Tel: (021) 316 9534   Email: humas@bppt.go.id

Tingkatkan Layanan Kependudukan, BPPT Gagas Identitas Elektronik (e-ID) Multiguna (II)

 
 
Indonesia tengah memasuki tahapan penggunaan KTP-eL Multiguna dengan berbagai kesempatan untuk memasukkan data-data lain ke dalam KTP-eL. 
 
Dikatakan Kepala BPPT Hammam Riza dalam Rakornas Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Makassar, Kamis (07/02/2019), bahwa tahapan berikutnya adalah pengembangan mobile e-ID di mana masyarakat akan dapat mengakses layanan – layanan pemerintah maupun swasta dengan menggunakan identitas asli dirinya dari mana saja dia berada. 
 
 
"Saat ini era nya aplikasi layanan masyarakat yang dapat diakses melalui PC atau smartphone. Sehingga dengan adanya e-Id nanti, seseorang yang menggunakan fitur layanan publik baik di android maupun IOS, dapat diketahui identitasnya," tuturnya. 
 
 
 
Pembuktian identitas secara elektronik disebut Kepala BPPT, ini bisa langsung dilaksanakan di PC desktop atau melalui smartphone dengan menggunakan biometrik (sidik jari, atau face-recognation) dan kode pin, seandainya PC dan smartphone sudah dilengkapi dengan divais sensor tersebut. 
 
 
Oleh karenanya e-ID ini sering disebut dengan Mobile e-ID, karena dapat digunakan di mana saja tanpa perlu pembaca KTP EL asalkan ada jaringan internet. e-ID ini jelasnya, tidak lagi tergantung pada adanya kartu smartcard atau USB-drive teramankan yang menyimpan seluruh data-data kependudukan. 
 
 
"Semua data-data tersebut sudah tersedia di basis data Kependudukan Nasional yang akan dapat diakses. E-ID hanya akan berisi NIK terenkripsi atau indeks lain untuk mengakses basis data tersebut. Dengan sistim KTP-EL yang berlangsung saat ini, Indonesia sudah memiliki data kependudukan yang relatif sangat bersih dari duplikasi penduduk. Basis data ini akan menjadi landasan yang sangat penting dalam pelaksanaan e-ID," paparnya. 
 
 
Tentu saja berbagai hal perlu dikaji bersama untuk mengembangkan e-ID ini. Oleh Kemendagri, Kemenkominfo, BPPT, BSSN dan berbagai instansi terkait seperti untuk permasalahan :
 
• dasar hukum e-ID ini, 
 
• pengamanan transmisi data, maupun integritas data-data
 
• SOP pemberian dan penerimaan identitas elektronik ini
 
• Serta perlunya dikembangkan satu atau beberapa aplikasi layanan publik yang menunjukkan secara tegas dan lugas keuntungan serta manfaat dari e-ID ini 
 
 
Melengkapi pernyataan Kepala BPPT, Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT Michael A. Purwoadi menguraikan, bahwa metodologi pelayanan publik telah berkembang untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan. 
 
 
"Kami akan mencoba memberikan pandangan tentang aspek lain yang juga sangat penting dalam pelayanan digital melalui internet ini, yakni tentang pemanfaatan electronic Identity atau e-ID dalam pemberian layanan," katanya. 
 
 
Jika dulu, setiap individu harus datang ke berbagai instansi pemerintah untuk mendapatkan layanan, sekarang diperkenalkan Unit Pelayanan Publik Terpadu di mana anggota masyarakat datang untuk mendapatkan layanan apapun yang diinginkannya. 
 
 
"Untuk itulah kami di BPPT ingin meningkatkan pelayanan publik ini lebih lagi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang diusahakan agar penduduk tidak perlu lagi datang ke Unit Pelayanan Publik, akan tetapi cukup menggunakan internet dari tempat tinggalnya atau kantor untuk meminta layanan yang dibutuhkannya. Inilah tren saat ini yang memudahkan masyarakat kita dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah," tutupnya. (Humas/HMP)
 
 
 
FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 9534

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id