3797
Hits

KONGRES TEKNOLOGI NASIONAL 2016, Lahirkan Rekomendasi untuk Dorong Indonesia Wujudkan Poros Maritim

Administrator
27 Jul 2016
Layanan Info Publik

 

Lebih lanjut Unggul mengungkap bahwa roadmap yang direkomendasikan berisi rencana induk pengembangan industri maritim nasional. "Potensi kemaritiman Indonesia sangat banyak. Lautan luas selain sebagai sumber pangan protein dari ikan, juga memiliki potensi untuk di eksplorasi menjadi sumberdaya migas. Potensi lain yang belum banyak disentuh adalah konsep wisata berbasis kemaritiman,"  jelasnya di Auditorium BPPT, Jakarta.

 

Hal utama yang  menjadi rekomendasi Kongres Teknologi Nasional 2016 tegas Unggul, adalah mendorong Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. “Untuk mewujudkan cita Indonesia menjadi poros maritim,  tentu harus didukung infrastruktur yang kuat. Yang paling penting adalah kita harus melaksanakan penguatan dalam sektor industri transportasi laut, jasa maritim dan pelabuhan,” tegasnya.

 

 

Berikut selengkapnya mengenai Rekomendasi di bidang maritim, yang menjadi hasil Kongres Teknologi Nasional 2016.

 

Rekomendasi dalam hal Kelautan

 

1.  Dalam konsep benua maritim, kelautan harus dipandang sebagai satu kesatuan entitas  ruang (spatial). Berdasarkan paradigma ini, industri kelautan bisa berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi maritim. Tidak hanya bertumpu pada industri perikanan, tetapi juga sebagai tempat tumbuhnya emerging industries seperti   industri migas laut dalam,  pengembangan ruang laut sebagai infrastruktur penghubung sistem komunikasi, jaringan listrik dan pipa distribusi gas, serta yang paling menjanjikan Industri Wisata Maritim.

2.  Untuk menemukan sumber-sumber ekonomi baru kelautan (mineral laut, bioteknologi, biofarmakologi, ikan laut dalam, dsb.) termasuk jasa-jasa kelautan, diperlukan adanya dukungan dan inovasi teknologi survey, observasi, inventarisasi dan explorasi laut.

3. Optimasi industri perikanan tangkap yang pada suatu saat akan mencapai titik keseimbangan supply-demand (potensi lestari), agar berkelanjutan harus difokuskan pada peningkatan nilai tambah  melalui hilirisasi.

4.  Teknologi mitigasi bencana seperti tsunami dan juga yang diakibatkan oleh perubahan iklim global harus terus dikembangkan dan diterapkan dalam rangka mengurangi potensi kerugian ekonomi  nasional.

 

 

Rekomendasi dalam hal Kepelabuhanan:

 

 

1.    Pada program tol laut dalam konteks Benua Maritim, transportasi laut harus menjadi moda transportasi utama sistem logistik yang terintegrasi dengan short sea shipping, inland water way serta interkoneksi antar moda.

2.    Salah satu prasarana utama sistem transportasi laut adalah pelabuhan, dimana hingga saat ini tingkat keberhasilan pembangunannya di Indonesia masih rendah. Diperlukan standarisasi proses perencanaan, perancangan maupun metode konstruksi, termasuk di dalamnya pelaksanaan uji model fisik maupun uji model numerik.

3.    Sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelabuhan, “teknologi pelabuhan laut dalam” perlu dikuasai dengan memperhitungkan pengaruh sea level rise akibat Climate Change untuk memperpanjang usia pakai fasilitas pelabuhan.

4.    Untuk menunjang pariwisata maritim sebagai pilar utama ekonomi Indonesia masa depan, perlu dikembangkan pelabuhan wisata yang ramah lingkungan (green ecoport) untuk melayani kapal pesiar, cruise dan yacht.

5.    Menghadapi persaingan pada era MEA dan agar pelabuhan Indonesia dapat menjadi  hub utama di kawasan ASEAN, maka perlu  dikembangkan dan diterapkan inovasi teknologi dalam tata kelola pelabuhan, serta fasilitas (utamanya untuk bongkar muat), dengan TKDN optimum untuk  meminimalkan waiting time dan dwelling time.

 

 

Rekomendasi dalam hal Perkapalan:

 

 

1.   Program Pemerintah dalam pengadaan kapal negara 2015-2019 harus dijadikan dasar awal pembuatan Rencana Umum Pengembangan Industi Perkapalan (RUPIP) yang dapat dijadikan acuan dan momentum Industri perkapalan nasional tumbuh kembali dengan  target jangka panjang masuk dalam 10 besar dunia pada tahun 2040.

2.   Selanjutnya berdasarkan RUPIP diatas, perlu dilakukan revitalisasi galangan kapal nasional untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi melalui aliansi global, serta klasterisasi industri dan focus produk.

3.  Pada tahap technology development phase diperlukan adanya standarisasi desain kapal. Lebih lanjut pada Engineering Manufacturing phase diperlukan teknologi produksi yang sesuai dengan konsep klasterisasi.

4.  Dalam rangka meningkatkan TKDN komponen kapal (saat ini hanya ≈ 20%) perlu ada “campur tangan pemerintah” dalam inovasi produk komponen kapal dan/juga termasuk standarisasi dan sertifikasi invensi hasil R&D Industri komponen kapal.

 (Humas/HMP)