Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

Lokakarya Biodiesel III Tahun 2013

SIARAN PERS
LOKAKARYA BIODIESEL III TAHUN 2013
“BIODIESEL SEBAGAI ENERGI HIJAU MENUJU KEMANDIRIAN ENERGI NASIONAL“
JAKARTA, AUDITORIUM BPPT, 23 OKTOBER 2013

          Pemerintah melalui kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menegaskan komitmen untuk mendorong percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), yaitu melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.25 tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Permen ESDM No.32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Peraturan ini mewajibkan peningkatan pemanfaatan biodiesel di sektor transportasi, industri, komersial dan pembangkit listrik. Kewajiban yang mulai dilaksanakan September 2013 ini, hingga akhir tahun ditargetkan dapat menghemat impor BBM jenis solar sebesar 1,3 juta kiloliter dan tahun 2014 sebesar 4,4 juta kiloliter. Perubahan ini juga diikuti oleh sosialisasi pemanfaatan biodiesel sampai B-10 melalui kementerian ESDM.

          Sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dalam bidang riset dan teknologi, BPPT berperan aktif dalam proses pembuatan rangkaian kebijakan tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan turut serta dalam program sosialisasi, promosi, dan advokasi tentang biodiesel. Realisasi dari pesan yang terkandung dalam Permen Biofuel tersebut menuntut peran aktif BPPT untuk melakukan pengembangan biodiesel yang merupakan bagian dari biofuel secara lebih luas dengan lingkup meliputi budidaya tanaman sumber bahan baku, teknologi proses, produk turunan dan kegunaannya, tata niaga, kebijakan terkait, sampai dengan dampak sosial ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan karena penggunaan energi alternatif biodiesel tersebut. Oleh karena itu, Lokakarya Pengembangan dan Perekayasaan Teknologi Biodiesel ini merupakan bagian dari upaya sosialisasi dan advokasi sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab profesi BPPT terkait dengan penggunaan dana anggaran kegiatan.

          Lokakarya Biodiesel I tahun 2010 menititik beratkan pada pembahasan kebijakan biodiesel nasional, tinjauan teknologi proses produksi biodiesel generasi I dan pengembangan kontrol kualitas hingga tinjauan operasional oleh para praktisi dan pihak swasta. Teknologi produksi biodiesel termasuk teknologi produksi generasi I, yaitu melalui reaksi esterifikasi dan atau transesterifikasi minyak nabati dengan sejumlah alkohol dan katalis asam/ basa menghasilkan biodiesel (alkil ester) dan produk samping berupa gliserol. Namun demikian, produksi biodiesel untuk generasi I umumnya menggunakan bahan baku yang juga merupakan sumber pangan sehingga seringkali menimbulkan pro dan kontra didalam masyarakat, disamping itu dari sisi kebijakan dan harga jual masih belum kompetitif dibanding minyak solar. Hal lain yang menjadi perhatian adalah teknik dan proses blending biodiesel yang sudah diterapkan pada beberapa SPBU, hasilnya masih memiliki kekurangan dalam kompatibilitasnya pada mesin diesel.

          Lokakarya Biodiesel II tahun 2011 mengambil topik tentang perkembangan rekayasa teknologi biodiesel dari generasi I hingga ke generasi II. Perkembangan teknologi berawal dari biodiesel generasi I, yaitu dengan mengkonversi minyak nabati menjadi biodiesel dengan by product gliserol. Disamping itu juga telah dikembangkan biodiesel melalui jalur hydrotreating yang menjadi bagian dari teknologi biodiesel generasi 1,5, sedangkan biodiesel generasi 2 lebih mengarah kepada pemanfaatan biomasa melalui berbagai proses seperti liquifaksi dan gasifikasi untuk menghasilkan produk seperti bahan bakar diesel, kerosin, dan premium. Perkembangan teknologi produksi biodiesel juga ditinjau dari sisi katalis yang cocok untuk meningkatkan konversi dan selektifitas produk. Rekayasa teknologi produksi biodiesel dibahas dengan mengundang beberapa pembicara yang berasal dari industri, praktisi, peneliti, dan akademisi untuk memaparkan berbagai hal yang telah dan akan dilakukan dalam pengembangan teknologi biodiesel generasi 1, 1,5 dan 2.

