6837
Hits

WUJUDKAN KETAHANAN ENERGI MELALUI PANAS BUMI

‚Sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Presiden SBY, bahwa pada 2025, lima persen kebutuhan energi nasional disumbangkan dari energi geothermal, maka berbagai proyek pengembangan panas bumi diperlukan untuk mencapai target ini. Kami di Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi (PTKKE) BPPT turut berkontribusi dalam pengembangan potensi panas bumi Indonesia melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP)‚, terang Direktur Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi (PTKKE) BPPT, Arya Rezavidi saat dijumpai oleh redaksi di ruangannya, Senin (10/05).

PLTP yang dikembangkan oleh BPPT ini, menurut Arya, terdiri dari dua tipe yaitu PLTP Binary Cycle dan PLTP teknologi condensing turbine. ‚Untuk saat ini, BPPT fokus pada pengembangan teknologi pembangkit panas bumi skala kecil di bawah 10 MW. Tujuannya selain agar dapat menghasilkan teknologinya sendiri, kita juga ingin mengembangkan kemampuan industri manufaktur lokal. Dalam pengembangan PLTP ini kami bekerjasama dengan manufaktur lokal seperti PT Nusantara Turbin Propulsi (PT NTP) untuk pembuatan turbin dan dengan PT Pindad dalam pembuatan generator‚.

‚Untuk pengembangan PLTP Binary Cycle dengan kapasitas 1MW ditargetkan akan selesai pada tahun 2014, dengan tahapan prototipe 2KW pada 2008 dan pilot project 100KW tahun 2010, kemudian 1 MW pada tahun berikutnya. Sementara untuk pengembangan PLTP teknologi condensing turbine dengan kapasitas 3MW telah dimulai sejak tahun 2008 dan pada tahun 2013 akan dikembangkan hingga kapasitas 5MW‚, jelas Arya.

Berbicara mengenai penggunaan energi di Indonesia, Arya berpendapat bahwa penggunaan energi primer di Indonesia saat ini 50% berasal dari minyak bumi. Dengan kondisi ini, secara ketahanan energi tentunya sangat lemah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketahanan energi kita harus mempunyai jenis energi lain yang dapat dimanfaatkan, tanpa tergantung dengan satu jenis energi. ‚Dalam Keppres nomor 5 tahun 2006 disebutkan bahwa energi mix tidak boleh dititikberatkan pada minyak bumi, penggunaan minyak bumi maksimal hanya 20% saja, sisanya batubara, gas, termasuk juga energi terbarukan. Di dalam energi terbarukan inilah terdapat panas bumi yang targetnya adalah 5%‚.

‚Kendala dalam pengembangan potensi panas bumi sekarang ini adalah karena adanya kebijakan pemerintah yang kurang mendukung. Misalnya pengembang dalam panas bumi dianggap seperti pengembang dalam minyak bumi, jadi baru mulai mengembangkan sudah dikenai pajak. Padahal untuk invenstasi panas bumi ini resikonya sangat besar, apabila kita mengebor 10 kali, kemungkinan yang bagus hanya lima padahal biaya sekali pengeboran hampir $ 5 juta. Oleh karena itu seharusnya ada intensif pajak agar banyak pihak yang mau mengembangkan potensi panas bumi Indonesia‚, kata Arya.

Kendala lainnya, kata Arya, pengembang-pengembang yang dapat masuk dalam wilayah pengembangan potensi panas bumi ini hanya pengembang yang mepunyai modal besar. Oleh karena itu paling tidak pemerintah yang harus berinvestasi. ‚Seperti di Filipina, dengan jumlah potensi panas bumi yang lebih kecil dari Indonesia namun yang sudah dijadikan PLTP jauh lebih besar. Hal ini tentunya karena adanya invesasi dari pemerintah Filipina‚.

Menurut Arya, dalam usaha mencapai ketahanan energi tidak hanya berbicara pada teknologi. ‚Memang, kompetensi BPPT adalah dalam bidang teknologi, namun kita sadar bahwa untuk mengembangkan sesuatu seperti panas bumi tidak hanya sebatas pada teknologi saja, tetapi juga menyangkut kebijakan. Akhirnya BPPT juga harus bisa merekomendasikan hal-hal lain di luar kompetensi BPPT. Jadi, dalam pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi kita tidak hanya berbicara dari satu atau dua aspek saja, tapi harus secara holistik dari berbagai aspek‚.

‚Yang diperlukan disini adalah konsistensi dari pemerintah. Kebijakan yang mendukung pengembangan panas bumi sudah mulai ada, namun dalam pelaksanaannya tentu perlu adanya konsistensi dari pemerintah. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat secara keseluruhan‚, tegas Arya. (KYRA/humas)