Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

Perlu Strategi Dan Kebijakan Pengelolaan Guna Mendukung Tercapainya Science Techno Park BPPT 2019

Deputi BPPT bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, Gatot Dwianto memaparkan konsep Techno Park binaan BPPT dalam acara Focus Group Discussion mengenai Techno Park / Science Techno Park di Hotel Millenium, Jakarta. 29-08-2017. (HumasBPPT - SAS)

Tujuan diadakannya FGD ini antara lain adalah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan  Techno Park/Science Techno Park BPPT, meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pengembangan Techno Park/Science Techno Park BPPT, serta meningkatkan kesiapan dukungan dan partisipasi daerah dalam pengelolaan dan pencapaian target kinerja untuk terwujud dan berfungsinya techno park di BPPT, demikian kata Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi BPPT, Gatot Dwianto pada acara Focus Group Discussion (FGD) Techno Park/Science Techno Park Tahun 2017 dengan tema Strategi dan Kebijakan Pengelolaan dalam Mendukung Pencapaian Target Terwujud dan Berfungsinya Techno Park/Science Techno Park BPPT Tahun 2019, di Jakarta (29/08).

 

Gatot menambahkan, sasaran dari kegiatan FGD ini diantaranya, terlaksananya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran dan sumberdaya yang tersedia, mendapatkan masukan dan informasi terhadap konsep pengelolaan dan pengembangan Techno Park /Science Techno Park BPPT sehingga pencapaian kriteria terwujud dan berfungsi tahun 2019 dapat terlaksana. “Serta terwujudnya kontribusi daerah dalam pengelolaan dan pengembangan Techno Park/Science Techno Park yang berkelanjutan”, jelas Gatot.

 

Sementara di kesempatan yang sama, Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Subandi menuturkan saat ini sedang dibahas revisi undang-undang sistem nasional Sisnas Iptek, yang mana didalam salah satu pasal nya, kita akan mengembangkan sistem inovasi nasional, secara khusus sistem inovasi national ini akan dijadikan dan didetailkan melalui PP atau Perpres, ujar Subandi.

 

Menurut Subandi, kalau bicara sistem inovasi nasional, kita menetapkan konsep triple helix dimana bersinerginya antara peran pemerintah, lembaga iptek dan swasta. Jadi tiga komponen ini harus terjadi untuk mengkomersialkan inovasi yang sudah ada, kata Subandi.

 

Peran pemerintah dalam hal ini adalah menyediakan sarana dan prasarana riset yang di biayai pemerintah dan kedepan bukan hanya sekedar riset, tapi harus menghasilkan inovasi. Ini yang harus diatur dalam sistem inovasi nasional, tutup Subandi. (Humas/HMP)   

 

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id