4905
Hits

Pelantikan Pengurus HIMPERINDO Cabang LAPAN

Administrator
29 Apr 2019
Layanan Info Publik

Kepengurusan Himpunan Perekayasa Indonesia (HIMPERINDO) Cabang LAPAN telah dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Pusat HIMPERINDO Dr. Ir. I Nyoman Jujur,M.Eng pada tanggal 25 April 2019.  

HIMPERINDO cabang LAPAN merupakan kepengurusan cabang yang pertama dibentuk dengan jumlah perekayasa ke-4 setelah BPPT, KKP dan ESDM. Ketua pengurus HIMPERINDO Cabang LAPAN adalah Drs. Afif Budiyono, M.T., wakil ketua Drs. Mahmud, sekretaris Ayom Padminto, M.T., Bendahara Ir. Arum Tjahyaningsih, M.SI.

Kepala LAPAN Prof Thomas Djamaluddin sangat mendukung terbentuknya HIMPERINDO Cabang LAPAN agar organisasi profesi ini dapat mendukung pencapaian keunggulan kompetensi para Perekayasa yang lebih profesional serta dapat memberikan pelayanan teknologi yang lebih baik.

Dalam sambutannya Kepala LAPAN mengapresiasi tata kerja perekeyasaan yaitu kerja TIM untuk mencapai sasaran program/kegiatan serta produk.  “Untuk mencapai target produk perekayasaan litbang penerbangan dan antariksa diharapkan para peneliti juga terlibat dalam struktur tim perekayasa”, ujar Kepala LAPAN. 

LAPAN pada tahun ini akan memiliki 7 pusat teknis yang menjadi pusat unggulan iptek, hal ini sejalan dengan visi LAPAN sebagai pusat unggulan dibidang penerbangan dan antariksa. Untuk mewujudkannya perekayasa dituntut tidak hanya menguasasi teknologi namun juga memahami Hak Kekayaan Intelektual (HKI), publikasi, dan layanan diseminasi.

Prof Thomas menjelaskan bahwa “ saat ini jumlah jabatan fungsional perekayasa terbanyak nomer 2 setelah peneliti, LAPAN akan terus melakukan coaching clinic untuk memberikan pengetahuan tambahan yang diperlukan bagi pejabat fungsional perekayasa”, jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat HIMPERINDO menjelaskan sesuai PP No.11 Tahun 2017 bahwa setiap pejabat fungsional harus menjadi anggota dari organisasi profesi. Organisasi profesi tersebut mempunyai tugas untuk menyusun kode etik dan perilaku profesi, memberikan advokasi, memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

Diharapkan karya-karya perekayasaan berupa inovasi dapat lebih diintegrasikan antar Kementerian dan Lembaga, dipublikasikan dan dimanfaatkan secara luas baik di tingkat nasional maupun internasional.