. Selain itu pembiayaannya harus murah, pelaksanaan cepat artinya hasil resmi dari pemilu dapat diketahui paling lambat 30 hari, serta harus akurat dan transparansi.

Hal terpenting yang harus diwujudkan jika kita mau menciptakan inovasi pemilu dari teknologi inovasi pemilu, harus mengutamakan unsur keterpercayaan dari masyarakat, sehingga kajian yang harus diperhatikan mencakup aspek teknis/ teknologinya, payung hukum dan ekonomi termasuk harga, distribusi pemeliharaan dan SDM, ucap Hafiz.

Dengan demikian, kata Hafiz, hal-hal tersebutlah upaya kita menuju pemilu yang lebih baik dimasa mendatang demi mewujudkan cita-cita bangsa, hanya saja masalahnya kapan kita mulai dimana kita mulai dan bagaimana kita mulai. Intinya, KPU setuju dan sangat berharap pemilu elektronik dapat segera dilaksanaka, tegasnya. (KYRAS/humas)