          Lokakarya Biodiesel III pada tahun 2013 ini mengambil tema “Biodiesel Sebagai Energi Hijau Menuju Kemandirian Energi Nasional” yang berusaha merajut dan mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) untuk duduk bersama membahas Biodiesel dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Sesi pertama membahas Kebijakan: Biodiesel dalam Perspektif Kebijakan Energi Nasional (ESDM), Indonesia Menjadi Jawara Energi Dunia (Medco Group), Peran Teknologi dalam Pemanfaatan Biodiesel Indonesia (BPPT), Quo Vadis Biodiesel (Ikabi), Kesiapan dan Strategi dalam Mendukung Kebijakan Penggunaan Biodiesel Terbaru (Aprobi). Sesi kedua membahas Teknis: Potensi Pengembangan Biodiesel (PTPN V), Pengalaman Biodiesel di Area Industri Kelapa Sawit (PT. AAL), Pengalaman Produksi dan Pemanfaatan Biodiesel di Area Pertambangan (PT. Adaro), Biodiesel dipandang dari ‘Kacamata’ Industri Otomotif (Gaikindo), Kebun Energi (BPPT).

          Konsep pembangunan Kebun Energi adalah dengan membuka perkebunan kelapa sawit seluas 10 juta ha (5% luas daratan wilayah NKRI) yang dikhususkan untuk produksi biodiesel. Kebun seluas itu akan menghasilkan 40 juta ton CPO/tahun yang dapat dikonversi menjadi biodiesel sebanyak 44,4 juta kiloliter/tahun atau setara 280 juta barrel/tahun atau 750 ribu barrel/hari. Program ini dilakukan secara bertahap selama 10 tahun sehingga tiap tahun dibuka kebun sawit seluas 1 juta ha sampai terpenuhi total 10 juta ha kebun. Program ini akan menghasilkan lapangan pekerjaan untuk 20 juta orang. Untuk menunjang program energi berkelanjutan di atas, BPPT telah mengembangkan sistem dry washing pada proses pemurnian produksi biodiesel yang menjadikan pabrik lebih ekonomis dan efisien.

          Hasil Lokakarya Biodiesel III 2013 ini diharapkan dapat memberi solusi untuk permasalahan biodiesel dari sisi kebijakan, tataniaga, bahan baku, produksi dan kualitas sehingga dapat mendorong percepatan pemanfaatan biodiesel di sektor transportasi, industri, komersial dan pembangkit listrik sebagai salah satu opsi mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi.

ASEAN CIO FORUM 2013

 

 

 

PRESS RELEASE

ASEAN CIO FORUM 2013

Shaping ASEAN Future through e-Leadership and Collaboration

 

Jakarta, 10 Juni 2013

 Chief Information Officer (CIO) adalah jabatan dalam organisasi bisnis, pemerintahan ataupun nirlaba yang mempunyai peran sebagai pemimpin dalam penyediaan informasi bagi kelangsungan hidup organisasi dalam rangka mencapai tujuannya.  CIO menjadi semakin vital di era informasi dimana eksistensi organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memperdayakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).  

CIO harus mampu memanfaatkan, memperluas, mentransformasikan dan mempelopori(Leverage, Expand, Transform and Pioneer)  penerapan TIK.  Peran dan tugas CIO adalah Memastikan Data dan Informasi dikelola dengan benar sebagai sumber referensi bagi pegawai dan pimpinan; Memastikan Tata kelola untuk Data dan Informasi telah sesuai dengan aturan dan teramankan; Mensosialisasikan pemanfaatan TIK bagi seluruh pelaksanaan kegiatan agar lebih efisien dan transparan; Menyakinkan keseluruh pegawai fungsi TIK sebagai ujung tombak transformasi bisnis; dan Menyusun kebijakan TIK dan meningkatkan  kapasitas infrastruktur TIK

Para CIO di wilayah ASEAN telah melaksanakan pertemuan ASEAN CIO Forum yang dipelopori oleh ASEAN Telecommunications Senior Officials Meeting (Telsom) dalam rangka implementasi Asean ICT master Plan 2015.  Pertemuan yang pertama tsb dilaksanakan pada tahun 2012 di Bangkok-Thailand dengan topik “ASEAN ICT master Plan 2015, sedangkan pertemuan yang kedua akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10-11 juni 2013 ini dengan tema “Shaping ASEAN Future Through e-Leadership and Collaboration” . 

