Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

Kepala BPPT Lantik Pengurus Pusat Himpunan Perekayasa Indonesia (HIMPERINDO)

Dalam agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian PAN & RB, salah satunya adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia ASN melalui pembinaan di jabatan fungsional. Kompetensi perekayasa memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai bagian dari komponen pembangunan nasional melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai sektor khususnya sektor industri.

Untuk mewujudkan profesionalisme serta mampu mengantarkan industri nasional memiliki daya saing yang tinggi ditengah persaingan global, BPPT melantik 70 orang  pengurus pusat Himpunan Perekayasa Indonesia (HIMPERINDO) terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Pakar dan Pengurus Harian, periode 2017-2020 (24/5). HIMPERINDO ini merupakan hasil pembentukan kepengurusan, setelah terpilihnya ketua umum pada kongres HIMPERINDO 19 Oktober 2017 lalu di BPPT dan telah disyahkannya SK ketua umum HIMPERINDO tentang kepengurusan Pusat. 

 

Kepala BPPT Unggul Priyanto dalam sambutannya mengatakan, sumber daya manusia perekayasa merupakan salah satu aset strategis yang diharapkan dapat berperan lebih produktif dalam mendukung pembangunan nasional.

 

Dikatakan Unggul, dukungan tersebut dapat melalui berbagai karya inovasi teknologi secara  professional, akuntabel dan kompeten yang menghasilkan berbagai produk inovatif, berdaya saing tinggi di pasar nasional, regional dan global dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

 

Menurut Unggul, ada empat pertimbangan utama terbentuknya HIMPERINDO, pertama, saat ini, teknologi tidak hanya sebagai tools pada sistem produksi, tetapi merupakan competitive edges dari suatu industri dan bangsa. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, diperlukan SDM bidang perekayasa dengan kuantitas dan kualitas yang baik untuk mendukung peningkatan daya saing industri nasional maupun daya saing Indonesia sebagai suatu bangsa.

Kedua, diera globalisasi saat ini, telah terjadi gejala masuknya engineer (perekayasa) asing bersertifikasi dengan standar internasional, sehingga diperlukan suatu acuan standar kompetensi perekayasa (engineer) dan sistem sertifikasinya yang berlaku secara nasional untuk melindungi perekayasa Indonesia.

 

Ketiga, adanya kekurang sempurnaan pada peraturan untuk pembinaan jabatan fungsional perekayasa yang ada saat ini sehingga dirasakan adanya ketidakadilan  dalam tata cara penilaiannya. Termasuk Peraturan di level Presiden, Menteri hingga petunjuk-petunjuk teknis yang ada.

 

Kemudia yang terakhir, amanat Undang undang No. 18/2002 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang secara tegas memberikan peraturan-peraturan pengelolaan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (Iptek). (Humas/HMP)

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id