Print

MEMBANGUN INDONESIA MENJADI BANGSA BERINOVASI

{rokbox}images/stories/gatrawc1.jpg{/rokbox}

Setelah secara resmi disahkan Peraturan Presiden pada 20 Mei 2010 lalu, Komite Inovasi Nasional (KIN) mulai melaksanakan tugasnya. Dengan beranggotakan 30 orang yang terdiri dari berbagai kalangan profesi, KIN diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru di Indonesia. Berikut tanggapan Kepala BPPT, Marzan A Iskandar, yang juga merupakan salah satu anggota KIN, tentang KIN dan kaitannya dengan BPPT, Jum'at (18/06).

‚KIN merupakan bentuk realisasi keinginan Presiden untuk meningkatkan kerjasama, komunikasi dan share info antara stakeholder yang terkait dengan inovasi nasional. Dengan terrefleksikannya tiga pilar utama dari inovasi, yakni Pemerintah, Lembaga Riset atau Pendidikan dan Industri, yang menjelma menjadi bagian dalam KIN, diharapkan akan muncul ide-ide baru yang akan menggerakan inovasi di Indonesia kearah yang lebih dinamis‚, kata Marzan.

Menurutnya, salah satu tugas KIN yang nantinya adalah memberikan rekomendasi kebijakan, serta pemantauan dan pengawasan tentang inovasi, tidak akan tumpang tindih dengan BPPT. ‚Tupoksi BPPT adalah melakukan pengkajian dan penerapan dibidang teknologi, dan Kepala BPPT bertanggung jawab langsung atas semua kegiatan penelitian di BPPT kepada Presiden. Sebagai salah satu instansi yang terkait dengan inovasi, KIN dapat melakukan review terhadap program yang ada di BPPT dan memberikan rekomendasinya langsung kepada Presiden. Dengan rekomendasi tersebut, inovasi di Indonesia akan lebih cepat berjalan‚.

Secara tegas Marzan mengatakan, yang terpenting adalah menekan ego sektoral antar instansi yang kerap terjadi. Dengan anggota yang mencakup ketiga pilar inovasi, KIN merupakan solusi atas kelemahan kolaborasi antar instansi.

KIN diketuai oleh Rektor Universitas Al Azhar, Zuhal, wakilnya Herry Suhardiyanto, adalah rektor IPB, dan sekretarisnya Freddy Permana Zen. Sedangkan para anggotanya ialah: Marzan A Iskandar, Sangkot Marzuki, Sahari Besari, Ninok Leksono, Umar A. Jenie, Idwan Suhardi, Lukman Hakim, Bustanul Arifin, Amir Sambodo, Rachmat Gobel, Ilham A Habibie, Tien Muchtadi, Anton Apriyantono, Arief Rahman, Jusman Syafii Djamal, Bambang Kesowo, Betti S. Alisjahbana, Tri Mumpuni Wiyatno, Rektor UI, ITB, UGM, ITS, Unhas, Syah Kuala, Cendrawasih, Pattimura, dan Udayana.

Inovasi Ekonomi

Berbicara mengenai minat penelitian di Indonesia, Marzan menjawab bahwa minat yang tinggi akan melakukan penelitian belum dapat menjamin adanya implikasi yang nyata terhadap pertumbuhan perekonomian. ‚Kebanyakan penelitian di Indonesia hanya berkutat sebatas pada Research and Development (R&D) saja. Sama sekali tidak menyentuh aspek yang mengarah pada kegiatan perekonomian. KIN, untuk tugas jangka menengahnya mentargetkan delapan bidang yang semuanya merujuk pada eco innovation dengan menerapkan pola RD&A, Research, Development and Application. Dengan adanya pola RD&A diharapkan akan memberi kesempatan bagi industri dalam negeri untuk ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia‚.

‚Selama ini BPPT berupaya untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat. Tidak hanya mendiseminasi teknologi ke daerah, kita juga membangun bisnis-bisnis baru di daerah berbasis inovasi teknologi. Dengan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang merupakan pengintegrasian Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dan Sistem Inovasi Sektoral, akan mampu mendorong daerah untuk membangun perekonomian daerahnya‚.

Menurutnya, Presiden bercita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai innovation nation, knowledge based society, memiliki kultur inovasi dan mencintai teknologi. ‚KIN dan SIN akan mampu mengakomodasi kebutuhan Indonesia dalam mengembangkan inovasi nasional. Diyakini pula dengan adanya KIN yang mendukung pelaksanaan SIN, maka harapan untuk menjadikan Bangsa Indonesia sebagai Innovation Nation dan bangsa yang mencintai teknologi akan segera terwujud‚. (YRA/humas)

(dok foto: SP/humas)