3574
Hits

TEKAN POPs DI INDONESIA, BPPT BERIKAN REKOMENDASI

Mengapa demikian? Karena dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa senyawa POPs memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia yang meliputi cacat lahir, kanker, dan tidak berfungsinya sistem imunitas dan reproduksi, serta dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh POPs, BPPT sebagai lembaga yang berperan dalam clearing house technology di Indonesia, memandang perlu adanya suatu kesepahaman bersama dari pihak terkait tentang penerapan teknologi, dalam rangka pengendalian senyawa-senyawa POPs. Untuk itu diadakanlah Working Group Discussion (WGD) yang membahas POPs secara detil, Selasa (8/02).

Dibahas dalam WGD tersebut bahwa secara umum isu POPs di Indonesia dapat terbagi menjadi tiga sektor, yaitu pangan, kesehatan dan industri. Pada sektor industri, prioritas Indonesia adalah menurunkan baku mutu dioksin dan furan limbah hasil industri.

Sementara pada sektor pangan (pertanian), masih banyaknya penggunaan pestisida oleh para petani serta faktor subsidi pemerintah yang baru diberikan untuk pupuk organik dan belum untuk pestisida organik, menyebabkan sulitnya penanganan dan pengelolaan POPs. Sedangkan pada sektor kesehatan, perlu memberikan informasi yang akurat mengenai bahan yang dikandung pada kemasan produk barang dan makanan sehingga konsumen dapat memiliki produk yang sehat dan tidak membahayakan.

WGD ini merupakan langkah awal dari komitmen BPPT untuk mengendalikan pencemaran POPs di Indonesia yang lebih menitikberatkan pada sektor pangan khususnya dalam mencari substitusi pestisida kimia dan penanganan lahan tercemar POPs.

Dengan demikian, WGD akan terus dilakukan dengan berbagai bahsan dalam rangka meemperbarui informasi hasil-hasil yang telah dicapai sebagai kemajuan National Implementation Plan (NIP), yang merupakan acuan pelaksanaan, pengelolaan dan penanganan POPs yang telah dirumuskan oleh KNLH -Kementerian Negara Lingkungan Hidup- sebagai focal point Indonesia, beserta stakeholder, tahun 2007 lalu. Penekanan revisi NIP adalah sejauh mana Indonesia sudah memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan konvensi Stockholm.

Kendala dan rekomendasi

Beberapa kendala dalam penyusunan revisi NIP tersebut antara lain sulitnya mendeteksi inventarisasi timbulan POPs di Indonesia, selain karena lemahnya akurasi informasi lokal, juga karena terbatasnya ketersediaan infrastruktur laboratorium terakreditasi sebagai sarana uji ilmiah.

Kendala lainnya yaitu alur penyebaran pestisida sebagai bahan terbesar yang mengandung POPs sulit terpantau di daerah, sehingga disinyalir pestisida ilegal yang dilarang digunakan masih di impor melalui pelabuhan-pelabuhan kecil dan diperdagangkan melalui merk dagang tidak resmi.

Dalam rangka revisi dan updating NIP tersebut, BPPT berusaha memberikan rekomendasi-rekomendasi, diantaranya rekomendasi alternatif substitusi pestisida kimia (senyawa yang biasa digunakan untuk membasmi kutu rambut), substitusi senyawa Poly Chlorirnated Biphenyl (PCB) (yang banyak digunakan dalam industri kelistrikan) dan teknologi disposal PCB (secara less combustion), pengendalian lepasan dioksin dan furan serta remediasi lahan tercemar POPs.

Hadir dalam acara, Sekretariat Komisi Pestisida Kementerian Pertanian, Kepala Bidang Pengelolaan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup, YLKI, LSM pemerhati POPs, perwakilan Direktur Pusat Teknologi Bioindustri BPPT, Balai Teknologi Lingkungan dan Asisten Deputi Legislasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kementerian Ristek. (SYRA/humas)