Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

Komitmen BPPT Wujudkan Institusi yang Bersih dan Bebas KKN

“Sejak tahun 2008, BPPT sudah memiliki agenda Reformasi Birokrasi, khususnya dalam melakukan beberapa perbaikan di sistem kerja kerekayasaan terkait pelaksanaan program dan kegiatan. Reformasi Birokrasi yang dijalankan BPPT pun telah menampakkan hasil yang cukup baik. Pada tahun 2009 sampai 2011 dan 2013, BPPT mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK,” kata Burhanuddin Guntur, Kepala Inspektorat BPPT di acara “Sosialisasi Benturan Kepentingan, Whistle Blower System dan Gratifikasi” di Aula Gedung Pusat Inovasi dan Teknologi, Puspiptek Serpong, (26/06).

Burhanuddin menambahkan, sebagai wujud komitmen BPPT dalam menyelenggarakan program Reformasi Birokrasi khususnya mengenai pengawasan, BPPT selalu mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk fokus pada penguatan bidang pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pembangunan whistle blower system, penanganan-penanganan benturan kepentingan dan pembangunan zona integritas.

 

“Saya berharap diacara sosialisasi ini diperoleh pemahaman mengenai gratifikasi benturan kepentingan. BPPT membuka peluang sebesar-besarnya untuk diadakan kerjasama atas supervisi dari KPK dalam rangka mengimplementasikan sistem pengendalian gratifikasi dan pengaduan masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Di tempat yang sama, Sekretaris Utama BPPT Jumain Appe, mengatakan digelarnya acara sosialisasi ini sangat terkait dengan apa yang dilaksanakan dan dijalankan dalam bidang Reformasi Birokrasi, bagaimana BPPT membangun suatu institusi atau birokrasi yang bersih.

“Ada tiga tujuan utama yang harus dilihat dari Reformasi Birokrasi, yaitu bagaimana kita bisa memberi pelayanan prima sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana menciptakan atau mensinergikan akuntabilitas. Dan, mengenai pencegahan agar tidak terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN),” jelas Jumain.

Jumain juga menyampaikan, selain mendapat opini WTP dari BPK, BPPT juga mendapatkan nilai baik dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi atas keterbukaan informasi publik. “Semua usaha yang dilakukan BPPT adalah untuk menuju good governance. Sehingga BPPT bisa mencegah terjadinya masalah KKN yang dianggap sangat merugikan negara,” tutupnya. (Tw/SYRA/Humas)

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id