Pelaksana pertemuan ASEAN CIO Forum yang ke-2 adalah BPPT dan Kementerian Kominfo serta sekretariat ASEAN di Jakarta.  Pertemuan ini akan diikuti oleh para delegasi CIO dari seluruh negara ASEAN yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei, Philipina, Laos, Vietnam, dan Myamar serta para pemerhati TIK baik ilmuwan, praktisi dan profesional di bidangnya sejumlah 400 peserta.

Perkembangan CIO di Indonesia pada satu dasawarsa ini telah membuktikan peran dan eksistensinya, bahwa dengan adanya CIO di sebuah organisasi baik Pemerintah maupun Korporasi telah terbukti meningkatkan peran, kapabilitas dan pengembangan TIK yang baik, terarah dan selaras ( allign ) dengan strategi bisnis dari organisasinya.

Maka melalui ASEAN CIO Forum 2013 ini, diharapkan adanya sinergi, koordinasi dan pertukaran keberhasilan antar CIO dari lembaga pemerintahan dan bisnis seluruh negara ASEAN melalui pendekatan best practice sharing.  Mengingat untuk 5 tahun kedepan tugas CIO semakin kompleks memerlukan perhatian khusus, seperti perkembangan perangkat TIK berbasis Cloud Computing untuk kolaberasi bisnis, Pengelolaan Big data untuk pembuat kebijakan (Decision making), Keamanan Informasi yang menjamin adanya confidential, Integrity dan Avaliabilty, serta adanya cyberwarfare yang menuntut pemikiran yang lebih luas.  

Acara ASEAN CIO forum akan dibuka oleh Menko Perekonomian Bpk. Hatta Rajasa dan pembicara kuncinya ada 3 menteri yaitu Menteri Kominfo, menteri PAN & RB dan menteri Riset dan teknologi.  Sedangkan untuk acara seminarnya terdiri dari 2 plenary discussion atau diskusi panel pada pagi hari untuk tgl 10 dan 11 Juni 2013 dengan pembicara para Profesional TIK negara ASEAN dan kepala pemerintahan daerah di Indonesia dengan topik pengalaman para pemda dalam mengelola TIK, kebijakan pembangunan TIK.  Selain itu juga,  dilaksanakan paralel track discussion yang dibagi dalam 3 topik untuk setiap harinya.

Pada akhir pertemuan tanggal 11 juni 2013 akan di deklarasikan suatu pernyataan sebagai Jakarta Statement yang berisi kerjasama pengelolaan TIK, kebijakan pertukaran informasi dan keamanan informasi antar anggota negara ASEAN, dan hasil diskusi selama 2 hari serta pelaksanaan pembentukan Asosiasi CIO yang difasilitasi oleh sekretariat ASEAN yang berfungsi sebagai organiasi permanen yang bertujuan untuk wadah pertukaran informasi dan berkoleberasi antar CIO di negara ASEAN.

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL WORKSHOP ON SATO UMI-GEMPITA SPL-GAPURA

PRESS RELEASE

INTERNATIONAL WORKSHOP ON SATO UMI-GEMPITA SPL-GAPURA

Konsep dan Model Baru Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Pesisir dan Kelautan Secara Berkelanjutan dengan Fokus Utama Budidaya Perikanan

Jakarta, 13-14 Maret 2013

Sumberdaya perikanan, pesisir dan laut merupakan sumberdaya yang sangat potensial, menjanjikan dan dapat dijadikan andalan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama nelayan. Di sisi lain, konsekuensi logis dari sumberdaya perikanan, pesisir dan laut sebagai sumberdaya milik bersama (common property) dan terbuka untuk umum (open acces) mengalami tekanan  pemanfaatan secara berlebihan melewati  daya dukung sumberdayanya (over exploitation) di hampir seluruh wilayah, terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan juga mulai terasa di wilayah Indonesia bagian Timur.

Adanya berbagai ancaman dan tekanan terhadap eksistensi  sumberdaya perikanan, pesisir dan lautan menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatannya belum seimbang dengan laju pemulihannya. Sebagai akibatnya, eksistensi sumberdayanya semakin terancam dan kemampuan daya dukungnya semakin menurun dalam penyediaan pangan.

