5064
Hits

BPPT Gelar Webinar Eksplorasi Mineral Laut Dalam Di Indonesia : Potensi, Kebijakan, Tantangan Dan Teknologi

Administrator
22 Jul 2021
Layanan Info Publik

BPPT sebagai  lembaga  Pemerintah yang  memiliki  peranan  penting  dalam  ekosistem  teknologi  menyakini  bahwa  bantuan  teknologi  yang  tepat  guna akan  dapat  mendorong temuan-temuan  baru  potensi  mineral  laut  dalam  di  Indonesia.  Suatu  langkah nyata  selaras  paradigma  mendukung  transisi  ekonomi  hijau  yang  berkelanjutan.

 

Berbagai  mineral  yang  ditemukan  di  dasar  laut  dalam  merupakan  suatu    kekayaan yang  sangat  bernilai  bagi  umat  manusia,  khususnya  mendukung  sasaran  masa depan  menuju  transisi  ke  ekonomi  hijau.  Secara  kolektif    kandungan  metal  yang sangat  berharga  diantaranya  tembaga,  mangan,  seng,  kobalt  dan  khususnya elemen  bumi  langka  (Rare  Earth  Elements  /REE)  berperan  penting dalam  teknologi  mutakhir.

 

Berangkat dari hal tersebut serta dalam rangka memperingati ulang  tahun yang  ke-43, BPPT melalui Balai  Teknologi  Survei Kelautan menggelar  webinar  dengan mengangkat  isu  aktual  penelitian  dan  eksplorasi  mineral  laut  dalam  di  Indonesia, dengan tema Eksplorasi  Mineral  Laut  Dalam  di  Indonesia:  Potensi, Kebijakan,  Tantangan  dan  Teknologi (22/7). 

 

Kepala BPPT Hammam Riza mengutarakan, mengapa mineral laut dalam menjadi sesuatu yang menarik dan penting. Hal ini sebagian besar disebabkan adanya kenyataan karena menipisnya deposit mineral terestrial untuk logam seperti tembaga, nikel, aluminium, mangan, seng, litium dan kobalt. Terlebih dengan meningkatnya permintaan logam ini untuk menghasilkan aplikasi atau produk berteknologi tinggi seperti smartphone dan teknologi hijau atau teknologi ramah lingkungan, seperti kendaraan elektrik, turbin angin, panel surya, baterai penyimpanan listrik dan lainnya.

 

Dikatakannya, dalam konteks penelitian dan inovasi terkait sumberdaya laut dalam khususnya dengan deposit mineral, banyak aspek yang perlu dipelajari selain eksplorasi pada akhirnya tentu eksploitasi/penambangan mineral laut dalam.  Saat ini dalam komunitas internasional pun masih dalam taraf eksplorasi.

Sebagai bagian dari upaya penguatan infrastruktur penelitian laut dalam, BPPT lanjut Hammam telah melakukan berbagai langkah peningkatan kemampuan infrastruktur riset berupa revitalisasi Kapal Riset Baruna Jaya dan berbagai peralatan pendukung. 

 

Di tahun 2020, Hammam menyebut BPPT telah melakukan revitalisasi terbatas pada KR. Baruna Jaya I dan III yang saat ini didedikasikan pada operasional survei untuk penguatan dan pengembangan tsunami early warning system di Indonesia, termasuk untuk pemetaan laut dalam untuk submisi ekstensi batas landas kontinen Indonesia dan untuk mendukung penentuan jalur kabel telekomunikasi bawah laut Palapa Ring.

 

Dalam perjalanannya,dengan kapal riset Baruna Jaya, BPPT telah beberapa kali terlibat dalam survei ilmiah bersama mitra dalam negeri maupun luar negeri untuk mengetahui potensi mineral laut dalam, ujarnya.

 

Dikesempatan yang sama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Ridwan Djamaluddin menyampaikan bahwa potensi eksplorasi mineral laut cukup meskipun bisa dikatakan belum begitu besar yang banyak dilakukan lebih kepada eksplorasi dan eksploitasi pasir laut.

 

Dalam upaya menggairahkan riset laut dalam termasuk eksplorasi mineral, tentu tidak terlepas dari landasan kebijakan sebagai dasar arah riset dan inovasi yang dilakukan melalui dasar hukum pengaturan mineral dasar laut.

 

Menurut Ridwan, Konvensi Hukum Laut Internasional (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS 1982) memberikan hak dan mengatur setiap negara pihak dari konvensi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam kawasan dasar laut internasional.

 

UNCLOS 1982 mengatur bahwa dasar laut internasional yang berada di luar yurisdiksi negara mana pun merupakan warisan bersama umat manusia yang harus dikelola secara bersama, merata, dan berkeadilan untuk seluruh umat manusia, urainya.

 

Selain itu Sebagai salah satu negara penghasil mineral utama dan sebagai satu dari banyak negara kepulauan yang zona maritimnya berseberangan atau berdampingan dengan kawasan dasar laut internasional dari dua samudera, Indonesia memiliki kepentingan yang sangat strategis terhadap aktivitas di the Area.

 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia belum memiliki kontrak eksplorasi atau eksploitasi di the Area. Selain itu, Indonesia juga berkepentingan guna memastikan berbagai aktivitas negara lain di the Area tidak akan berdampak negatif terhadap lingkungan perairan Indonesia, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang dapat dijadikan landasan bagi pemerintah Indonesia untuk mendapatkan hak pengelolaan di dasar laut internasional.

 

Ridwan berharap Indonesia harus segera berperan aktif dalam eksplorasi laut dalam melalui program kerja nasional eksplorasi mineral dasar laut yang terdiri dari basis data dan peta potensi mineral dasar laut Indonesia,

 

Penentuan prioritas program, skenario pengembangan dan pelaksanaan program secara terpadu serta pembagian peran antar Kementerian dan Lembaga serta Riset - Eksplorasi - Eksploitasi harus mengalir hingga ke muara, pungkasnya. (Humas BPPT)