Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

Audiensi Kali Kedua, Kepala BPPT Sampaikan Rekomendasi Teknologi kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS

 

Jakarta, bppt.go.id (13/11) - Kepala BPPT Unggul Priyanto dan jajaran pimpinan BPPT kembali lakukan audiensi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Audiensi kali kedua ini, Kepala BPPT menyampaikan rekomendasi teknologi, utamanya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan dan transportasi.

 

Dikatakan Unggul kepada Menteri PPN, berdasar dari Kongres Teknologi Nasional (KTN 2017) telah merumuskan Rekomendasi Teknologi dalam rangka percepatan pembangunan nasional.

 

 

“Hasil rekomendasi KTN ditujukan untuk mendukung pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pembangunan nasional, peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa serta industri nasional,” kata Kepala BPPT kepada Menteri Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas, Jakarta (13/11).

 

Rekomendasi yang dihasilkan, lanjut Unggul  adalah buah dari pemaparan dan diskusi yang intensif dan produktif  selama tiga hari pelaksanaan KTN, Juli lalu.  Rekomendasi teknologi ini kata Unggul juga merupakan intisari dari berbagai permasalahan, pemikiran, dan tawaran solusi yang sesuai dengan situasi dan tantangan terkini.

 

Rekomendasi Kesehatan, TIK dan Transportasi

 

Untuk rekomendasi bidang teknologi kesehatan, Deputi Bidang Teknologi Argoindustri dan Bioteknologi (TAB-BPPT) Eniya L. Dewi menuturkan pentingnya penguatan industri farmasi dan alat kesehatan (alkes) menuju industri integratif, berdaya saing dan mampu mewujudkan kemandirian obat dan alkes.

 

Substansi penting yang menjadi rekomendasi di bidang kesehatan yakni industri farmasi dan alat kesehatan nasional perlu bertransformasi dengan mengedepankan riset dan inovasi untuk meningkatkan daya saing.

 

“Perkuat industri bahan baku obat dan alkes nasional, perkuat infrastruktur riset dan inovasi, dukungan kebijakan dan regulasi operasional, serta peta jalan produk yang terverifikasi dengan kerangka waktu capaian terukur,” papar Eniya.

Lebih lanjut Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM-BPPT) Hammam Riza, terkait rekomendasi bidang Teknologi Informasi dan Teknologi (TIK) menuturkan bahwa  cepat dan pesatnya kemajuan TIK perlu dihadapi dengan adanya kebijakan pengamanan data dan infrastruktur melalui pengembangan Landasan Hukum Pengamanan Infrastruktur Kritis Nasional, penguatan peran dan tupoksi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk koordinasi dan harmonisasi solusi keamanan siber di Indonesia.

Rekomendasi lainnya berkaitan dengan pentingnya dukungan pengembangan inovasi teknologi keamanan siber sebagai salah satu fondasi menjaga kedaulatan negara, serta menghubungkan sektor TIK dengan transportasi guna meningkatkan aspek keamanan, kualitas layanan hingga keamanan pengguna transportasi.

Kemudian untuk sektor pemerintahan, Hammam juga mengungkap pentingnya integrasi antar sesama instansi plat merah dalam hal pelayanan publik.

“BPPT telah mendukung Kemenpan RB luncurkan aplikasi Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAKAT) pada acara KTN. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari e-performance based budgeting dan telah terintegrasi. Kami di BPPT berupaya keras meningkatkan kemanan infrastruktur sistem TIK Indonesia,” papar Hammam.

Sementara di bidang transportasi, mewakili Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR-BPPT), Kepala Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi, Tjahjo Pranoto mengatakan rekomendasi teknologi transportasi diantaranya adalah  perlu adanya kebijakan konektivitas dan logistik nasional, kebijakan pengembangan perkeretaapian dan transportasi perkotaan, serta inovasi teknologi perkeretaapian dan transportasi perkotaan.

Rekomendasi lainnya imbuh Tjahjo adalah pengalihan moda transportasi ke kereta api, karena beban jalan darat sudah tinggi. BPPT sebutnya, tengah  melakukan pra studi kelayakan (pra FS) kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya, yang juga menjadi program nasional.

Kemudian untuk transportasi perkotaan KTN merekomendasi  untuk menata dan mengatasi kemacetan lalu lintas di perkotaan, dengan meningkatkan angkutan umum pada 2025 sebesar 30 persen. 

"Termasuk penerapan teknologi Intelligent Transportasi System (ITS) untuk manajemen lalu lintas dalam mengurangi kepadatan.

 

Menanggapi paparan dari BPPT, Menteri PPN / Kepala Bappenas menyebut bahwa BPPT telah melakukan langkah taktis dengan rekomendasi KTN yang dihasilkan. Untuk itu Bambang menyebut BPPT harus mampu bersinergi dengan Kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lain.

 

"BPPT harus fokus agar inovasi dan rekomendasi yang dihasilkan dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak. Utamanya oleh industri nasional agar daya saing industri lokal juga meningkat,” tegasnya kepada jajaran pimpinan BPPT.

 

Sebagai informasi, dalam audiensi kali kedua setelah pertemuan perdana di Maret 2017 lalu, pada pertemuan kali ini juga menyampaikan beberapa hasil capaian BPPT di bidang teknologi kesehatan, TIK dan transportasi. 

 

Kepala BPPT pun mengharapkan dari audiensi ini, inovasi, layanan dan rekomendasi teknologi, dapat lebih dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan nasional.

 

“Semoga rekomendasi KTN ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait program pembangunan nasional,” tutup Unggul.  (Humas/HMP)

 

 

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id