12034
Hits

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

Administrator
26 Mar 2013
Berita Lainnya

Audit Lembaga Publik (Pemmerintah), khususnya Audit Kinerja merupakan kunci utama untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pertanggungjawaban kepada rakyat. Audit ini bergantung pada tingkat keyakinan atas informasi yang dilaporkan terkait dengan hasil-hasil program atau kegiatan; demikian pula dalam hubungannya dengan sistem pengendalian intern dalam organisasi/lembaga.

Kegiatan audit juga akan dapat memberikan arah kepada perbaikan pengelolaan pemerintah, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban kepada publik. Tuntutan akan terselenggaranya suatu pemerintahan yang bersih serta tersedianya pelayanan kepada publik yang lebih baik merupakan kecenderungan yang semakin nyata dari hari ke hari. Sektor pemerintahan diharapkan secara terus menerus mengevaluasi diri serta melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan agar bisa bekerja secara efektif, efisien dan ekonomis.

Sistem pelaporan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui penyusunan Laporan Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada dasarnya LAKIP merupakan pelaporan dari hasil self-assessment dari instansi sehingga diharapkan laporan yang dibuat memenuhi asas JUJUR, OBYEKTIF, AKURAT, dan TRANSPARAN.

Penyusunan LAKIP di BPPT mempertimbangkan level Penerima Laporan. Semakin Tinggi jenjang kedudukan dan jabatan Penerima Laporan (Para Eselon I dan Menteri), maka yang menjadi ruang monitoringnya lebih menekankan kepada Hasil (outcome) dan Dampak (Impact) dari suatu Kegiatan atau Program yang dijalankan. Sebaliknya untuk Pimpinan instansi pemerintah yang levelnya lebih rendah, ukuran-ukuran atau indikator yang menjadi pantauannya lebih kepada Indikator Keluaran (Output) dan Efisiensi (perbandingan antara Output dan Input).

 

Laporan LAKIP BPPT dapat di unduh di :

LAKIP 2012

 

Untuk Login LAKIP :

LOGIN LAKIP