Tel: (021) 316 8200   EMail: humas@bppt.go.id

MAKSIMALKAN PERAN TEKNOLOGI DALAM MEMBANGUN DAERAH PERBATASAN

ebagian besar daerah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal, yang tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan. Khususnya bidang sosial ekonomi dan teknologi sehingga masyarakat di perbatasan umumnya miskin, tertinggal dan terisolir. Oleh karena itulah kami berupaya untuk meningkatkan penggunaan dan pengembangan teknologi di kawasan perbatasan, kata Menteri Dalam Negeri RI, Gamawan Fauzi yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kamis (11/11).

 

Peningkatan dan penggunaan teknologi di kawasan perbatasan tersebut dilakukan BNPP bekerjasama dengan  BPPT. Bertepatan dengan Pembukaan Lokakarya Nasional Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan 11 November tersebut, Kepala BPPT, Marzan A Iskandar menandatangani MoU dengan Kepala BNPP.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan, tentunya teknologi akan sangat berperan penting didalamnya. Karena itulah BPPT kami ajak untuk bekerjasama mengentaskan ketertinggalan wilayah perbatasan, lanjut Gamawan.

Lebih lanjut Gamawan mengatakan bahwa dalam membangun dan mengelola kawasan perbatasan negara, termasuk pulau-pulau kecil semua pemangku kepentingan bekerja secara sinergi menuju terwujudnya visi menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI. Dalam waktu dekat BNPP akan segera menyelesaikan Rencana Induk, Grand Desain dan Rencana Aksi untuk pengelolaan perbatasan yang nantinya akan digunakan sebagai acuan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat luas.

Mulai tahun 2011, Gamawan berharap setiap pihak terkait dalam melokasikan kegiatannya di kawasan perbatasan mengacu pada rencana induk dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan yang telah disiapkan oleh BNPP.

aya juga menghimbau kepada Menteri Negara Perencana Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan agar menyiapkan satu nomenklatur program khusus untuk mewadahi berbagai program yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga non kementerian di kawasan perbatasan, lanjut Gamawan. Permintaan pos khusus itu dimaksudkan agar tidak ada lagi kesulitan kordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pembangunan. (SYRA/humas)

FacebookTwitterLinkedin

Tweet Terbaru

Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa

Hubungi Kami

 Bagian Humas
Gedung BPPT II Lantai 15
Jl. M.H Thamrin No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10340

  Tel: (021) 316 8200

  Fax: (021) 398 38729

  Web: bppt.go.id