5306
Hits

WUJUDKAN INDUSTRI BAJA YANG BERDAYA SAING TINGGI

 

Beberapa topik pembahasan yang muncul dalam FGD antara lain terkait permasalahan bahan baku yang menunjukkan adanya hambatan dalam importasi/tata niaga ferro scrap sebagai bahan baku industri peleburan. Masalah itu muncul karena selama ini bahan baku tersebut masih dikategorikan sebagai limbah non B3. Ditambah belum adanya kebijakan pemerintah yang mengatur tata niaga ferro scrap sebagai bahan baku, seperti negara lain yang menerapkan standar internasional ISRI dengan pengotor kurang lebih 2%. Selain itu juga adanya faktor harga dan ketersediaan bijih besi dan scrap yang tidak stabil, serta bahan baku dan pemaduan (ferro alloy) yang masih impor.

Dari sisi energi, permasalahan yang saat ini dialami diantaranya adalah harga energi (gas dan listrik) yang terlalu tinggi, kualitas/pasokan suplai energi listrik yang tidak stabil, dan sering terjadi shortage pada pasokan gas. Sementara itu dari sisi lingkungan, saat ini masih dirasakan belum kondusifnya kebijakan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan industri baja nasional dimana adanya regulasi yang apabila diterapkan akan sulit dipenuhi industri. Yang paling utama adalah terkait masih adanya permasalahan teknologi yang menyangkut rendahnya investasi pada bidang R & D.

Yang menjadi perhatian dari sisi pasar adalah akibat banjirnya produk baja impor yang merebut pasar dalam negeri dengan harga dumpindanadanya indikasi pelarian No. HS pada importasi produk-produk baja dengan menggunakan No. HS Alloy Steel. Bahkan proyek-proyek APBN yang berlangsung saat ini masih gemar menggunakan produk impor padahal telah dibuat di dalam negeri. Masalah-masalah lain meliputi payment rule yang situasional untuk kepentingan sendiri, minimum order yang tinggi, delivery order yang sering tidak konsisten, peraturan antar instansi yang kurang harmonis dan ego sektoral.

Peningkatan infrastruktur juga dinilai penting untuk mendukung transportasi terkait industri baja. Dalam hal ini diperlukan sarana transportasi dengan biaya yang lebih murah (misalnya kereta api) baik untuk memperoleh bahan baku maupun distribusi produk bajanya. Selain itu juga perlu dilakukan pembangunan infrastruktur berupa dermaga, kapal laut, landasan airport yang merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara kepulauan. Pengembangan infrastruktur dalam MP3EI terdiri dari 82 proyek infrastruktur yang diperkirakan membutuhkan biaya sekitar USD 15 milyar.

Meskipun masih banyak permasalahan yang menghadang perkembangan industri baja nasional ke depan, namun demikian peluang pasar industri baja di Indonesia masih terbuka lebar. Hal ini karena didukung oleh ketersedian mineral bijih besi, nikel dan mangan serta perkiraan konsumsi baja perkapita Indonesia yang berpeluang akan naik di masa-masa mendatang.

FGD yang menghadirkan narasumber dari kalangan pemerintahan dan industry tersebut dibuka oleh Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material (TIEM), Unggul Priyanto. Disampaikan pula dalam kesempatan tersebut mengenai building block industri baja yang masih memiliki beberapa kekurangan untuk menjadikan industri baja ini dapat berdaya saing baik oleh Kepala Program, I Nyoman Jujur.

Dipandu oleh Agus Hadi Santosa Wargadipura, FGD menghadirkan lima narasumberyang terdiri dari Kasubdit Industri Material Dasar Logam - Kementerian Perindustrian, Pracoyo, mempresentasikan mengenai “Supply Demand dan Arah Pengembangan Strategi serta Kebijakan Nasional Industri Baja”, Direktorat Bina Teknik - Kementerian Pekerjaan Umum, Iwan Zarkasi, dengan paparan “Kebutuhan Baja Nasional”, GM Marketing PT Krakatau Steel, Raden Hernanto, dengan topik “Strategi dan Kapasitas Produksi PT Krakatau Steel dalam memenuhi Permintaan Pasar”, PT Gunung Garuda, Ketut Setiawan dengan topik “Sarana Produksi dan Teknologi Industri Baja” serta Kasubdit Pengawasan Produk Pertambangan dan Aneka Industri - Kementerian Peragangan, M. Andriansyah dengan topik “Pengawasan Produk dan Perdagangan Baja.”

Harapan dari pelaksanaanya FGD bagi stakeholder adalah dukungan kebijakan yang penyusunannya melibatkan industri, lembaga riset dan litbang. Adanya pengembangan infrastruktur, harga energi yang murah, serta forum diskusi baja dengan melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan. Ke depan diharapkan pula adanya penetapan agar proyek-proyek yang didanai dengan APBN harus menggunakan produk dalam negeri. Industri baja hendaknya dilibatkan sepenuhnya dalam mega proyek pengembangan jembatan dan kawasan selat sunda, serta adaya regulasi yang secara langsung menghambat impor. (GWA/MKZ/humas)