Memahami adanya berbagai ancaman dan tantangan terhadap eksistensi sumberdaya alam secara global, saat ini telah berkembang berbagai konsep pengelolaan sumberdaya alam yang berinisiasi memperbaiki kondisi sumberdaya alam dan lingkungannya. Konsep yang diterapkan tidak hanya menjadikannya sebagai objek dari kegiatan manusia, tetapi menjadi subjek yang dibutuhkan manusia dan perlu dikelola dengan baik dan bijaksana. 

Sejalan dengan pemikiran tersebut, pengelolaan sumberdaya perikanan, pesisir dan laut hendaknya dilakukan  dengan menerapkan sistem dan teknologi secara harmonis dengan alam. Selain juga terintegrasi dan melibatkan masyarakat dengan memperhatikan sistem tata nilai serta kearifan lokalnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sesuai dengan potensi sumberdaya lokal yang tersedia.

Untuk membina hubungan harmonis dan saling menguntungkan antara manusia dengan alam (simbiose mutualistis), khususnya dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, pesisir dan lautan, pada tahun 2007 pemerintah Jepang telah mengimplementasikan suatu konsep pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana antara masyarakat yang tinggal disekitar hutan yang dikenal dengan SATO-YAMA yang diadopsi menjadi SATO-UMI, yaitu hubungan antara masyarakat pesisir dengan sumberdaya perikanan yang ada di wilayah pesisir dan laut.

SATO-UMI merupakan konsep pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dimana intervensi manusia dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah pesisir dan laut dapat meningkatkan produktivitas dan keragaman jenis sumberdaya perikanan. Dalam skala yang lebih luas, konsep dasar SATO-UMI dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan ketersediaan sumberdaya alam sebagai sumber pangan dengan menjaga stabilitas ekosistemnya.

Sejalan dengan paradigma yang berkembang secara global dalam menghadapi perubahan dan kerusakan lingkungan baik akibat eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan maupun akibat perubahan iklim dan pemanasan global, sudah saatnya Indonesia menerapkan konsep pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan keseimbang dan stabilitas sumberdaya alam dan lingkungannya seperti dalam konsep SATO UMI. 

Untuk itu perlu dikembangkan suatu konsep gerakan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan, pesisir dan kelautan secara bijaksana, seimbang, harmonis, terintegrasi  dan lebih produktif dengan melibatkan masyarakat secara aktif seperti dalam konsep GEMPITA-SPL (Gerakkan Masyarakat Peduli Kelestarian-Sumberdaya Perikanan, Pesisir dan Laut) atau SFiCoMS (Sustainable Utilization of Fisheries, Coastal and Marine Resources for Society) yang tengah dikembangkan BPPT. 

Konsep GEMPITA-SPL atau SFiCoMS bersama dengan konsep SATO UMI ini akan terus dikembangkan untuk mendukung kegiatan pembangunan sumberdaya perikanan, pesisir dan kelautan secara berkelanjutan, harmonis dan seimbang di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan seperti pengembangan dan pemasyarakatan teknologi produksi perikanan budidaya ramah lingkungan “Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA)”, berbasis sistem bioresirkulasi (biorecycle system) untuk lahan tambak terbengkalai (idle).  

Teknologi produksi IMTA tersebut telah diuji kaji di Pantai Utara Karawang untuk mendukung program  GAPURA (Gerakan Pembangunan Pantai Utara Jawa Barat) dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat. Dengan menerapkan konsep ini diharapkan sumberdaya perikanan dan lingkungannya,  khusus di wilayah pesisir yang telah rusak dapat pulih kembali, kaya akan keanekaragaman sumberdaya hayati, lebih produktif, seimbang dan harmonis serta dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk mensosialisasikan konsep pembangunan sumberdaya perikanan, pesisir dan kelautan secara seimbang dan berkelanjutan dengan menerapkan Konsep SATO UMI, GEMPITA-SPL/SFiCoMS dan GAPURA, perlu diselenggarakan workshop yang diikuti berbagai stakeholder seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Kantor Menteri Negara Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Pusat Riset Osenografi-LIPI, Dinas Perikanan dan Kelautan, Balai Budidaya Perikanan, Pengusaha Perikanan, tokoh masyarakat dan para pembudidaya serta stake holder terkait lainnya. 

