Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

OPTIMALKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI BPPT

“Sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku di Indonesia masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Karena itu untuk mencegah hal tersebut, telah  ditetapkan  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2102,” ungkap Sekretaris Utama BPPT, Jumain Appe pada acara Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Tema Optimalisasi Pengadaan Secara Elektronik di Yogyakarta (03/04).

 

Lebih lanjut dikatakan Jumain bahwa kerena pentingnya aktivitas pengadaan barang/jasa dan banyak masalah yang timbul. Maka terbentuk suatu lembaga yang mengatur pengadaan barang/jasa yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Implentasi pengadaan barang di BPPT dinilai cukup baik. Dalam hal ini dari tahun ke tahun BPPT terus menerus mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan. Bahkan pada 2011 lalu BPPT pun mendapat penghargaan dalam pengadaan barang dan jasa. Ini tidak terlepas dari pelaksanaan e-procurement yang baik,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Rina Yulia dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memaparkan mengenai Simak-Barang Milik Negara Persediaan. Menurutnya akuntansi persediaan meliputi barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sedangkan narasumber lainnya Patria Susantosa dari Direktorat e-Procurement LKPP, dalam paparannya menjelaskan Kebijakan Implementasi e-Procurement diatur dalam Perpres 54/2010: Mulai tahun 2012 seluruh instansi wajib menerapkan e-procurement untuk  sebagian/seluruh paket. Seta Inpres 17 Tahun 2011 : 75% pengadaan K/L/I, 40% pengadaan Daerah dan Inpres 1 Tahun 2013: 100% pengadaan K/L/D/I. (JSYRA/humas)

 

 

 

 

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id