6270
Hits

Langkah Cerdas Penerapan E-Voting, Menuju Pemilihan Akuntabel dan Transparan

 

Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengakomodasi e-voting, sistem itu harus dipercaya publik. Untuk bisa dipercaya, sistem e-voting membutuhkan uji publik dengan memberikan pemahaman serta pengertian. Data kependudukan yang terekam secara jaringan juga merupakan aspek terlaksananya e-voting.

 

Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi dan Material (TIEM) Hamman Riza, saat membuka Workshop Penerapan E-Voting Dalam Pilkades Dan Pilkada di Denpasar (26/11), mengatakan bahwa e-voting merupakan sebuah keniscayaan.

 

“Sebagai lembaga kaji terap teknologi, BPPT memiliki program e-voting sebagai prioritas nasional. Dalam penerapannya, tidak hanya aspek teknologinya yang kita kaji, namun juga seluruh aspek yang akan bersinggungan dengan penggunaan teknologi tersebut,” ujar Hammam.

 

Mengenai strategi apa yang tepat digunakan untuk menuju e-voting,  Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT, Andrari Grahitandaru menjelaskan bahwa ada beberapa poin yang perlu disiapkan agar pelaksanaan e-voting berjalan dengan baik. “Pertama adalah menyiapkan rancangan kebijakan mengenai pelaksanaan e-voting. Kedua, menyiapkan peralatan dengan spesifikasi yang mendukung. Ketiga, melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait,” terangnya.

 

Lebih jauh Andrari juga menerangkan, sosialisasi dan simulasi penerapan e-voting juga menjadi langkah penting yang tidak bisa diabaikan. “Dengan membentuk organisasi penyelenggara pemilihan dengan e-voting dan mengadakan Training of Trainers (TOT) kepada tim teknis e-Voting, akan memperlancar pelaksanaan pemilihan dengan metode e-voting,” ucapnya.

 

Sampai saat ini, BPPT telah mengujicoba e-Voting pada pemilihan kepala desa di 13 desa yang tersebar di Jawa, Bali dan Sumatera. Hasilnya, masyarakat  tidak menemui kesulitan untuk menggunakan alat itu.  Sebagai lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang kaji terap teknologi, BPPT  akan terus mendorong pelaksanaan reformasi tata kelola pemilu di Indonesia. 

 

“Dengan metode e-voting, BPPT berkeinginan pemilu di Indonesia terselenggara dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kecepatan dan akurasi dalam penyampaian data-datanya. Demi Indonesia yang demokratis dan berkualitas,” pungkas Hammam. (jp/sy/humas)