Workshop dihadiri oleh Kepala BPPT, ahli SATO UMI dari Kyushu University Jepang, Prof. Tetsuo Yanagi, para ahli dari Jepang, Kanada, Amerika Serikat dan Indonesia. International Workshop on Sato Umi-Gempita SPL-Gapura terselenggara atas kerjasama Pusat Teknologi Produksi Pertanian (PTPP), Kedeputian Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (TAB) BPPT dengan PICES (North Pacific Marine Science Organization), MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan) dan FRA (Fisheries Research Agency of Japan).

Tujuan diadakannya workshop diantaranya untuk mesosialisasikan dan mendiseminasikan konsep terbaru pengelolaan sumberdaya perikanan, pesisir, kelautan dan budidaya perikanan secara berkelanjutan, produktif, seimbang dan harmoni untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya yang tersedia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan ekonomi daerah/negara. Menyusun dan  mengembangkan manual untuk mendesiminasikan  konsep, sistem  dan teknologi yang dapat diterapkan diberbagai daerah terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan, pesisir, kelautan dan budidaya perikanan berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa negara termasuk Indonesia. Serta mengkaji pengalaman dan pengetahuan ilmiah dari PICES yang dapat  diterapkan di Indonesia dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, pesisir dan kelautan serta budidaya perikanan secara berkelanjutan, produktif dan seimbang.

Hasil workshop diharapkan  dapat menginspirasi dan memberi semangat baru kepada para stake holder dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya perikanan, pesisir dan kelautan secara optimal, harmonis, produktif dan berkelanjutan untuk menjamin kesinambungan penyediaan pangan berbasis perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah atau negara.

 

Contact person:

  1. International :
  • Dr. Mitsutaku Makino (PICES, FRA-Japan)
  • Prof. Tetsuo Yanagi (Kyushu University, Japan)
  1. BPPT :
  • Dr. Listyani Wijayanti (Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi)
  • Ir. Nenie Yustiningsih, M.Sc, Direktur Pusat Teknologi Produksi Pertanian (PTPP)-BPPT
  • Prof. Dr. Ir. Suhendar I Sachoemar, Pengelola Program Sato Umi, GEMPITA-SPL, SFiCoMS-BPPT

 

Workshop on MCCOE Radar Meteorology in Indonesia

 

 

 

PRESS RELEASE

Workshop on MCCOE Radar Meteorology in Indonesia

- Progress on Weather Radar Technology and Its Applications to Societal Benefits -

Organized by BPPT and JAMSTEC

Tanggal               : 28 Februari 2013   

Lokasi                  : Jakarta, Indonesia     

Venue                  : Ruang Komisi Utama, Gedung Baru BPPT, Lt 3Floor.

                             Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat

Radar telah menjadi salah satu instrumen penting untuk observasi meteorologi dalam beberapa dekade terakhir. Dengan data beresolusi tinggi, kemampuan observasi real-time dan teknologi mutakhir dalam pendeteksian objek, membuat radar mampu diaplikasikan tidak hanya untuk studi meteorologi dan klimatologi, namun juga untuk sistem peringatan dini bencana, program ketahanan pangan, keselamatan transportasi dan lain-lain.

BPPT dan JAMSTEC telah bekerja sama selama lebih dari 12 tahun untuk meneliti variasi atmosfer menggunakan jaringan observasi radar di sepanjang ekuator benua maritime Indonesia, dalam proyek HARIMAU (Hydrometeorological Array for Intraseasonal-variation Monsoon AUtomonitoring) dan SATREPS-MCCOE (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development – Maritime Continent Center of Excellence). Jaringan observasi radar yang terdiri dari radar cuaca dan wind profiler telah terbukti bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang atmosfer di daerah tropis ekuator, yang juga berkontribusi besar untuk berbagai aspek komunitas sosial di Indonesia.

Tujuan dari workshop ini antara lain :

  1. Untuk menginformasikan status terkini dari jaringan observasi radar di benua maritim Indonesia
  2. Untuk mendiskusikan aplikasi dan hasil saintifik dari jaringan observasi radar dan kontribusinya bagi komunitas sosial di Indonesia

Untuk mendiskusikan dan mengajukan mekanisme koordinasi yang memungkinkan untuk mengelola dan mengembangkan jaringan observasi radar di benua maritim Indonesia.

