• 021 316 9534
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aksi Forum Solidaritas Warga BPPT Atas Kriminalisasi TEKNOLOG dalam Menjalankan Tugas Terkait Pengadaan Bus TransJakarta

Sebagai bentuk kepedulian segenap warga BPPT terhadap Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi, Prof. Prawoto, dilakukan Aksi Solidaritas Warga BPPT atas Kriminalisasi TEKNOLOG Dalam Menjalankan Tugas Terkait Pengadaan Bus Trans Jakarta, di Aula Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi BPPT Puspiptek-Serpong, Jumat (27/6).

Aksi yang dimotori oleh “Forum Solidaritas Warga BPPT” ini sendiri berlatar belakang keprihatinan yang mendalam dari Warga BPPT terhadap status Prawoto yang dimunculkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan maraknya pemberitaan miring atas Prof. Prawoto dan BPPT akhir-akhir ini.

Bentuk dukungan keprihatinan, rasa solidaritas dan rasa soliditas pegawai BPPT kepada sesama rekan kerjanya akhirnya memunculkan aksi ini. Warga yang tergabung dalam “Forum Solidaritas Warga BPPT” bahu-membahu mengumpulkan koin demi koin rupiah untuk membantu menggalang dana demi upaya membantu korban (Prawoto, red) dalam mendapatkan perlindungan hukum dari praktisi hukum profesional yang tentu saja tidak murah harganya. Dari penggalangan dana itu, terkumpul lebih kurang Rp. 140.000.000,- yang berasal dari sumbangan warga BPPT dan akan diserahkan langsung kepada istri Prawoto.

Selanjutnya “Forum Solidaritas warga BPPT” yang dimotori oleh DR.Arie Herlambang, DR. Muhammad abdul Kholik (MAK) dan DR Tarwadi juga akan membacakan Petisi yang mewakili perasaan Pegawai BPPT dan juga aksi penandatanganan spanduk sebagai bentuk dukungan pembelaan dan protes Warga BPPT akan kasus hukum yang dialami dan dituduhkan kepada Prof. Prawoto, yang dirasa sangat tidak adil, tidak proporsional dan tidak transparan.

Dalam kasus ini, Prawoto merasa menjadi korban atau yang dikorbankan atas kasus yang penuh dengan nuansa politis ini.

Sesungguhnya ia hanyalah seorang Pegawai Negeri sekaligus teknolog BPPT yang dalam pengabdiannya memajukan dunia IPTEK. Dia menjalankan tugasnya memenuhi permintaan Dinas Perhubungan DKI untuk memberikan dukungan dalam bentuk kegiatan pendampingan teknis untuk kegiatan pengadaan Bus Trans Jakarta.

Jadi, dalam kasus ini keliru sekali jika dikatakan bahwa Prawoto atau BPPT melakukan 'kongkalingkong' atau melakukan hal yang disebut perbuatan yang menguntungkan pihak manapun atau perbuatan melanggar ketentuan hukum.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Bus Trans Jakarta ini, BPPT telah memenuhi ketentuan di antaranya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/2001 tentang Kedudukan, tupoksi, kewenangan, organisasi, dan tata kerja LPND termasuk BPPT “Bagian ke-20, Pasal 58, Lampiran 1; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/2001, Pasal 59 a , Keputusan Kepala BPPT Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja BPPT Pasal 2 & 3) (lampiran 2), dan peraturan lain yang terkait.

Memenuhi permintaan bantuan teknis tenaga ahli pendamping tim teknis Dishub DKI dalam program Bus Trans Jakarta semacam ini sudah seringkali dilakukan BPPT, bahkan BPPT juga melakukan kegiatan semacam ini pada Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, BPK dan masih banyak lagi.

Hal ini merupakan satu bentuk tanggung jawab BPPT atas tugas pokoknya yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPPT meyakini bahwa Kerjasama yang dilakukan oleh BPPT selama ini juga sudah benar yakni memberikan layanan teknologi kepada pihak-pihak yang membutuhkan baik instansi pemerintah pusat, daerah, industri dan masyarakat.

Bentuk Kerjasama yang dilakukan oleh BPPT, tidak pernah mengambil alih tanggungjawab dan wewenang dari mitranya yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan fungsinya, BPPT berwenang memberikan rekomendasi penerapan teknologi dan audit teknologi sebagaimana tercantum dalam Keppres 103/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Sekali lagi ditegaskan bahwa kerjasama seperti ini tidak hanya dilakukan bersama Dishub DKI saja, tetapi BPPT juga memberikan layanan teknologi kepada Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan instansi lainnya.

Oleh karenanya pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan para teknolog tersebut perlu didukung oleh adanya kepastian hukum bagi mereka para teknolog Indononesia.

Kasus yang dialami Prawoto ini diyakini akan menjadi demotivasi dan berdampak yang sangat luas atas menurunnya semangat kerja para teknolog BPPT dan rasa kekhawatiran bahwa apa yang mereka kerjakan akan mendapatkan proses hukum yang tidak menyenangkan.

Ketidakmengertian mereka akan proses administratif yang seringkali menyulitkan, dan selama kesalahan ini adalah kesalahan administratif saja dan tidak menyebabkan kerugian pada siapapun, maka hendaklah jangan kasus ini diplintir dan lantas dijadikan alasan untuk mengungkung kebebasan mereka untuk berekspresi dan berkreasi.

Tidak adanya jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dikhawatirkan pula akan membuat para teknolog takut melangkah dan takut melakukan pekerjaannya, yang berakibat pula pada “matinya” tumbuh kembang Ilmu Pengetahuandan Teknologi bagi kemajuan dan kemandirian Bangsa. Karena sesungguhnya kemajuan inovasi dan IPTEK negeri ini tergantung buah pikir teknolog Indonesia.

Adapun petisi tersebut berisi, berkenaan dengan pemerkaraan salah satu warga BPPT pada kasus pengadaan Bus TransJakarta, kami warga BPPT menyampaikan keprihatinan sebagai berikut:

1. Memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk lebih memperhatikan, memberdayakan dan menjamin kepastian hukum profesi teknolog agar, kami semua para teknolog Indonesia dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal bagi pembangungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bangsa Indonesia.

2. Mendesak penegak hukum untuk tidak melakukan kriminalisasi profesi teknolog dengan tuduhan yang tidak berdasar, dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pelanggaran profesi seharusnya ditangani oleh majelis kode etik profesi.

3. Mendorong penegak hukum untuk menjalankan proses hukum sesuai azas keadilan dan kebenaran.

4. Mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus Bus TransJakarta secara lebih transparan dan sesuai azas keadilan dan kebenaran. 

5. Menolak upaya penggiringan opini melalui pemberitaan yang tidak proporsional bahwa tim BPPT melakukan kegiatan melebihi wewenangnya. Setiap pihak terkait pengadaaan Bus TransJakarta mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Mendesak kepada insan media untuk memberitakan kasus pengadaan bus TransJakarta secara profesional dan proporsional
Demikian petisi keprihatinan yang kami sampaikan

Tertanda,
Forum Solidaritas Warga BPPT


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9534
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2019 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT