6120
Hits

Deputi TIEM BPPT: Jaga Infrastruktur Kritis Nasional, Perlu Integrasi Kementerian/Lembaga  

 

 

Hammam kemudian menuturkan untuk memperkuat keamanan dan ketahanan infrastruktur kritis terhadap ancaman fisik dan siber, Pemerintah atau Kementerian/Lembaga terkait harus bekerjasama dengan pemilik infrastruktur kritis, pengelola dan operator serta para pakar dan praktisi siber untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengelola risiko dan memperkuat keamanan dan ketahanan infrastruktur kritis.

 

 

 

“Hal ini penting mengingat semua bahaya bisa berdampak melemahkan keamanan nasional, stabilitas ekonomi, kesehatan dan keselamatan masyarakat. Upaya ini akan dapat mengurangi kerentanan, meminimalkan konsekuensi, mengidentifikasi dan mencegah ancaman, dan mempercepat respon dan pemulihan jika terjadi serangan fisik dan cyber yang berkaitan dengan infrastruktur kritis,” tegasnya.

 

 

 

Lebih lanjut Hammam memberi ilustrasi serangan terhadap Iran pada reactor pengaya uranium Natanz, milik Iran pada tahun 2010. Dimana Programmable Logic Controller (PLC) yang digunakan untuk mengontrol pemisahan material nuklir diserang seolah-olah hanya sebagai kecelakaan biasa. Hammam menyebutnya sebagai salah satu serangan tercanggih yang disinyalir bukan dibuat oleh seorang hacker atau sekelompok hacker, tapi sudah melibatkan serangan gabungan dari multinegara terhadap Iran. Indonesia tambah Hammam dari saat itu berada pada peringkat kedua untuk jumlah komputer yang terinfeksi.

 

“Iran komputernya terinfeksi 58.85 sedangkan Indonesia 18.82. Betapa tinggi resiko cyber attack terhadap system SCADA dan Industrial Control System. Karena seringkali kita lupa bahwa system-sistem seperti itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan computer yang digunakan sehari-hari, memiliki system operasi dan perangkat lunak yang rentan terhadap serangan,” urai Hammam.

 

 

Oleh karenanya Hammam meminta agar pemegang kebijakan terkait menyadari dan terus memperkuat infrastruktur kritis  di Indonesia. Hammam kemudian menyarankan agar pihak terkait memiliki Critical Infrastructure Protection Plan untuk menghadapi serangan siber. “Hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus  dimiliki, baik pada tingkat negara ataupun spesifik pada berbagai  pengelola infrastruktur kritis untuk menjaga dari berbagai ancaman,” tuntas Hammam. (Humas/HMP)