 

 

 

FORUM PEREKAYASA NASIONAL

 

 

 

PRESS RELEASE

FORUM PEREKAYASA NASIONAL

Jakarta, 15 Mei 2013

Liberalisasi ekonomi global menuntut pasar kerja yang semakin ketat dan kompetitif. Gejala ini diwarnai oleh persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja. Pasar kerja dimasa yang akan datang lebih terspesialisasi pada bidang-bidang profesi dan kompetensi tertentu. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam hal ini aparatur sipil negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di pemerintahan. Dalam agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian PAN & RB, salah satunya adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia PNS melalui pembinaan di jabatan fungsional. Pada saat ini telah terdaftar lebih dari 114 jabatan fungsional untuk PNS yang telah diakui, yang diharapkan melakukan pembinaan kompetensi pegawai negeri dan meningkatkan keprofesionalan mereka melalui berbagai pelatihan dan uji kompetensi, dimana salah satunya adalah jabatan Fungsional  “Perekayasa”.

Kompetensi Perekayasa memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai bagian dari komponen pembangunan nasional Indonesia melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di berbagai sektor khususnya sektor industri. Para Perekayasa dituntut untuk mempunyai profesionalisme yang tinggi agar mampu mengantarkan industri nasional memiliki daya saing yang tinggi ditengah persaingan global. Untuk mewujudkan profesionalisme Perekayasa itu diperlukan acuan baku Standar Kompetensi Perekayasa, penerapan Kode Etik Perekayasa,pedoman Formasi Jabatan Perekayasa, pemberlakuan sistem Sertifikasi Perekayasa dan Uji Kompetensi, serta pengembangan Diklat Teknis berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM Perekayasa. Kesemuanya itu harus tercakup dalam sistem pembinaan Jabatan Fungsional Perekayasa.

BPPT sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa, memandang perlu untuk terus menyempurnakan sistem pembinaan karir Jabatan Fungsional Perekayasa ini. Penyempurnaan konsep sistem pembinaan karir Jabatan Fungsional Perekayasa ini bertujuan agar tercipta sistem tata kerja kerekayasaan yang lebih sistematis dan terukur kinerjanya, sehingga Perekayasa dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara lebih profesional dan pada akhirnya Jabatan Fungsional Perekayasa dapat lebih bermanfaat untuk menunjang rencana pembangunan nasional.

Ada 4 (empat) pertimbangan utama penyempurnaan sistem pembinaan karir Jabatan Fungsional Perekayasa :

  1. Saat ini, teknologi tidak hanya sebagai tools pada sistem produksi, tetapi merupakan competitive edges dari suatu industri dan bangsa. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perekayasa dengan kuantitas dan kualitas yang baik untuk mendukung peningkatan daya saing industri nasional maupun daya saing Indonesia sebagai suatu bangsa.
  2. Di era globalisasi saat ini, telah terjadi gejala masuknya engineer (perekayasa) asing bersertifikasi dengan standar internasional, sehingga diperlukan suatu acuan standar kompetensi perekayasa (engineer)dan sistem sertifikasinya yang berlaku secara nasional untuk melindungi perekayasa Indonesia.
  1. Adanya kekurangsempurnaan pada peraturan untuk pembinaan Jabatan Fungsional Perekayasa yang ada saat ini sehingga dirasakan adanya ketidakadilan (unfairness) dalam tata cara penilaiannya. Termasuk Peraturan di level Presiden, Menteri hingga petunjuk-petunjuk teknis yang ada.
  2. Amanat Undang–undang No. 18/2002 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang secara tegas memberikan peraturan-peraturan pengelolaan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (Iptek).

Tujuan dari kegiatan Forum Perekayasa Nasional ini adalah sebagai wahana untuk penyempurnaan sistem pembinaan Jabatan Fungsional Perekayasa.

Sasaran Forum Perekayasa Nasional ini adalah melakukan:

  • Evaluasi sistem pembinaan Jabatan Fungsional Perekayasa.
  • Memberi masukan untuk pembuatan Standar Kompetensi Perekayasa dan Kode Etik Perekayasa serta menyusun Pedoman Formasi Jabatan Perekayasa.
  • Persiapan pembentukan Sistem Komunikasi Perekayasa dan Organisasi Profesi Perekayasa.

 

 

 

 

 

 

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id