• 021 316 9534
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BPPT Siap Dukung Realisasi UU SISNAS IPTEK dan BRIN

 

BPPT, JAKARTA - Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) memiliki peran penting sebagai 'denyut nadi' dalam penguatan pembangunan nasional.

 

Pemerintah pun telah menempatkan Iptek secara istimewa melalui Undang-undang (UU) Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) yang disahkan beberapa bulan lalu.

 

Sebagai lembaga pemerintah yang berfokus pada bidang kaji-terap (jirap) teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pun mendukung realisasi UU Sisnas Iptek.

 

Melalui UU tersebut, Iptek diyakini memiliki posisi yang kuat dan menjadi langkah awal dalam menciptakan lompatan kemajuan bagi Indonesia.

 

Menurut Kepala BPPT Hammam Riza, UU Sisnas Iptek bisa dijadikan landasan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan nasional.

 

Karena Iptek telah memiliki posisi istimewa dalam upaya mendorong terciptanya Indonesia yang maju.

 

"Melalui Undang-undang Sisnas Iptek, tentunya kebijakan dalam pembangunan nasional akan memperhatikan aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)," ujar Hammam, Jumat (11/10/2019).

 

BPPT meyakini bahwa UU Sisnas Iptek merupakan tonggak sejarah kemajuan bangsa Indonesia di masa depan.

 

Hammam pun menekankan, BPPT akan terus mendukung pemerintah yang telah memberikan keistimewaan untuk pengembangan Iptek.

 

Adanya UU Sisnas Iptek menjadi cerminan keistimewaan Iptek tanah air karena ini adalah kali pertama hasil inovasi dan teknologi karya anak bangsa dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.

 

Perlu diketahui, sebelum disahkannya UU Sisnas Iptek, bidang kaji-terap (jirap) teknologi hanya dijadikan rekomendasi dalam proses perumusan kebijakan pembangunan nasional.

 

Namun setelah Iptek mendapatkan 'ruang' dalam UU tersebut, maka jirap kini bisa dijadikan salah satu landasan dalam perumusan kebijakan.

 

BPPT pun meyakini hal ini mampu meningkatkan daya saing serta kemandirian bangsa.

 

Ada 7 peran yang selalu dipegang teguh BPPT sebagai pedoman, dan keberadaan UU Sisnas Iptek tentu saja semakin mempertegas peran-peran tersebut, "UU Sisnas Iptek ini juga menegaskan 7 peran BPPT, yakni perekayasaan, kliring teknologi,  audit teknologi, alih teknologi, intermediasi, difusi, dan komersialisasi iptek,".

 

Oleh karena itu, Hammam menekankan harapannya agar UU Sisnas Iptek bisa diimplementasikan melalui peraturan turunannya dan memiliki posisi yang kuat.

 

Sehingga BPPT bisa menguatkan upaya dalam menghadirkan inovasi dan teknologi sebagai penghela pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Menurut Hammam, visi Indonesia Emas akan mampu diwujudkan jika seluruh penyelenggara Iptek berkontribusi secara optimal.

 

"Tentunya, sebagai lembaga kaji-terap teknologi, BPPT terus berupaya agar inovasi dan teknologi menjadi penghela pertumbuhan ekonomi nasional," tegas Hammam.

 

UU No 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2019, dianggap sebagai suatu terobosan penting bagi seluruh penyelenggara Iptek tanah air.

 

Hammam pun menegaskan bahwa BPPT memiliki komitmen untuk menghasilkan inovasi melalui pengimplementasian tujuh perannya.

 

"Dalam Pasal 44 UU No 11 Tahun 2019, sebagai lembaga jirap teknologi, BPPT bertanggungjawab menghasilkan inovasi dengan melaksanakan 7 peran BPPT," jelas Hammam.

 

Hal itu karena 7 peran BPPT itu harus ditegaskan dalam proses bisnis semua unit kerja di BPPT.

 

BPPT pun berharap agar upaya itu segera ditindaklanjuti melalui peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

 

Hammam kembali menegaskan bahwa sebagai lembaga yang memiliki misi dalam menghasilkan inovasi teknologi yang mampu menjadi penghela pertumbuhan ekonomi nasional, BPPT diharapkan bisa memberikan kontribusi besar, "Kegiatan yang dilakukan oleh semua unit kerja BPPT harus menghasilkan inovasi sehingga berdampak ekonomi demi meningkatkan devisa negara,".

 

Oleh karena itu, Hammam menyatakan tidak hanya identifikasi yang harus segera dilaksanakan, namun perumusan konsep peraturan perundang-undangan pun harus segera dibuat dalam rangka pelaksanaan UU Sisnas Iptek.

