• 021 316 9534
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TEKNOLOGI DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

“Permasalahan gender memang sudah cukup lama menjadi isu bukan saja di Indonesia tetapi di dunia. Dan BPPT, merupakan salah satu lembaga yang didesain oleh pendahulunya untuk menjadi contoh bagaimana permasalahan gender bisa diatasi. Tidak ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki di lingkungan BPPT. Bahkan beberapa produk karya BPPT yang fenomenal dihasilkan oleh perekayasa perempuan, seperti pengembangan produk olahan jamur, pangan darurat dan fuelcell,” ungkap Kepala BPPT, Marzan A Iskandar saat penandatanganan MoU antara BPPT dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) mengenai Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan yang Responsif Gender dan Peduli Anak (27/12).

 

Kuncinya adalah pendidikan. Menurut Marzan, selama diberikan akses pendidikan yang sama, maka permasalahan gender akan menjadi kurang relevan. “Di lingkungan BPPT, dari jumlah karyawan sekitar 3000 orang, total pegawai perempuannya mencapai 659 orang atau 22,84%. Sementara itu total pejabat perempuan mencapai 305 orang atau 19,37%,” jelasnya.

Menurut Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar, BPPT merupakan lembaga ke-31 yang bekerjasama dengan KPP-PA dalam menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender. Kerjasama juga diperlukan agar Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang diamanatkan bisa dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga. Begitu juga dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 tahun 2012 yang mengamanatkan pelaksanaan anggaran yang responsif gender.

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, menurut Linda merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif dan akuntable oleh seluruh penduduk Indonesia. Penerapan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata.

“Sesuai data BPS pada 2009, jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 49,66%. Lalu apakah potensi ini akan menjadi solusi atau menjadi beban bagi pembangunan? Tentu kita harapkan semua menjadi solusi pembangunan, mendukung program pembangunan dan juga ikut berpartisipasi, bisa punya akses dan mendapatkan haknya dalam menikmati hasil-hasil pembangunan,” ungkapnya.

Terkait kerjasama KPP-PA dan BPPT, menurut Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT), Tatang A Taufik sejak 2009 lalu, kolaborasi dalam implementasi e-development di kota Pekalongan dalam mendorong literasi teknologi informasi dan komunikasi kaum wanita dan pengembangan telecenter pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, telah dilakukan di Pekalongan.

“Peranan perempuan dalam penguatan sistem inovasi akan semakin penting mulai dari peranannya sebagai penganjur kebijakan publik hingga dalam kemajuan inovasi, difusi dan proses pembelajaran. Pengintegrasian isu gender dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan dan program BPPT untuk dikembangkan dalam kerangka penguatan sistem inovasi di Indonesia, diharapkan dapat berpengaruh timbal balik baik dalam mendukung peran KPP-PA maupun keberhasilan program BPPT dalam pembangunan nasional,” jelas Tatang.

Kesepakatan bersama tersebut menurut Menteri PP-PA, merupakan langkah awal untuk mengembangkan mekanisme pembuatan kebijakan dan program terkait pengarusutamaan gender di BPPT. Diharapkan ke depannya dapat dikembangkan ide kreatif dan inovatif untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan isu gender di bidang penerapan teknologi melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. “Kami siap membantu memfasilitasi penguatan penyusunan program dan kegiatan maupun penganggaran dengan mengintegrasikan perspektif gender  di BPPT sebagai wujud konkrit dari kespekatan bersama ini,” tegas Linda.

“Kami ingin mendorong agar hasil penelitian dan pengkajian teknologi di BPPT pemanfaatannya dapat dirasakan bukan saja oleh masyarakat umum, tapi lebih detail yaitu untuk perempuan dan para penyandang disabilitas,” tutupnya. (SRA/humas)


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9534
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2019 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT