Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

Atasi Jebakan Middle Income Trap, Indonesia Harus Inovasi

 

Pembangunan ekonomi Indonesia semestinya akan semakin maju apabila kemampuan Inovasi teknologi karya anak bangsa, dimanfaatkan secara massif untuk mendukung kemandirian industri dalam negeri. Menyoroti perihal jebakan negara kelas berpendapatan menengah atau middle income trap, dituturkan Kepala BPPT Unggul Priyanto, bahwa untuk menjadi suatu negara industri yang maju, maka  yang dibutuhkan adalah inovasi.

 

“Jika kita ingin menjadi negara industri dengan mengandalkan riset dasar akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka untuk mempercepat hal tersebut maka yang dibutuhkan reverse engineering. Itulah sebabnya Pak Habibie selalu menyatakan bahwa dalam membangun negara industri maka yang dibutuhkan adalah implementasi dari konsep atau pemikiran bermula dari akhir dan berakhir di awal,” terangnya di Kantor BPPT, Jakarta, Rabu (12/09/2018).

 

Peningkatan peran dan kontribusi teknologi, disebut Kepala BPPT, dapat mendorong pembangunan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing. Perekonomian Indonesia saat ini, ada pada tingkatan ekonomi berbasis peningkatan efisiensi. Hal ini perlu didorong untuk mencapai tingkatan ekonomi berbasis inovasi dan kecanggihan, agar kita mampu mengejar ketertinggalan dan menciptakan lompatan.

 

Sebagai solusi menurut Kepala BPPT, diperlukan optimalisasi atau lebih diberdayakannya peran institusi riset dalam mendukung kebijakan nasional. Sebagai contoh adalah peran masing-masing lembaga yang ada sekarang, misal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang lebih mengutamakan pada riset-riset dasar, sementara itu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) lebih mengutamakan pada inovasi yang siap untuk di produksi massal oleh industri nasional.

 

"Yang paling utama dibutuhkan negara dalam membangun, adalah inovasi. Terkait itu, tidak satupun negara di dunia yang menggabung institusi riset dengan lembaga teknologi. Karena karakternya beda. Teknologi itu harus bermuara ke industri, beda dengan riset dasar yang outputnya jurnal," tegasnya.
 

Tidak Tepat Digabung
 

Lebih lanjut Kepala BPPT menilai penggabungan seluruh lembaga penelitian dalam satu badan riset nasional tidak tepat.

 

"Tidaklah tepat bila LIPI sebagai lembaga penelitian sains digabung dengan BPPT sebagai lembaga pengkajian dan penerapan teknologi. Kedua-duanya diperlukan oleh negara ini, tetapi bukan berarti kemudian harus digabung menjadi satu badan riset karena DNA keduanya berbeda," katanya.

 

Dijelaskan olehnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) lebih banyak menggarap penelitian sains untuk menghasilkan penemuan baru atau invensi untuk inovasi, sedang BPPT menghasilkan inovasi melalui proses rancang bangun atau perekayasaan tanpa melalui tahapan invensi.

 

Di Indonesia, dirinya melanjutkan, LIPI merupakan instansi pembina jabatan fungsional peneliti dan BPPT adalah instansi pembina jabatan fungsional perekayasa. Menyatukan keduanya, menurut dia, tidak tepat.

 

Ia pun mengaku memahami maksud pembentukan badan riset nasional untuk efisiensi anggaran, namun menilai pertimbangan pembentukan lembaga semacam itu mestinya bukan semata efisiensi anggaran.

 

"Efisiensi anggaran bukan hanya satu-satunya pertimbangan," tuturnya.

 

"Yang jelas membuat satu lembaga riset lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan mesti melihat itu kompetensi khususnya itu gimana," ia menambahkan.

 

Ditambahkannya,  butuh waktu dan perjalanan yang cukup panjang untuk membuat LIPI dan BPPT bisa berkembang hingga seperti sekarang.

 

"Buat LIPI tidak gampang, butuh 50 tahun, dan BPPT butuh 40 tahun," ujarnya.

 

Penyatuan lembaga-lembaga itu ke dalam badan riset nasional imbuhnya, berisiko membawa kerugian pada masa mendatang antara lain karena hasil riset yang menjadi tidak tajam, dan akan membutuhkan waktu tidak singkat untuk penyesuaian budaya kerja.

 

"Kalau merger untuk budaya kerjanya saja butuh waktu lama bisa 10 tahun," tuturnya.

 

Dia memberikan masukan kalau terpaksa, mungkin bisa membuat semacam asosiasi badan riset, bukan merger atau penggabungan.

 

Jika ingin melakukan klasterisasi, is menjelaskan, maka minimal harus ada dua asosiasi, satu terkait riset yang bisa bergabung dengan LIPI dan satu yang terkait inovasi dan rekayasa bisa digabungkan dengan BPPT.

 

Klasterisasi akan mempermudah komunikasi dan koordinasi untuk menjembatani inovasi dengan industri, sehingga akan lebih baik dalam mengakomodasi kebutuhan dunia industri.

 

Disebutkannya lagi bahwa di dunia ini, belum ada satu pun negara yang menggabungkan seluruh lembaga menjadi satu seperti badan riset nasional yang menjadi wacana saat ini.

\

"Kalau dilebur tidak baik, yang bagus seperti di Jerman, diklasterisasikan, dan minimal dua klaster, yakni paling hulu dan hilir. Kalau satu, di dunia tidak ada. Jerman memiliki lebih dari satu lembaga riset, demikian pula negara-negara di Asia Tenggara,"  pungkasnya. (Humas/HMP)

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id