6666
Hits

SOSIALISASIKAN E-VOTING, BPPT LAKUKAN SIMULASI PEMILUKADA DI PANDEGLANG

Dalam simulasi perangkat e-voting tersebut, peserta simulasi di kedua TPS tersebut diperkenankan untuk mencoba perangkat e-voting dengan cara menyentuh layar perangkat e-voting yang berisikan gambar atau foto yang tidak mencerminkan foto dan nama peserta pemilukada.

Simulasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan respon masyarakat terhadap penggunaan e-voting secara langsung. Kegiatan ini merupakan simulasi pertama yang dilakukan secara paralel dengan pemilukada yang sebenarnya. KPU Pandeglang sendiri menganggap bahwa e-voting merupakan keniscayaan dan mendukung penuh diadakannya simulasi tersebut.

Tampak terlihat bahwa peserta simulasi tidak mengalami kesulitan dalam penggunaan perangkat e-voting. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata waktu yang dibutuhkan peserta dibilik suara simulasi e-voting, yang hanya berkisar 6-45 detik.

Perangkat e-voting yang digunakan, terdiri dari papan suara elektronik untuk memilih calon serta perangkat layar sentuh untuk melakukan verifikasi terhadap pilihan dan menentukan calon yang dipilih. Setelah itu, akan tercetak hasil yang dipilih untuk kemudian dimasukkan dalam kotak suara yang dapat dijadikan bahan untuk proses audit.

Saat ini, BPPT sedang menyusun E-Voting System Requirement Specification dan Panduan Teknis Tata Kelola e-Voting yang akan menjadi acuan pengembangan sistem e-voting di Indonesia. Serangkaian kegiatan dilaksanakan untuk memperkenalkan gagasan e-voting kepada masyarakat dan memberikan panduan kerangka kerja teknologi e-voting serta manajemennya sampai kepada prosedur teknis setiap tahap.

Dalam penyelenggaraan e-voting, BPPT memegang amanat keputusan Mahkamah Konstitusi terkait e-voting yang menilai bahwa dalam Pasal 88 UU 32/2004, metode e-voting dapat dilaksanakan berdasarkan beberapa syarat antara lain tidak melanggar asas langsung umum bebas rahasia (luber) dan jujur adil.

Persyaratan penting lainnya yang harus dipenuhi adalah sosialisasi. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan kesiapan daerah dalam menerapkan metode e-voting baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak, serta kesiapan masyarakatnya. (KYRA/humas)