• 021 316 9534
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Whistleblowing System: Ciptakan Lingkungan Kerja Bebas Korupsi

Saat ini kerap terjadi tindak pidana atau penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Maka, diperlukan kesadaran dari seseorang yang bertindak sebagai Whistleblower untuk melaporkan tindak pidana atau penyimpangan yang terjadi di lingkungan kerjanya. Sayangnya, peran Whistleblower masih kurang dipahami, sehingga diperlukan sosialisasi, khususnya di lingkungan pemerintahan.

 

Untuk diketahui, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah RI Nomor 4 Tahun 2011 memberikan terjemahan bahwa whistleblower adalah sebagai pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

 

Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Whistleblower, BPPT menggelar acara Sosialisasi Whistleblower System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Verifikator dan Penelaah Whistleblower System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (WBS PBJP). Acara ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dalam peningkatan kapasitas sistem pengaduan internal bagi para verifikator dan penelaah WBS PBJP.

 

"Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya BPPT melakukan pengawalan kegiatan-kegiatannya mulai dari tahap perencanaan. Khususnya pada kegiatan pengadaan barang dan jasa," ucap Wawas Swathatafrijiah Kepala Inspektorat BPPT, (9/9).

 

Sementara menurut Eko Rinaldo Octavianus dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tujuan di bentuknya Whistleblowing System untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada Whistleblower.

 

"Pelapor atau Whistleblower tidak perlu takut melapor ke Whistleblowing System, karena siapapun yang melapor sangat dirahasiakan identitasnya. Berdasarkan laporan tahun 2013, jumlah pengaduan yang telah ditelaah oleh penelaah sebanyak 8 kasus. Adapun kriteria khusus untuk pelaporan adalah menyertakan minimal satu data pendukung. Tujuannya agar tidak di bilang mengada-ada," jelas Eko.

 

Eko juga menyampaikan, Whistleblowing System adalah salah satu bentuk pengawasan terhadap tindakan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Dan, penggunanya khusus dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS di lingkungan kerja pemerintahan.

 

"Kita butuh kerjasama dari PNS yang peka dan berani untuk melapor ke Whistleblowing System. Dengan sistem ini diharapkan kasus korupsi khususnya di pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan bisa dihentikan. Jadi, jangan takut melapor. Tahu ada korupsi? Silahkan melaporkan ke Whistleblowing System," tegasnya penuh semangat. (lusy/tw/SYRA/Humas)


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9534
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2019 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT