7959
Hits

KEPERCAYAAN DAN KEBERPIHAKAN PADA INDUSTRI DALAM NEGERI

‚Dalam pelaksanaannya, peran pemerintah perlu mendapat dukungan dari swasta. Namun pada kenyataannya, peran industri dalam negeri masih belum optimal seperti pada program pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW tahap 1. Bisa dikatakan bahwa peran industri tersebut masih jauh dari yang diharapkan‚, kata Kepala BPPT Marzan A Iskandar pada acara Breakfast Meeting Strategi dan Rencana Aksi Pencapaian Optimalisasi Peran Industri Dalam Negeri Pada PLTU Skala Kecil, di BPPT, Selasa (13/04).

Untuk mengoptimalisasikan peran industri dalam negeri, perlu diperkuat kolaborasi sinergis para pemangku kepentingan dalam suatu Sistem Inovasi Nasional (SIN). ‚Selama ini, SIN menjadi pegangan kami di BPPT dalam menyusun rencana kerja. Melalui diagram SIN ini pulalah kita bisa melihat apabila terjadi ketidakberesan dalam sistem kerja‚, lanjut Marzan.

SIN yang diterapkan dalam program PLTU, dipengaruhi oleh demand yang muncul dari sisi konsumen seperti PLN, IPP, Pemda, Industri Proses dan juga dari produsen seperti perusahaan Engineering, Procurement and Construction (EPC) Nasional. Sementara sistem yang dapat memprovide demand ini adalah sistem politik, sistem pendidikan dan Litbang, serta sistem industri baik industri manufaktur komponen utama, industri manufaktur komponen pendukung, maupun IKM manufaktur dan permesinan.

Kesemua sistem tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang saling berhubungan. Tentunya, dalam prakteknya dibutuhkan suatu proses yang dapat menjembatani antara politik, pendidikan, litbang dan industri. ‚BPPT dapat melakukan peran intermediasi dalam menjembatani kebutuhan antar berbagai pihak dalam SIN. Yang diperlukan saat ini adalah budaya keterbukaan dan kepercayaan terhadap produk dalam negeri. Dengan itu, akan mendorong tumbuhkembangnya inovasi dan kewirausahan dalam negeri, dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing industri nasional‚, tambahnya.

Selain mempunyai peran Intermediasi, BPPT juga memiliki empat peran lainnya, seperti (1) Technology Clearing House (TCH) untuk mengoptimalisasi peran industri dalam negeri dan peningkatan terhadap TKDN, (2) Audit teknologi dalam menilai kemampuan industri dalam negeri dan besaran TKDN infrastruktur yang akan dibangun, (3) Mengkaji permasalahan dan solusi alternatif terkait dengan kebijakan peningkatan peran industri dalam negeri, dan (4) Mencarikan solusi teknologi untuk meningkatkan daya saing.

‚Kesempatan ini merupakan momentum emas untuk industri dalam negeri mewujudkan impian menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan membangun PLTU Skala Kecil Merah Putih yang telah dirintis sejak tahun 2004. Dua kata kunci agar kemampuan rancang bangun PLTU merah putih segera dapat direalisasikan, Kepercayaan dan Keberpihakan‚, jelas Marzan.

Acara yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala BPPT tersebut turut dihadiri oleh Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka (ILMTA) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Direktur PT Rekadaya Elektrika, Direktur PT Dirgantara Indonesia (PT DI), Perwakilan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pusat, Direktur PT Rekayasa Industri (PT Rekin), Perwakilan PT Dinamika Energitama Nusantara (DEN) dan Perwakilan PT PINDAD. (KYRAS/humas)