• 021 316 9534
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Produk Lokal Tekan Biaya Tes PCR, Pemerintah Diminta Memberi Subsidi Untuk Menekan Harga

Jakarta, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hammam Riza, mengatakan harga perangkat tes Polymerase Chain Reaction (PCR) bisa ditekan dengan memanfaatkan produk buatan dalam negeri. “Beli dari dalam negeri harganya Rp 250ribu.” kata dia Kepada Tempo, kemarin.

 

Produk yang ia maksud adalah mBioCov-19, perangkat tes PCR multiplex yang dikembangkan Task Force Riset dan Inovasi-19 (TFRIC-19) bersama PT Bio Farma (Persero). Hammam mengklaim produk tersebut memiliki kualitas yang baik serta dapat digunakan pada berbagai macam mesin PCR atau open system.

 

Dia mengatakan Bio Farma mampu memproduksi 2 juta unit mBioCov-19 perbulan, sejak awal September. Dengan asumsi setiap hari dilakukan tes terhadap 100 ribu specimen. Hammam menyatakan, hampir semua kebutuhan perangkat dalam satu bulan bisa dipenuhi produk lokal tersebut.

 

Namun hingga saat ini jumlah pemesanan terhadap produk tersebut masih minim, dia mengaku baru menerima pemesanan sebanyak 100 ribu unit, “Masih ada 400 ribu ready stock yang belum diserap,”ujar dia.

 

Hammam berharap pemerintah mendorong penyerapan produk buatan dalam negeri. Pasalnya tinggi harga tes usap PCR yang belakangan ramai dikeluhkan masyarakat salah satunya dipicu oleh harga perangkat tes PCR yang tinggi. Dia memahami investasi besar yang digelontorkan penyedia jasa tes usap PCR untuk menyediakan mesin PCR. Tapi harus ada corporate responsibility sehingga tidak terlalu mahal, ujar dia.

 

Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Iing Ichsan Hanafi, mengatakan harga tes PCR menjadi penyebab mahalnya biaya tes usap (swab) yang saat ini berkisar Rp 2-5 juta. Sebab, perangkat tes itu harus diimpor dengan harga yang cukup tinggi. Selain itu, kata dia, biaya pengadaan mesin untuk memproses sampel swab test juga mahal.

 

Factor lainnya yang membuat mahalnya biaya tes usap ialah keterbatasan kapasitas laboratorium itu sebabnya tes yang hasilnya bisa didapatkan dalam sehari bisa lebih mahal dibandingkan dengan yang harus menunggu selama sepekan. Biaya jasa tenaga ahli yang bekerja di laboratorium pun termasuk dalam komponen harga.

 

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium, Randy H. Teguh, mengatakan pihaknya berusaha menawarkan alat-alat kesehatan dengan harga wajar. “Kami bahkan mencoba beri diskon tambahan,” ujar dia.

 

Menurut Randy, margin tidak selalu diartikan sebagai keuntungan, melainkan untuk biaya opersional yang harus dikeluarkan agar lat tersebut terkelola dengan baik. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mengatur harga tes usap PCR.

 

“Pasti akan memperhatikan hitungan yang rasional,” ujar dia. Dia juga memastikan akan mendorong produk buatan lokal dalam negeri, terutama agar harga tes dapat terjangkau bagi masyarakat.

 

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Susi Setiawaty menyatakan, anggotanya mengusulkan tarif dipatok Rp 1,5 juta untuk hasil pemeriksaan yang dapat diakses tiga hari setelah tes. “Angka itu kami usulkan dengan asumsi ada 500 pemeriksaan sehari di rumah sakit” ujar dia.

 

Meskipun begitu, menurut dia jumlah rumah sakit terutama yang didaerah keberatan lantaran tak melayani pemeriksaan sebanyak itu. Belum lagi, semua perlengkapan dan fasilitas disiapkan secara mandiri oleh rumah sakit.

 

Jika pemerintah masih menilai angka tersebut terlalu mahal, Susi menilai perlu ada subsidi untk alat-alat tes mulai dari reagen, mesin, perangkat, hingga alat pelengkap diri yang digunakan petugas pemeriksaan Covid-19. “Selama ini, kami semua beli sendiri. Kalau mau dipukul rata, kami minta bantuan, “ kata dia. (Sumber : Koran Tempo)


Hubungi Kami
Bagian Humas
Gedung B.J. Habibie Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340
(021) 316 9534
(021) 398 38729
humas@bppt.go.id
bppt.go.id

© 2020 Designed by Pusat Manajemen Informasi & Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat - BPPT