LHP BPPT 2015: Wajar Tanpa Pengecualian

bppt.go.id - Jakarta - Kepala BPPT, Unggul Priyanto secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan oleh Anggota III BPK, Eddy Mulyadi Soepardi, di Auditorium BPK, Rabu (29/06).

 

Dalam sambutannya, Eddy mengungkapkan terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pemberian opini BPK untuk kinerja Tahun Anggaran 2015, diantaranya realisasi belanja yang tidak didukung oleh pertanggungjawaban yang memadai/lengkap; penyajian beban tidak dapat ditelusuri ke realisasi belanjanya; penyajian kas tidak sesuai dengan bukti penguasaan fisik di bank dan kas tunai; penatausahaan persediaan, aset tetap dan aset lain-lain yang belum tertib; dan penyajian utang dan piutang tidak didukung dengan bukti yang kuat dan tidak dilakukan secara konsisten.

 

“Tujuan utama pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk keyakinan yang memadai, apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntasi umum yang berlaku di Indonesia? Itu yang harus dicermati,” terang Eddy.

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, yang juga hadir dalam penyerahan LHP, menilai bahwa opini WTP dari BPK merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap kementerian dan lembaga. “Ini (opini WTP)  bukan sekedar prestasi atau penghargaan, tapi sudah menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah. Sudah bukan saatnya lagi hanya mengejar status opini”, jelasnya. (Humas/HMP)