4463
Hits

DISKUSI E-VOTING: KEMUNGKINAN, TANTANGAN SERTA KESIAPAN KOTA BANDA ACEH

Dalam diskusi yang bertemakan Kemungkinan, Tantangan Serta Kesiapan Pemanfaatan E-voting Kota Banda Aceh, Eka kembali menekankan tugas yang akan dilakukan Bawaslu dalam konteks e-voting. Pertama, Bawaslu harus memastikan proses sosialisasi yang dilakukan KPU (Komisi Pemilihan Umum) berjalan tepat, Kedua memastikan logistik e-voting terjamin kualitas dan keamanannya, dan Ketiga adalah memastikan terpenuhinya hak sipil dan politik bagi mereka yang termasuk kelompok rentan, ucapnya tegas.

Direktur PTIK BPPT, Hammam Riza, menjelaskan komponen penilaian yang terkandung dalam teknologi e-voting. Pemenuhan Azaz LUBER mencapai angka 25%, Fungsi keamanan sistem e-voting juga sebesar 25%, Fungsi verifikasi/audit manual sistem voting sebesar 25%. Sedangkan fitur aksesibilitas sistem e-voting dan keramahan terhadap pengguna sama-sama mencapai 10%, sementara transparasi sistem e-voting untuk pemeriksaan publik mengandung poin 5%, jelas Hammam.

Sebelumnya, dilakukan pula simulasi e-voting yang dilakukan oleh masyarakat Kota Banda Aceh. BPPT akan memberikan kebijakan dan advokasi dari perangkat elektronik, pengolahan digital serta standard operating procedure (SOP), yang akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan e-voting. Dengan e-voting diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas pemilu, baik dari segi proses dan pembiayaan, sehingga diharapkan penerapannya dapat berjalan lebih efesien, efektif, transparansi serta akuntabel.

Simulasi e-voting serupa juga telah dilakukan oleh PTIK BPPT pada Desember 2010 lalu di Kabupaten Pandeglang, bekerjasama dengan KPUD Pandeglang. Simulasi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara ulang pemilukada Kabupaten Pandeglang.

Turut berpartisipasi sebagai narasumber, Endang Sulastri perwakilan dari KPU, Herman Wira dan Husni Fahmi dari Kementerian Dalam Negeri serta Peter Erben dari International Foundation for Electoral Systems (IFES) Indonesia. (SYRA/humas)