 

Dalam pengimplementasiannya, pemerintah pun berencana untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan mengintegrasikan lembaga penelitian pengembangan (litbang) dan lembaga pengkajian penerapan (jirap) dalam menghasilkan invensi dan inovasi sebagai landasan ilmiah terkait perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.

 

Hammam menjelaskan perbedaan antara invensi yang biasa dilakukan oleh litbang, dengan inovasi yang dilakukan oleh BPPT sebagai lembaga jirap.

 

Invensi yang dilakukan oleh lembaga litbang bisa langsung dimanfaatkan pada kehidupan masyarakat, oleh karena itu tidak memerlukan proses panjang.

 

Berbeda halnya dengan inovasi dalam proses komersialisasi industri yang dilakukan BPPT, karena harus melalui proses cukup lama.

 

"(Di Litbang) bagaimana memanfaatkan untuk teknologi teknologi praktis, teknologi tepat guna, itu kan prosesnya nggak panjang, yang langsung hubungannya dengan masyarakat. Ujungnya memang menghasilkan inovasi, tapi invensi yang menghasilkan inovasi dan dikaitkan dengan difusi itu, bukan komersialisasi untuk industri," tutur Hammam.

 

Oleh karena itu, pada beberapa perguruan tinggi dan lembaga litbang, hasil invensi itu bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat dan disebut sebagai 'inovasi pada lembaga litbang'.

 

"Karena untuk inovasi komersialisasi industri seperti yang dilakukan BPPT, tahapannya memang yang memahami proses di dalam menghasilkan inovasi untuk industri itu, tahapannya memang spesifik apalagi untuk industri," papar Hammam.

 

Hammam menambahkan, dalam UU No 11 Tahun 2019 Pasal 34, dijelaskan bahwa untuk proses menghasilkan invensi dan inovasi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, termasuk akan diatur pula lembaga apa saja yang ada di dalamnya.

 

"Kalau tidak diatur nanti akan tumpang tindih lagi, pemborosan anggaran, semua merasa berhak menghasilkan invensi inovasi, jadi tidak jelas apa bedanya nanti fungsi lembaga litbang, lembaga jirap, dan perguruan tinggi," kata Hammam.

 

Dikatakan Hammam, masing-masing lembaga memiliki tujuan utama, baik litbang, jirap maupun perguruan tinggi.

 

Untuk perguruan tinggi, lembaga ini menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek namun di dalam kegiatannya bisa pula menghasilkan invensi dan inovasi melalui pengertian tertentu.

 

Sedangkan lembaga litbang memiliki tujuan utama yakni menghasilkan invensi, namun beberapa invensinya bisa dikaitkan dengan difusi.

 

Sementara BPPT sebagai lembaga pengkajian penerapan atau jirap, mengemban tugas utama dalam menghasilkan inovasi, di samping melakukan kliring, audit, dan 5 peran lainnya, "Jadi yang membedakan itu, di dalam tahapan inovasinya sampai komersialisasinya, jangan sampai dilakukan oleh lembaga litbang, karena bisa jadi tumpang tindih nantinya,".

 

Hammam berharap kelak lembaga yang ada dalam BRIN tersebut bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, mengkoordinasikan program-programnya supaya kuat dan mengefisiensikan anggaran.

 

BRIN pun diharapkan tidak sebagai eksekutor, karena jika itu terjadi, maka koordinasi tidak akan bisa dilakukan antara lembaga yang berada di bawah naungan BRIN, "Masing-masing lembaga litbang dan jirap punya usulan dalam pembentukan BRIN agar bisa saling mengkoordinasikan, walaupun nantinya disatukan melalui PP,".

 

Hammam menegaskan bahwa BPPT akan terus mendorong agar adanya BRIN nantinya bisa berdampak positif pada produk inovasi hasil karya anak bangsa, "Masing-masing punya konsep, sebagai lembaga jirap BPPT punya konsep, kita ingin mengusulkan BRIN itu mendukung kebijakan keberpihakan terhadap produk inovasi lokal,".

 

Melalui PP, Hammam kembali menekankan harapannya agar BRIN berada langsung di bawah Presiden Jokowi sebagai 'Panglima' dalam memberikan arahan kepada lembaga litbang dan jirap yang berada di bawah naungan BRIN.

 

"BPPT berharap BRIN langsung di bawah Presiden, karena BPPT menganggap di BRIN nantinya Presiden berfungsi seperti 'Panglima Tertinggi'," pungkas Hammam.


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung B.J. Habibie Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9534
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2020 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT